TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan istrinya akan mengunjungi Jepang pada 16-17 Maret atas undangan Tokyo, kata kantornya pada Kamis, 9 Maret 2023. Ini kunjungan pertama dalam 12 tahun setelah Seoul mengumumkan rencana untuk mengakhiri perselisihan yang berlarut-larut mengenai kerja paksa di masa perang.
Korea Selatan mengatakan, Senin, bahwa perusahaan-perusahaannya akan memberi kompensasi kepada para korban kerja paksa di bawah pemerintahan kolonial Jepang dari 1910-1945, berusaha untuk mengakhiri perselisihan yang melemahkan upaya pimpinan AS untuk menghadirkan front persatuan melawan China dan Korea Utara.
Yoon akan mengadakan pertemuan puncak dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, kata kantor Yoon dalam sebuah pernyataan, menyebutnya "tonggak penting dalam peningkatan dan pengembangan hubungan antara Korea Selatan dan Jepang."
Korea Selatan adalah tetangga penting yang seharusnya dapat diajak bekerja sama oleh Jepang dalam mengatasi berbagai isu dalam komunitas internasional, kata Ketua Sekretaris Kabinet Jepang, Hirokazu Matsuno dalam sebuah jumpa pers.
“Saya berharap melalui kunjungan ini, hubungan Jepang-Korea Selatan akan berkembang lebih jauh berdasarkan hubungan-hubungan bersahabat dan kerja sama yang telah ada sejak normalisasi hubungan diplomatik.”
Baca Juga:
Ia mengatakan “tidak ada yang telah diputuskan” ketika ditanya tentang kemungkinan agenda yang akan dibahas.
Pemerintahan Jepang juga mempertimbangkan mengundang Yoon ke KTT G7 di Hiroshima, Mei, menurut kantor berita Kyodo, Kamis malam.
Kantor Yoon mengatakan ia berharap dapat memperluas bidang keamanan, ekonomi dan budaya dan memulihkan kembali pertukaran antara rakyat di kedua negara “untuk mengatasi sejarah masa lalu yang tidak baik dan melangkah ke masa depan.”
Kementerian pertahanan Korea Selatan, Selasa, mengatakan mereka akan bekerja sama dengan Jepang untuk memperkuat kerja sama keamanan, termasuk hubungan trilateral dengan Amerika Serikat. Kedua negara ini juga sepakat pekan ini untuk membicarakan pencabutan larangan-larangan ekspor untuk komponen-komponen elektronik yang penting.
