TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Nasional Vietnam pada Kamis 2 Maret 2023 memilih Vo Van Thuong sebagai presiden baru negara itu. Seperti dilansir Reuters, ini menjadi perombakan kepemimpinan tertinggi negara itu di tengah kampanye anti-korupsi yang meluas. Thuong terpilih dengan 98,38 persen suara, menurut portal online parlemen.
Dalam sesi luar biasa, anggota parlemen mengonfirmasi Thuong, 52 tahun, setelah Partai Komunis yang berkuasa menominasikannya pada Rabu sebagai presiden. Sebagian besar peran presiden di Vietnam hanya seremonial, tetapi jabatan ini merupakan salah satu dari empat posisi politik teratas di negara Asia Tenggara itu.
Pemilihan Thuong mengikuti pemecatan mendadak pendahulunya Nguyen Xuan Phuc pada Januari. Partai menuduh Nguyen atas "pelanggaran dan perbuatan salah" oleh pejabat di bawah kendalinya, dalam apa yang dilihat sebagai eskalasi besar dari penindakan korupsi.
Dalam pidato pertamanya di parlemen sebagai presiden baru, Thuong mengatakan dia akan "tegas" melanjutkan perang melawan korupsi.
"Saya akan benar-benar setia kepada tanah air, rakyat, dan konstitusi, berjuang untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh partai, negara, dan rakyat," kata Thuong dalam pernyataan yang disiarkan di televisi pemerintah Vietnam.
Profil Vo Van Thuong sang Mantan Propagandis
Thuong yang saat ini berusia 52 tahun adalah anggota termuda dari Politbiro, badan pembuat keputusan tertinggi di negara itu. Namun, ia dianggap sebagai veteran partai karena memulai karir politiknya di universitas di organisasi pemuda komunis.
Dia juga dianggap dekat dengan Sekretaris Jenderal Nguyen Phu Trong, tokoh Vietnam yang paling kuat, dan arsitek utama perjuangan partai melawan korupsi. Trong adalah tokoh utama dalam tindakan keras partai terhadap korupsi, di mana ratusan pejabat telah diselidiki dan banyak yang dipaksa mundur, termasuk mantan presiden Nguyen Xuan Phuc dan dua wakil perdana menteri.
Sebagai mantan kepala propaganda, "Thuong adalah seorang aparat partai yang mapan dan anggota terpercaya dari lingkaran dalam Sekretaris Jenderal Trong," kata Carl Thayer, seorang pakar politik Vietnam di Akademi Angkatan Pertahanan Australia di Canberra.
Ia adalah salah satu dari 16 anggota Politbiro dan memegang jabatan-jabatan sekretaris Komite Pusat partai, salah satu posisi tertinggi di negara itu.
Berbicara dalam sebuah rapat partai bulan lalu, Thuong mengatakan: "Kepentingan-kepentingan rakyat yang sesuai hukum dan sah harus menjadi titik awal yang penting dari semua panduan dan kebijakan Partai,” katanya.
Sebut Peran Penting Pers
Sebagai mantan kepala propaganda pada Desember 2019, Thuong berbicara di depan konferensi media massa, bahwa pers berfungsi sebagai “saluran penting untuk melawan informasi yang tidak benar, berita palsu, berita kritis terhadap rezim, dan apa yang membuat orang kehilangan kepercayaan pada Negara-Partai,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya pekerjaan ideologis dalam organisasi pers dan memastikan kader Partai dan anggota Partai waspada terhadap tanda-tanda kerusakan politik, ideologis, dan moral. Secara khusus, Thuong memperingatkan terhadap tanda-tanda “pengembangan diri” dan “evolusi diri”, istilah negatif yang mengacu pada pergeseran menuju nilai-nilai demokrasi liberal, yaitu nilai-nilai yang dikutuk oleh Partai Komunis yang berkuasa.
Menurut Reporters Without Borders, Vietnam menduduki peringkat 176 dari 180 negara dalam hal kebebasan pers. Meskipun kebebasan pers dijamin oleh konstitusi, Komunis Vietnam adalah negara otoriter satu partai yang tidak mentolerir tantangan terhadap kekuasaannya.
REUTERS | THE VIETNAMESE
Pilihan Editor: Vo Van Thuong Resmi Jadi Presiden Vietnam
