Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Thailand Bubarkan Parlemen untuk Pemilihan Umum Mei

Reporter

Editor

Yudono Yanuar

Paetongtarn Shinawatra dan  Prayuth Chan-ocha (Foto REUTERS)
Paetongtarn Shinawatra dan Prayuth Chan-ocha (Foto REUTERS)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Thailand membubarkan parlemennya pada Senin, 20 Maret 2023, untuk membuka jalan bagi pemilu pada Mei mendatang. Pemilu di Thailand akan kembali menyalakan perebutan kekuasaan antara militer dan gerakan politik sipil yang telah mendominasi pemilihan untuk dua dekade.

Istana Kerajaan Thailand mengumumkan bahwa Raja Maha Vajiralongkorn telah mengesahkan keputusan pembubaran parlemen, menjelang pemilihan yang harus diadakan 45 hingga 60 hari setelahnya.

Belum ada tanggal pemilihan yang diumumkan. Dua sumber yang mengetahui masalah tersebut seperti dikutip Reuters pada Senin mengatakan bahwa pemungutan suara akan diadakan pada 14 Mei 2023.

"Ini adalah pengembalian kekuasaan pengambilan keputusan politik kepada rakyat dengan cepat untuk melanjutkan pemerintahan yang demokratis dengan Raja sebagai kepala negara," demikian bunyi dekrit yang dipublikasikan pada Senin.

Pemilu secara luas mengadu keluarga miliarder Shinawatra dan sekutu bisnisnya, dengan partai serta politisi kubu militer dan pemain lama dari kubu konservatif.

Dengan kebijakan populis yang ditujukan untuk kelas pekerja Thailand, partai-partai yang dikendalikan oleh keluarga Shinawatra memenangkan setiap pemilihan sejak 2001, termasuk dua kali telak, tetapi tiga pemerintahannya disingkirkan dalam kudeta militer atau oleh keputusan pengadilan.

Pemilihan Mei akan memilih anggota parlemen, yang bersama dengan Senat akan memilih perdana menteri pada akhir Juli. Kabinet ditunjuk pada awal Agustus, menurut garis waktu yang diberikan oleh pemerintah.

Oposisi utama Paetongtarn Shinawatra dari partai Pheu Thai adalah kandidat terdepan untuk menjadi perdana menteri dalam survei opini. Dukungannya melonjak 10 poin menjadi 38,2 persen dalam jajak pendapat yang dirilis pada akhir pekan, lebih dari dua kali dukungan dari pesaing terdekatnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Petahana Prayuth Chan-ocha, yang telah berkuasa sejak kudeta 2014 berada di urutan ketiga dalam jajak pendapat dan survei terbaru oleh National Institute of Development Administration (NIDA). Hampir sepuluh tahun lalu dia menggulingkan bibi Paetongtarn, Yingluck Shinawatra.

Prayuth akan terus memimpin sebagai kepala pemerintahan sementara sampai pemilihan.

"Saya senang telah membangun sesuatu yang baik, menghasilkan pendapatan bagi negara, membangun industri. Ada banyak investasi," kata Prayuth, 68 tahun, dalam konferensi pers setelah pembubaran parlemen.

"Anda harus bertanya kepada orang-orang apakah mereka puas atau tidak ... Saya telah melakukan banyak hal selama bertahun-tahun."

Jajak pendapat NIDA terhadap 2.000 orang juga menunjukkan bahwa 50 persen responden akan memilih kandidat dari Pheu Thai.

Paetongtarn pada Jumat mengatakan dia yakin akan menang telak. Dia ingin mencegah manuver politik apapun terhadap partainya. Sebelumnya dia telah dicopot dari jabatannya oleh keputusan pengadilan dan kudeta militer.

REUTERS

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


KPU Hadirkan Pemilu 2024 Ramah Perempuan dan Inklusif, Ini Respons Srikandi UGM

3 jam lalu

Seorang warga memasukkan surat suara ke kotak suara pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1, Dusun I, Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro, Sigi, Sulawesi Tengah, Ahad, 18 Agustus 2019. Pencoblosan ulang ini dilakukan berdasarkan ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa hasil pemilu lalu  ANTARA/Basri Marzuki
KPU Hadirkan Pemilu 2024 Ramah Perempuan dan Inklusif, Ini Respons Srikandi UGM

KPU dan Komnas Perempuan ingin hadirkann Pemilu 2024 yang ramah terhadap perempuan. Begini respons Srikandi UGM.


24 Partai Siap Bertanding di Pemilu 2024, Berikut Daftar dan Nomor Urutnya

10 jam lalu

Ilustrasi Pemilu. ANTARA
24 Partai Siap Bertanding di Pemilu 2024, Berikut Daftar dan Nomor Urutnya

Partai politik yang akan ikut serta dalam Pemilu 2024 sebanyak 24 parpol. Berikut daftar dan nomor urutnya, lengkap.


Kabupaten Tangerang Gelar Pilkades Serentak di 16 Desa pada 24 September 2023

13 jam lalu

Ilustrasi pilkades serentak. ANTARA
Kabupaten Tangerang Gelar Pilkades Serentak di 16 Desa pada 24 September 2023

Pelaksanaan Pilkades Serentak 2023 di 16 desa Kabupaten Tangerang menjadi tolok ukur keamanan Pemilu 2024.


Cerita Perjalanan Thudong dari Thailand: Mulanya 33 Biksu, Satu Sempat Alami Cedera

14 jam lalu

Para Biksu Thudong saat berdoa setibanya di Magelang, Rabu, 31 Mei 2023. TEMPO/Arimbihp
Cerita Perjalanan Thudong dari Thailand: Mulanya 33 Biksu, Satu Sempat Alami Cedera

Semula jumlah biksu yang berangkat dari Nakhon Si Thammarat Thailand pada 25 Maret 2023 ada 35 orang.


Berjalan Kaki dari Thailand ke Candi Borobudur, Biksu Thudong Ganti Sandal Setiap 2 Hari Sekali

1 hari lalu

Biksu Wicay dari Thailand, salah satu biksu yang melaksanakan ritual Thudong ke Candi Borobudur. Tempo/Maria Arimbi
Berjalan Kaki dari Thailand ke Candi Borobudur, Biksu Thudong Ganti Sandal Setiap 2 Hari Sekali

Biksu Wicay yang baru pertama kali mengikuti Thudong mengatakan ritual ini menjadi pengalaman yang berkesan baginya.


Pertumbuhan Ekonomi di Tahun Politik, Kemenkeu: Investasi Disebut Melambat, tapi Konsumsi Tinggi

2 hari lalu

Febrio N Kacaribu. Feb.ui.ac.id
Pertumbuhan Ekonomi di Tahun Politik, Kemenkeu: Investasi Disebut Melambat, tapi Konsumsi Tinggi

Tahun politik kali ini akan berbeda, bahkan pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berkisar 5,3-5,7 persen pada 2024.


Belasan Praktisi dan Akademisi Yogyakarta Ikuti Dialog Antarkota se-Asia Tenggara di Bangkok

2 hari lalu

Para praktisi dan akademisi dari Yogyakarta menghadiri Dialog Antarkota Se-Asia Tenggara pada 28 - 30 Mei 2023di Bangkok, Thailand. Foto dok.: Ahmad Shalahuddin
Belasan Praktisi dan Akademisi Yogyakarta Ikuti Dialog Antarkota se-Asia Tenggara di Bangkok

Belasan praktisi dan akademisi dari Yogyakarta mengikuti kegiatan Dialog Antarkota se-Asia Tenggara atau Dialogue Cities Southeast Asia di Bangkok, Thailand mulai Minggu, 28 Mei 2023 sampai Selasa, 30 Mei 2023.


MK Yakin Tidak Ada Kebocoran Putusan Gugatan Sistem Proporsional Tertutup

2 hari lalu

Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono berbicara pada wartawan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin 24 Juni 2019. Tempo/ Fikri Arigi.
MK Yakin Tidak Ada Kebocoran Putusan Gugatan Sistem Proporsional Tertutup

Mahkamah Konstitusi memiliki keyakinan bahwa tidak ada kebocoran soal putusan gugatan sistem proporsional tertutup. MK belum ambil langkah apa pun.


32 Biksu Thudong dari Thailand ke Magelang Sudah Memasuki Kawasan Borobudur

2 hari lalu

Warga memberikan bekal makanan kepada biksu yang mengikuti ritual Thudong seusai tiba di Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu, 28 Mei 2023. ANTARA FOTO/Aji Styawan
32 Biksu Thudong dari Thailand ke Magelang Sudah Memasuki Kawasan Borobudur

32 biksu yang menjalani tradisi Thudong dari Thailand dan Indonesia sudah tiba di Kecamatan Blondo, Kawasan Borobudur.


Perludem Minta MK Tolak Gugatan Judicial Review Sistem Proporsional Tertutup

2 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat memimpin Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Tahunan 2022 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu 24 Mei 2023. Melalui Sidang Pleno Khusus ini, diharapkan hak-hak masyarakat atas informasi mengenai MK dapat terpenuhi. Publik diharapkan terlibat dan berpartisipasi menjaga kiprah MK. Selain itu, kegiatan tersebut merupakan upaya MK merealisasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai lembaga negara dan peradilan konstitusi. TEMPO/Subekti.
Perludem Minta MK Tolak Gugatan Judicial Review Sistem Proporsional Tertutup

Perludem menilai MK tidak memiliki wewenang untuk memutuskan perubahan sistem dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup.