Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pakar PBB Minta Dunia Kompak Sanksi Junta Myanmar

Reporter

Editor

Ida Rosdalina

Pengunjuk rasa berlari selama protes anti-kudeta di Hlaing Township di Yangon, Myanmar 17 Maret 2021. Foto diambil 17 Maret 2021. REUTERS/Stringer/File Foto
Pengunjuk rasa berlari selama protes anti-kudeta di Hlaing Township di Yangon, Myanmar 17 Maret 2021. Foto diambil 17 Maret 2021. REUTERS/Stringer/File Foto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk situasi hak asasi manusia di Myanmar, Thomas Andrews, meminta komunitas internasional untuk mengoordinasikan sanksi guna melawan pelanggaran yang dilakukan oleh junta Myanmar.

Andrews mengatakan kepada wartawan di Jenewa pada Senin, 20 Maret 2023, bahwa kekerasan junta telah menggembleng dan memperkuat oposisi. Menurut dia, sanksi yang terkoordinasi dan terarah dapat semakin melemahkan kepemimpinan militer.

"Mereka memiliki kendali yang lebih sedikit atas negara dibandingkan dengan yang mereka lakukan pada awal kudeta ini," kata Andrews ihwal junta Myanmar. 

"Kita dapat membuat perbedaan yang sangat signifikan jika kita meningkatkan dukungan kita dan mengoordinasikan dukungan itu. Saya pikir itu akan membuat perbedaan besar,” ujarnya menambahkan.

Sejak junta merebut kekuasaan pada Februari 2021, Myanmar terjerumus ke dalam kekacauan. Gerakan perlawanan menentang militer terjadi di berbagai bidang, menyusul tindakan keras berdarah terhadap lawan.

Pada Senin, Andrews juga berpidato di Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Dia mengatakan, negara-negara harus menganalisis bagaimana mereka dapat menghadapi pukulan terbesar terhadap junta. Dewan HAM PBB adalah satu-satunya badan yang terdiri dari pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia menyatakan, pengamatan itu harus mengarahkan mereka untuk berkoordinasi bersama penerapan sanksi dan embargo senjata. “Ada preseden untuk beberapa koordinasi antara beberapa negara,” kata Andrews. "Jadi yang saya katakan adalah 'mari kita kembangkan'."

Sebuah laporan PBB yang diterbitkan bulan ini menemukan bahwa kekerasan telah meningkat di Myanmar barat laut dan tenggara karena. Menurut laporan itu, ada serangan udara dan penembakan artileri, pembakaran massal desa untuk menggusur penduduk sipil, dan penolakan akses kemanusiaan.

Junta sebelumnya mengatakan sedang melakukan perang yang sah melawan teroris dan membantah telah terjadi kekejaman.

REUTERS

Pilihan Editor: Menteri Israel Berulah Lagi, Klaim Palestina Tak Ada dalam Sejarah

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Muncul Lagi 12 WNI Korban Perdagangan Orang di Wilayah Konflik Myanmar

1 hari lalu

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha. Sumber: dokumen Kementerian Luar Negeri
Muncul Lagi 12 WNI Korban Perdagangan Orang di Wilayah Konflik Myanmar

Kementerian Luar Negeri mengkonfirmasi ada sekitar 12 warga negara Indonesia (WNI) korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah konflik di Myanmar.


Begini Respons KPU soal Polemik Pencalonan Aldi Taher Jadi Bacaleg dari 2 Partai

2 hari lalu

Artis dan presenter Aldi Taher sempat didiagnosa memiliki kanker kelenjar getah bening. Benjolan kanker yang sempat bersarang di leher Aldi Taher telah hilang setelah melakukan rangkaian pengobatan dan kemoterapi. Dok.Tempo/ Agung Pambudhy
Begini Respons KPU soal Polemik Pencalonan Aldi Taher Jadi Bacaleg dari 2 Partai

Aktor Aldi Taher menimbulkan polemik terkait pencalonannya sebagai bacaleg dari 2 partai. Begini respons KPU.


Imigrasi Soetta Bantu Proses Keimigrasian 46 WNI Korban TPPO yang Disekap di Myanmar

3 hari lalu

Sejumlah WNI korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berjalan menuju bus setibanya dari Filipina di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat, 26 Februari 2023. Karo Penmas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menyebutkan sebanyak 240 WNI korban TPPO dengan sindikat penipuan daring di Filipina mulai dipulangkan secara bertahap mulai Kamis (25/5/2023). ANTARA FOTO/Fauzan
Imigrasi Soetta Bantu Proses Keimigrasian 46 WNI Korban TPPO yang Disekap di Myanmar

Sebanyak 46 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Myanmar berhasil dipulangkan


Kemlu: 26 WNI Korban Perdagangan Orang di Myanmar Dipulangkan ke Indonesia

3 hari lalu

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha. Sumber: dokumen Kementerian Luar Negeri
Kemlu: 26 WNI Korban Perdagangan Orang di Myanmar Dipulangkan ke Indonesia

Kemlu mengumumkan 26 WNI yang sempat terjebak di wilayah konflik di perbatasan Myanmar dan Thailand berhasil dipulangkan.


26 WNI Korban Perdagangan Orang di Myanmar Tiba di Jakarta

3 hari lalu

Empat WNI yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan disekap di Myanmar akan dilepaskan melalui Thailand. [istimewa]
26 WNI Korban Perdagangan Orang di Myanmar Tiba di Jakarta

Jumlah korban perdagangan orang ini bertambah dari 20 menjadi 26, setelah polisi memeriksa dua tersangka agen penyalur WNI ke Myanmar.


Sederet Fakta Serangan Rumah Turki di New York, AS Sebut Tindakan Vandalisme

6 hari lalu

Turkish House, atau dikenal juga dengan Turkevi Center di New York diserang oleh orang tak dikenal. yenisafak.com
Sederet Fakta Serangan Rumah Turki di New York, AS Sebut Tindakan Vandalisme

Rumah Turki atau Turkevi Center di New York diserang oleh orang tak dikenal Senin Pagi kemarin. Berikut fakta-faktanya dihimpun Tempo.


Aldi Taher Jadi Bacaleg 2024 dari 2 Partai, KPU DKI Minta Konfirmasi ke PBB

6 hari lalu

Aldi Taher dan Sekjen Partai Bulan Bintang Afriansyah Noer. Foto: Istimewa
Aldi Taher Jadi Bacaleg 2024 dari 2 Partai, KPU DKI Minta Konfirmasi ke PBB

Aktor Aldi Taher mendaftarkan diri sebagai bacaleg 2024 dari dua partai. KPU DKI meminta kejelasan status Aldi kepada PBB.


Jejak Politik Aldi Taher: Incar Pilbup Lewat PKS, Nyaleg dari PBB dan Perindo

6 hari lalu

Artis dan presenter Aldi Taher sempat didiagnosa memiliki kanker kelenjar getah bening. Benjolan kanker yang sempat bersarang di leher Aldi Taher telah hilang setelah melakukan rangkaian pengobatan dan kemoterapi. Dok.Tempo/ Agung Pambudhy
Jejak Politik Aldi Taher: Incar Pilbup Lewat PKS, Nyaleg dari PBB dan Perindo

Artis Aldi Taher kerap berpindah-pindah partai sejak gabung PKS pada 2019. Sekarang ia jadi sorotan usai nyaleg lewat dua partai


Cara Mengurus Balik Nama Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB, Penuhi Syarat Ini

6 hari lalu

Program penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di DKI Jakarta berlaku untuk orang yang berjasa bagi negara, termasuk generasi di bawahnya.
Cara Mengurus Balik Nama Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB, Penuhi Syarat Ini

Balik nama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat dilakukan dengan memperhatikan sejumlah dokumen dan persyaratan berikut.


Polemik Pencalonan Aldi Taher sebagai Bacalaeg, KPU DKI Komunikasi dengan PBB

6 hari lalu

Melaney Ricardo dan Aldi Taher. Foto: YouTube Melaney Ricardo
Polemik Pencalonan Aldi Taher sebagai Bacalaeg, KPU DKI Komunikasi dengan PBB

Aldi Taher dicalonkan sebagai Bacaleg DPRD DKI oleh Partai Bulan Bintang dan bacaleg DPR RI oleh Perindo