TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin pada Selasa mengatakan bahwa pemerintahnya akan berupaya agar Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dapat mengunjungi Seoul tahun ini.
Presiden Korsel Yoon Suk Yeol mengunjungi Tokyo pekan lalu dan mengadakan pertemuan puncak dengan Kishida.
Pertemuan itu terjadi setelah Seoul memutuskan untuk menyelesaikan perselisihan berkepanjangan di antara kedua negara terkait korban kerja paksa semasa perang.
Korsel memberikan kompensasi kepada para korban tanpa meminta kontribusi dari perusahaan-perusahaan Jepang.
"Kami akan melanjutkan diplomasi ulang-alik, termasuk kunjungan kembali Perdana Menteri Fumio Kishida pada tahun ini, dan menghidupkan pertukaran dan komunikasi tingkat tinggi," kata Park dalam sidang parlemen.
Dalam pertemuan tingkat tinggi di Tokyo kedua pemimpin bersepakat untuk melanjutkan diplomasi ulang-alik (shuttle diplomacy), atau kunjungan rutin ke negara masing-masing.
Yoon adalah Presiden Korsel pertama dalam 12 tahun yang melakukan kunjungan bilateral ke Jepang. Hubungan kedua negara terganggu oleh sejumlah perselisihan sejarah yang berasal dari pemerintahan kolonial Jepang di Semenanjung Korea pada 1910-1945.
Park menegaskan kembali bahwa solusi Seoul untuk masalah kerja paksa adalah awal, bukan akhir dari penyelesaian perselisihan tersebut.
"Jepang telah mengatakan tidak akan mengambil sikap khusus atas kontribusi sukarela dari sektor swasta," katanya. "Kami berharap sektor swasta, termasuk kalangan bisnis, akan berkontribusi secara sukarela untuk pengembangan hubungan Korea Selatan-Jepang yang berorientasi masa depan," kata Park.
Dia juga mengatakan bahwa pemerintah Korsel akan terus membantu para korban kerja paksa dan keluarga mereka untuk lebih memahami solusinya dan agar pelaksanaannya menjadi lancar.
Pilihan Editor: Dibebani Sejarah Kelam, Hubungan Korea Selatan dan Jepang Mencair
YONHAP
