TEMPO.CO, Jakarta - Ribuan warga Australia menandai perayaan hari nasional, Kamis, 26 Januari 2021, dengan protes untuk mendukung masyarakat pribumi, banyak yang menggambarkannya sebagai perayaan hari armada Inggris berlayar masuk ke Pelabuhan Sydney sebagai “Hari Invasi”.
Di Sydney, ibukota New South Wales – negara bagian Australia paling padat penduduk – media sosial menunjukkan kerumunan besar yang berkumpul pada demonstrasi “Hari Invasi” di pusat bisnis tengah, di mana beberapa orang membawa bendera-bendera Aborigin dan upacara pengasapan berlangsung.
Baca Juga: Kemlu RI Panggil Duta Besar Belanda Terkait Pembakaran Al Quran
Protes serupa juga berlangsung di ibukota-ibukota negara bagian lain, termasuk Adelaide, South Australia, di mana sekitar 2000 orang hadir, menurut Australian Broadcasting Corporation.
Berbicara pada upacara penaikan bendera dan kewarganegaraan di ibukota Australia, Canberra, Perdana Menteri Anthony Albanese memberi penghormatan kepada masyarakat pribumi negara tersebut, yang telah mendiami benua itu sekurangnya 65.000 tahun.
“Mari kita semua mengakui keistimewaan yang unik yang kita bagi di benua ini bersama budaya berkelanjutan tertua di dunia,” kata Albanese.
Meskipun hari itu adalah “hari sulit” bagi masyarakat pribumi Australia, tidak ada rencana untuk mengubah tanggal hari libur tersebut, katanya.
Sebuah jajak pendapat tahunan oleh perusahaan riset pasar Roy Morgan yang dirilis pekan ini menunjukkan nyaris dua pertiga warga Australia mengatakan 26 Januari sebagai “Hari Australia”, pada umumnya tidak berubah dari setahun lalu. Sisanya yakin ini adalah “Hari Invasi”.
Banyak dari sekitar 880.000 orang pribumi dari populasi 25 juta tertinggal dalam indikator ekonomi dan sosial dalam apa yang disebut pemerintah “ketimpangan yang mengakar”.
Libur kali ini tiba di saat pemerintahan Partai Buruh kiri-tengah Albanese merencanakan referendum untuk mengakui masyarakat pribumi dalam konstitusi, dan membutuhkan konsultasi dengan mereka untuk keputusan-keputusan yang mempengaruhi hidup mereka.
Pemerintah berencana memperkenalkan undang-undang pada Maret untuk menyiapkan referendum yang akan berlangsung tahun ini ketika suara masyarakat pribumi terbentuk sebagai isu politik federal yang penting.
Konstitusi, yang berlaku pada Januari 1901 dan tidak dapat diamendemen tanpa referendum, tidak mengacu pada masyarakat pribumi negeri itu.
REUTERS
Baca Juga: Amerika Ikuti Jejak Jerman, Kirim 31 Tank Abrams ke Ukraina
