TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyatakan tak ada kenaikan gaji untuk pegawai negeri di Malaysia. Pernyataan ini datang di tengah seruan untuk menaikkan gaji PNS Malaysia dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2023.
Anwar Ibrahim beralasan, kenaikan gaji PNS Malaysia dapat menyebabkan defisit anggaran yang besar. “Masalah kami sekarang adalah (kami memiliki) utang RM 1,5 triliun (atau setara Rp 5.086 triliun), dengan defisit (saat ini) 5,6 persen,” ujar Anwar Ibrahim pada Senin, 1 Maret 2023.
“Jika kita menaikkan gaji, defisit anggaran bisa naik menjadi 6,5 persen,” kata Anwar Ibrahim seperti dikutip Bernama setelah menyampaikan pidato utama di Forum Internasional tentang Islamofobia.
Anwar, yang juga menteri keuangan, menambahkan bahwa defisit anggaran yang tinggi dapat menghalangi calon investor untuk berinvestasi di negara tersebut. “Tidak ada yang akan datang dan berinvestasi di negara kita karena mereka tidak akan percaya bahwa kita memiliki kemauan politik yang kuat untuk mengelola negara dengan baik,” katanya.
Anwar juga meminta pegawai negeri untuk bersabar karena prioritas pemerintah adalah membantu kelompok masyarakat yang lebih miskin. “Hanya bersabar untuk sementara waktu. Apakah tidak penting untuk mencoba membantu kaum miskin garis keras yang lebih menderita daripada pekerja biasa?
“Hidup juga sulit bagi para petani padi, nelayan, dan orang miskin garis keras. Mereka juga berjuang untuk memenuhi kebutuhan,” katanya seperti dikutip Bernama.
Setelah pengajuan Anggaran 2023 pada hari Jumat, Presiden Kongres Serikat Pekerja di Layanan Publik dan Sipil Malaysia (CUEPACS) Adnan Mat mengatakan bahwa tidak ada komitmen yang ditunjukkan oleh pemerintah dalam anggaran yang diusulkan untuk menaikkan gaji pegawai negeri. Menurut The Star, Adnan mengatakan bahwa pegawai negeri menginginkan sistem remunerasi yang baru. Ia menambahkan bahwa sistem yang ada sekarang belum berubah sejak November 2002 dan tidak sesuai dengan iklim ekonomi saat ini.
Saat pengajuan anggaran, diumumkan bahwa PNS di kelompok manajemen dan profesional, serta kelompok pendukung Kelas 56 ke bawah, akan menerima bantuan keuangan khusus sebesar RM 700 untuk bulan puasa. Pembayaran bantuan khusus sebesar RM 350 juga akan diberikan kepada pegawai negeri kontrak serta pensiunan pemerintah.
Pada saat pengajuan APBN 2023, Anwar mengatakan bahwa defisit fiskal pada 2023 diproyeksikan akan turun menjadi 5 persen dari PDB, dibandingkan 2022 sebesar 5,6 persen. Ia juga mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk mencapai defisit 3,2 persen pada 2025. Anwar menekankan bahwa besarnya utang ini membuat Malaysia berada di ambang periode kritis.
CHANNEL NEWS ASIA
Pilihan Editor: Top 3 Dunia: Peran Pembunuh Abby Choi, Menlu Retno di PBB, Negara Pendukung Rusia
