TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah India menolak mengakui pernikahan sesama jenis, seperti yang tertulis dalam pengajuan berkas ke Mahkamah Agung, Minggu, 12 Maret 2023, mendesak pengadilan untuk menolak tantangan terhadap kerangka hukum saat ini yang diajukan oleh pasangan LGBT.
Kementerian Hukum meyakini bahwa meskipun ada berbagai jenis hubungan dalam masyarakat, pengakuan pernikahan legal adalah untuk hubungan heteroseksual dan negara memiliki kepentingan sah untuk mempertahankannya, menurut berkas yang dilihat Reuters, yang tidak dipublikasi.
“Tinggal bersama sebagai mitra dan memiliki hubungan seksual dengan individu-individu yang sama jenis... tidak dapat dibandingkan dengan konsep unit keluarga India yang terdiri atas seorang suami, seorang istri dan anak-anak,” kata kementerian itu.
Pengadilan tidak dapat diminta “untuk mengubah seluruh kebijakan legislatif negara yang tertanam mengakar dalam norma-norma religius dan sosial,” katanya.
Dalam sebuah keputusan bersejarah 2018, pengadilan tinggi India mendekriminalisasi homoseksualitas dengan menghapus larangan era kolonial terhadap seks sesama jenis. Kasus saat ini dilihat sebagai perkembangan penting lebih lanjut tentang hak-hak LGBT di negara ini.
Setidaknya ada 15 permohonan, beberapa oleh pasangan gay, telah diajukan dalam bulan-bulan terakhir yang meminta pengadilan mengaku pernikahan sesama jenis, menyiapkan panggung untuk pertarungan hukum dengan pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi.
![Para pendukung Partai Bharatiya Janata (BJP) merayakan kemenangan dengan mengibarkan bendera partai setelah mengetahui hasil hitung cepat pemilu India di Ahmedabad, India, 23 Mei 2019. [REUTERS / Amit Dave]](https://statik.tempo.co/data/2021/01/21/id_995596/995596_720.jpg)
