TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha mengatakan dia telah menyiapkan keputusan untuk membubarkan parlemen menjelang pemilihan umum. Dekrit itu diambil saat pemerintahannya memasuki minggu terakhir dari masa jabatan empat tahunnya.
Dekrit tersebut akan membutuhkan persetujuan dari raja Thailand dan akan berlaku setelah diterbitkan di Royal Gazette. Pemilihan harus dilakukan 45-60 hari setelah pembubaran.
"Saya sudah siapkan (keputusannya). Kita harus menunggu pengumuman di Royal Gazette," kata Prayuth kepada wartawan di kota utara Chiang Mai pada Jumat, 17 Maret 2023.
Pemilu Thailand kembali akan mengadu keluarga miliarder Shinawatra melawan partai-partai yang didukung militer yang loyal ke kerajaan dan kaum konservatif dalam perebutan kekuasaan yang pahit selama 18 tahun di ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara itu.
Prayuth, pensiunan jenderal yang menjabat sejak memimpin kudeta terhadap pemerintahan Yingluck Shinawatra pada 2014, akan mencalonkan diri di bawah Partai Persatuan Bangsa Thailand yang baru.
Dia akan melawan Paetongtarn Shinawatra, putri mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra dan keponakan Yingluck. Paetongtarn, 36 tahun, telah mengungguli Prayuth dalam jajak pendapat selama berbulan-bulan sebagai pilihan utama perdana menteri Thailand berikutnya.
Berbicara pada hari Jumat di sebuah acara untuk memperkenalkan kandidat Partai Pheu Thai, dia mengatakan optimistis akan memenangi pemilihan dengan telak, dengan tujuan mencegah manuver politik apa pun terhadap partainya.
Partai Pheu Thai—partai yang didirikan oleh Thaksin Shinawatra—dan inkarnasi sebelumnya telah memenangi setiap pemilihan dalam dua dekade terakhir, tetapi tiga pemerintahan mereka dipersingkat oleh keputusan pengadilan atau pengambilalihan militer.
"Saya memiliki harapan kuat bahwa kami pasti dapat membentuk pemerintahan, itu sebabnya kami pergi sendiri untuk kampanye tentang tanah longsor," kata Paetongtarn.
Ditanya tentang kemungkinan lawan-lawannya mencoba menghalangi partainya untuk berkuasa, dia berkata, "Tentu saja, tentu saja.”
REUTERS
Pilihan Editor: Pengadilan Pakistan Hentikan Operasi Polisi untuk Menangkap Imran Khan
