TEMPO.CO, Jakarta - Para terdakwa yang masih kanak-kanak saat dugaan pelanggarannya menghadapi tuntutan pidana, banyak di antaranya terkait dengan gerakan protes 2020-2021.
Seorang anak berusia 14 tahun didakwa menghina raja. Anak lain berusia 13 tahun ditarik secara fisik dari sebuah restoran oleh petugas polisi. Sementara itu anak berusia 17 tahun ditembak peluru karet dan dipukuli.
Ini adalah beberapa cerita yang terungkap dalam sebuah laporan terbaru dari Amnesty International, yang mendokumentasikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia terkait anak-anak yang ikut serta dalam protes panjang Thailand dan dirilis pada Rabu, 8 Februari 2023.
Sainam, yang sebelumnya ditembak dengan peluru karet, adalah peserta tetap protes pro-demokrasi, tetapi pemuda berusia 17 tahun itu berencana untuk melewatkan demonstrasi pada hari penangkapannya pada 2021. Kemudian ia melihat temannya terluka.
“Saya melihat teman saya tertembak di berita-berita, jadi saya pergi ke sana untuk melihat teman saya, dan ketika saya tiba di sana, suasananya kacau, dan polisi berlari dan berusaha menangkap siapa pun yang ada di sana,” kata Sainam kepada Al Jazeera.
“Jadi, saya lari dan mereka menembak saya di kaki tetapi saya terus lari sehingga mereka menembak saya di punggung dan mereka melempar saya ke tanah dan memukuli dengan alat pemukul dan perisai antihuru-hara”
Dalam hampir 300 kasus, terdakwa yang masih anak-anak pada saat dugaan pelanggarannya menghadapi tuntutan pidana, banyak di antaranya terkait dengan gerakan protes 2020-2021. Amnesty mengatakan proses tersebut melanggar kebebasan berekspresi mereka, menghancurkan keluarga dan membahayakan masa depan.
“Sebagian besar dari mereka berpotensi dipenjara,” kata Chanatip Tatiyakaroonwong, peneliti regional di Amnesty. Ia mengatakan mayoritas kasus yang terdokumentasi, sekitar 200, telah dibuka berdasarkan Keputusan Darurat yang diberlakukan antara Maret 2020 dan Oktober 2022 untuk menghentikan penyebaran Covid-19.
“Selama dua tahun terakhir ada penggunaan yang meluas pembatasan Covid sebagai senjata untuk mengekang kemampuan orang untuk protes,” kata Chanatip.
