Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Uni Eropa Ingin Pulangkan Lebih Banyak Imigran ke Negara Asal

image-gnews
Para migran menunggu untuk diturunkan dari kapal yang dioperasikan oleh kelompok bantuan Jerman, Mission Lifeline, yang membawa 234 migran, ketika mereka berlabuh di pelabuhan Valletta di Malta, setelah melakukan perjalanan hampir seminggu sementara menunggu izin untuk melakukan pendaratan, Rabu, 27 Juni 2018.[Foto AP/Jonathan Borg]
Para migran menunggu untuk diturunkan dari kapal yang dioperasikan oleh kelompok bantuan Jerman, Mission Lifeline, yang membawa 234 migran, ketika mereka berlabuh di pelabuhan Valletta di Malta, setelah melakukan perjalanan hampir seminggu sementara menunggu izin untuk melakukan pendaratan, Rabu, 27 Juni 2018.[Foto AP/Jonathan Borg]
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Para menteri migrasi Uni Eropa bertemu pada Kamis, 26 Januari 2023, untuk membahas pembatasan visa. Uni Eropa juga ingin menguatkan koordinasi di dalam blok tersebut untuk dapat mengirim lebih banyak imigran tanpa hak suaka di Eropa agar kembali ke negara asal mereka.

Baca juga: Kisah Sukses Imigran Afrika di Italia, Dulu Penyemir Sepatu Kini Anggota Parlemen 

Tiga tahun setelah 27 negara UE setuju untuk membatasi visa bagi negara-negara yang dianggap gagal bekerja sama dalam mengambil kembali orang-orangnya, hanya Gambia yang secara resmi dihukum. Eksekutif Komisi Eropa UE mengusulkan langkah serupa terhadap Irak, Senegal dan Bangladesh.

Dua pejabat UE mengatakan kerja sama dengan Dhaka untuk memulangkan orang sejak itu telah meningkat. Namun, menurut data Eurostat terbaru yang tersedia, tingkat pengembalian efektif keseluruhan UE mencapai 21 persen pada 2021.

"Itu adalah tingkat yang dianggap rendah oleh negara-negara anggota," kata salah satu pejabat UE.

"Membangun sistem UE yang efektif dan umum untuk pengembalian adalah pilar utama dari sistem migrasi dan suaka yang berfungsi dengan baik dan kredibel," kata Komisi dalam makalah diskusi untuk para menteri, yang dilihat oleh Reuters.

Imigrasi adalah topik yang sangat sensitif secara politis. Negara-negara anggota Uni Eropa kerap berdebat secara sengit mengenai kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan dan hak bagi imigran.

Menurut data PBB, sekitar 160.000 orang berhasil melintasi Mediterania pada 2022. Rute itu adalah yang utama untuk memasuki Eropa bagi orang-orang yang melarikan diri dari perang dan kemiskinan di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara.

Selain itu, hampir 8 juta pengungsi Ukraina juga terdaftar di seluruh Eropa.

Para menteri bertemu dua minggu sebelum 27 pemimpin nasional Uni Eropa berkumpul di Brussel untuk membahas migrasi. Mereka juga diharapkan sepakat untuk mengirim lebih banyak orang pergi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Tindakan cepat diperlukan untuk memastikan pengembalian yang efektif dari Uni Eropa ke negara asal dengan memanfaatkan semua kebijakan UE yang relevan," bunyi draf pernyataan bersama mereka, yang juga dilihat oleh Reuters.

Di dalam Uni Eropa, bagaimanapun, komisi menyebut, tidak ada sumber daya dan koordinasi yang cukup antara berbagai bagian pemerintahan untuk memastikan setiap orang yang tidak memiliki hak untuk tinggal dikembalikan atau dideportasi secara efektif.

"Kerja sama yang tidak memadai dari negara asal merupakan tantangan tambahan," tambahnya. Komisi mengatakan, masalah termasuk mengenali dan mengeluarkan dokumen identitas serta perjalanan.

Namun, tekanan dari kepala migrasi untuk menghukum beberapa negara ketiga dengan pembatasan visa di masa lalu telah melawan menteri luar negeri dan pembangunan UE sendiri. Langkah itu juga gagal karena agenda yang saling bertentangan dari berbagai negara UE.

Oleh karena itu, sejauh ini tidak ada cukup mayoritas di antara negara-negara UE untuk menghukum negara lain selain Gambia. Warga mereka tidak dapat lagi mendapatkan visa masuk ganda ke blok tersebut dan menghadapi penantian yang lebih lama.

Negara-negara Uni Eropa termasuk Austria dan Hungaria memprotes keras imigrasi tidak teratur yang mayoritas Muslim dari Timur Tengah dan Afrika Utara. Sementara Jerman termasuk di antara negara-negara yang ingin membuka pasar kerja bagi pekerja yang sangat dibutuhkan dari luar blok tersebut.

Baca juga: Politik Imigrasi Uni Eropa Tahun 2023 Tetap Sulit

REUTERS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


The Sahira Hotel Menyambut Zasly Perdana Kusuma sebagai General Manager Baru

1 hari lalu

Zasly Perdana Kusuma, General Manager The Sahira Hotel yang baru,
The Sahira Hotel Menyambut Zasly Perdana Kusuma sebagai General Manager Baru

The Sahira Hotel adalah sebuah akomodasi bintang 4 yang berkonsep madani eksklusif dengan sentuhan nuansa Timur Tengah.


Menhan Israel: Hasil Akhir Perang Gaza akan Berdampak ke Timur Tengah selama Bertahun-tahun

2 hari lalu

Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant berbicara selama konferensi pers bersama dengan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin di Kementerian Pertahanan Israel di Tel Aviv, Israel 18 Desember 2023. REUTERS/Violeta Santos Moura
Menhan Israel: Hasil Akhir Perang Gaza akan Berdampak ke Timur Tengah selama Bertahun-tahun

Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan hasil akhir dari perang di Gaza akan memengaruhi Timur Tengah selama bertahun-tahun.


Komitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan

2 hari lalu

Uni Eropa menegaskan keinginan menolak komoditas yang dihasilkan dengan membabat hutan dan merusak lingkungan
Komitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan

Sinarmas dan RGE disebut di antara korporasi penerima dana kredit dari Uni Eropa itu dalam laporan EU Bankrolling Ecosystem Destruction.


McDonald's Tutup Seluruh Gerai di Sri Lanka, Bagaimana Bisnis McD Pasca Dihujani Boikot?

3 hari lalu

Logo McDonald. REUTERS/Bazuki Muhammad
McDonald's Tutup Seluruh Gerai di Sri Lanka, Bagaimana Bisnis McD Pasca Dihujani Boikot?

McDonald's tutup seluruh gerainya di Sri Lanka. Bisnis McD di Timur Tengah pun terimbas akibat aksi boikot anti-israel.


4 Negara Eropa Ini Siap Mengakui Palestina sebagai Negara, Apa Alasannya?

3 hari lalu

Bendera Palestina berkibar di samping bendera PBB untuk pertama kali di Markas Besar PBB di Manhattan, New York, 1 Oktober 2015. Sidang majelis Umum PBB menyetujui keputusan untuk mengibarkan bendera Palestina dan Vatikan. REUTERS/Andrew Kelly
4 Negara Eropa Ini Siap Mengakui Palestina sebagai Negara, Apa Alasannya?

Empat negara Eropa ini bersiap-siap untuk mengakui Palestina sebagai negara meski itu mengundang kemarahan Israel.


5 Pemimpin Negara Muslim dan Timur Tengah yang Ucapkan Selamat Kepada Prabowo

4 hari lalu

Presiden AS Joe Biden berbincang dengan Pangeran Mohammed bin Salman saat mengunjungi Al Salman Palace, di Jeddah, Arab Saudi, 15 Juli 2022. Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS
5 Pemimpin Negara Muslim dan Timur Tengah yang Ucapkan Selamat Kepada Prabowo

Raja Salman hingga Presiden Uni Emirat Arab mengucapkan selamat atas kemenangan Prabowo dalam Pemilu 2024.


Dari India hingga Ukraina, Begini Reaksi Dunia atas Penembakan di Gedung Konser Moskow

5 hari lalu

Petugas penegak hukum Rusia berjaga di dekat tempat konser Balai Kota Crocus yang terbakar menyusul insiden penembakan, di luar Moskow, Rusia, 22 Maret 2024. REUTERS/Maxim Shemetov
Dari India hingga Ukraina, Begini Reaksi Dunia atas Penembakan di Gedung Konser Moskow

Berikut beberapa reaksi dunia terhadap penembakan maut di gedung konser Moskow, mulai dari India, Ukraina hingga Uni Eropa


Parlemen Gambia Atur Hukuman untuk Pelaku Mutilasi Alat Kelamin Perempuan

10 hari lalu

ilustrasi Sunat
Parlemen Gambia Atur Hukuman untuk Pelaku Mutilasi Alat Kelamin Perempuan

Anggota parlemen Gambia berencana melakukan sebuah pemungutan suara untuk sebuah proposal yang akan melarang mutilasi alat kelamin perempuan


Menlu UE: Gaza Bukan Lagi 'Penjara Terbuka', tapi 'Kuburan Terbuka'

10 hari lalu

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell. REUTERS/Piroschka van de Wouw
Menlu UE: Gaza Bukan Lagi 'Penjara Terbuka', tapi 'Kuburan Terbuka'

Kepala diplomat UE Josep Borrell mendesak Israel untuk mengizinkan pengiriman makanan ke Gaza melalui darat sesegera mungkin.


Sikap Uni Eropa Berubah terhadap Israel, Apa Saja Kritik Terhadap Negara Zionis itu?

13 hari lalu

Warga Palestina berjalan dalam bangunan yang hancur akibat serangan udara Israel di tengah konflik Hamas dan Israel di Rafah, 9 Maret 2024. REUTERS/Mohammed Salem
Sikap Uni Eropa Berubah terhadap Israel, Apa Saja Kritik Terhadap Negara Zionis itu?

Uni Eropa mulai kritik Israel setelah sebelumnya sempat cenderung mendukung Israel. Berikut fakta-faktanya.