TEMPO.CO, Jakarta - Uni Eropa, Selasa, 7 Maret 2023, memberlakukan sanksi-sanksi pada sembilan orang, termasuk dua Komandan Rusia yang terlibat dalam perang di Ukraina, dan tiga organisasi yang disebut blok tersebut bertanggung jawab atas kekerasan seksual dan pelanggaran hak-hak perempuan lainnya.
Ini untuk pertama kali Uni Eropa mengeluarkan paket sanksi yang menargetkan para pelaku kekerasan seksual, dengan menggunakan kekuasaan yang ditetapkan pada 2020 untuk memberi hukuman kepada para pelanggar HAM.
Sanksi-sanksi itu juga menargetkan dua polisi di Moskow, dua pejabat Taliban dan yang lain di Myanmar serta Sudan Selatan, menurut sebuah daftar Uni Eropa yang dilihat Reuters menjelang perilisannya, yang juga memasukkan penjara perempuan Gharchak di Iran.
Uni Eropa tidak segera menyebutkan orang-orang yang masuk daftar hitam tetapi identitas mereka akan dipublikasikan dalam jurnal resmi blok tersebut menjelang Hari Perempuan Internasional.
“Dengan menjatuhkan sanksi-sanksi ini, kami mengirim pesan jelas kepada para pelaku bahwa mereka tidak akan bisa lolos dengan kejahatan mereka,” kata Menteri Luar Negeri Belanda, Wopke Hoekstra.
“Tindakan-tindakan mengerikan dan tidak manusiawi ini memiliki konsekuensi. Ini juga sebuah pesan kepada korban: Uni Eropa akan selalu mendukung Anda, di mana pun Anda berada di dunia ini.”
Langkah-langkah ini termasuk membekukan aset apa pun yang dimiliki individu-individu dan organisasi-organisasi yang menjadi target dan larangan bepergian ke dalam blok tersebut. Perusahaan-perusahaan di Uni Eropa juga dilarang memberikan layanan kepada orang-orang yang dikenakan sanksi-sanksi.
Daftar tersebut menyebut nama komandan-komandan Rusia dalam perang Moskow melawan Ukraina sebagai Nikolay Kuznetsov dan Ramil Ibatullin. Keduanya tidak dapat segera dimintakan komentar.
Disebutkan Kuznetsov "adalah bagian invasi Rusia yang ilegal terhadap Ukraina dan anggota-anggota unitnya secara sistematis ikut serta dalam tindakan-tindakan kekerasan seksual dan pemerkosaan pada Maret/April 2022.”
Ibatullin memimpin sebuah divisi yang anggota-anggotanya “melakukan tindakan seksual dan kekerasan berdasarkan gender terhadap populasi sipil Ukraina,” menurut dokumen Uni Eropa tersebut.
REUTERS
Pilihan Editor: Pemogokan Buruh Prancis Meluas, Pengiriman BBM Terhenti