Duta Besar Vincent Piket: Tidak Ada Diskriminasi Minyak Sawit

Pekerja memuat tandan buah kelapa sawit untuk diangkut dari tempat pengumpul ke pabrik CPO di Pekanbaru, provinsi Riau, 27 April 2022. Jokowi terpaksa mengambil kebijakan ini karena kelangkaan dan melonjaknya harga minyak goreng yang tak kunjung selesai hingga empat bulan lamanya. REUTERS/Willy Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Uni Eropa meyakinkan tidak ada diskriminasi minyak sawit, di tengah meningkatnya tensi dengan Indonesia dan Malaysia menyusul kebijakan ketat blok Benua Biru berkaitan dengan deforestasi. Indonesia dan Malaysia adalah produsen komoditas kelapa sawit di Asia.

"Tidak ada diskriminasi terhadap minyak sawit. Tidak ada larangan untuk negara atau komoditas apa pun: Semua negara dapat terus menjual komoditas mereka di pasar Uni Eropa, jika operator (yaitu mereka yang menempatkannya di pasar Uni Eropa) dapat menunjukkan bahwa komoditas tersebut bebas deforestasi dan legal," kata Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket pada Rabu, 25 November 2023, memberikan klarifikasi mengenai masalah ini kepada Tempo.

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket/Uni Eropa

Kebijakan Uni Eropa soal deforestasi dan degradasi hutan disepakati pada awal Desember lalu. Ketika aturan baru mulai berlaku, semua perusahaan terkait harus melakukan uji tuntas yang ketat jika barang mereka ingin ditempatkan di pasar Uni Eropa atau mengekspor darinya. 

Komoditas yang dimaksud, di antaranya minyak kelapa sawit, sapi, kedelai, kopi, kakao, kayu dan karet serta produk turunannya (seperti daging sapi, furnitur, atau coklat). Undang-undang tersebut menimbulkan protes dari Indonesia dan Malaysia, produsen utama minyak sawit. 

Secara terpisah, Indonesia dan Malaysia telah meluncurkan pengaduan ke WTO. Peraturan Uni Eropa tersebut dianggap diskriminatif dan merupakan hambatan perdagangan.

Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, saat pertemuan bilateral di Istana Bogor pada awal bulan ini sepakat untuk memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit" dan memperkuat kerja sama melalui Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC).

Malaysia, melalui Menteri Komoditas Fadillah Yusof, bahkan menyatakan sekitar dua pekan lalu pihaknya berpeluang setop ekspor komoditas itu ke Uni Eropa. Kementerian Perdagangan RI belum memberikan tanggapan saat dimintai keterangan mengenai kebijakan deforestasi Uni Eropa ini.

Dicap Organisasi Kriminal Transnasional, Bos Grup Wagner Bertanya ke AS: Apa Salah Kami?

Piket dalam pernyataannya mengatakan, peraturan deforestasi dan degradasi hutan tersebut akan berlaku pada akhir 2024 atau pertengahan 2025. Oleh karena itu, Uni Eropa telah merencanakan kerja sama dengan mitra untuk mempersiapkan implementasi peraturan tersebut. 

Menurut Piket, Uni Eropa akan menerbitkan pedoman kepatuhan operator dan pedagang, khususnya UKM, untuk persyaratan peraturan ini. Piket menuturkan, Komisi Eropa juga akan terlibat dalam dialog khusus dengan negara-negara yang sedang atau rentan diklasifikasikan sebagai berisiko tinggi, dengan tujuan untuk mengurangi tingkat risikonya.

"Uni Eropa akan bekerja sama dengan pemerintah dan sektor swasta untuk membantu menunjukkan legalitas komoditas lain dan mendokumentasikan persyaratan bebas deforestasi untuk semua komoditas," kata Piket, dengan mencatat bahwa Indonesia memiliki keuntungan yang signifikan untuk kayu dan produk turunannya karena sistem legalitas FLEGT.

Aktivis lingkungan menyalahkan industri kelapa sawit atas maraknya pembukaan hutan hujan Asia Tenggara. Indonesia dan Malaysia telah membuat standar sertifikasi keberlanjutan wajib untuk semua perkebunan.

Menurut data Dewan Minyak Sawit Malaysia, Uni Eropa adalah konsumen minyak sawit terbesar ketiga di dunia. Badan supranasional benua biru itu menyumbang 9,4 persen dari ekspor minyak sawit dari Malaysia, dengan 1,47 juta ton pada 2022. Angka itu turun 10,5 persen dari tahun sebelumnya.

Permintaan Uni Eropa untuk minyak sawit diperkirakan akan menurun secara signifikan selama 10 tahun ke depan bahkan sebelum undang-undang baru disetujui. Pada 2018, arahan energi terbarukan Uni Eropa mengharuskan penghapusan bahan bakar transportasi berbasis kelapa sawit secara bertahap pada 2030 karena dianggap terkait dengan deforestasi.

DANIEL A. FAJRI | REUTERS

Moskow: Dukungan AS Kepada Ukraina untuk Melemahkan Rusia

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini






Stok Minyakita Menipis, Zulhas Naikkan DMO Minyak Sawit

8 jam lalu

Stok Minyakita Menipis, Zulhas Naikkan DMO Minyak Sawit

Zulkifli Hasan mengakui stok minyak goreng merek Minyakita saat ini menipis hingga langka di pasaran.


50 UMKM Malaysia Promosikan Produk Kreatif di Batam

21 jam lalu

50 UMKM Malaysia Promosikan Produk Kreatif di Batam

Rangkaian acara tersebut diharapkan tidak hanya bermanfaat untuk usaha kreatif pengusaha Malaysia tetapi juga Kota Batam.


Uni Eropa Cari Cara Kurangi Masuknya Imigran Ilegal

1 hari lalu

Uni Eropa Cari Cara Kurangi Masuknya Imigran Ilegal

Uni Eropa mulai ruwet karena imigran ilegal mulai membanjiri Benua Biru itu.


Kedutaan Swedia di Malaysia Digeruduk Ormas, Protes Pembakaran Al Quran

2 hari lalu

Kedutaan Swedia di Malaysia Digeruduk Ormas, Protes Pembakaran Al Quran

Sekitar 30 organisasi masyarakat berkumpul di luar Kedutaan Swedia di Kuala Lumpur hari ini untuk memprotes pembakaran Al Quran.


Pengadilan Luksemburg Menangkan Malaysia Melawan Gugatan Rp224 Triliun

2 hari lalu

Pengadilan Luksemburg Menangkan Malaysia Melawan Gugatan Rp224 Triliun

Pengadilan Luksemburg memenangkan Malaysia dari keharusan membayar ganti rugi sebesar hampir Rp224 triliun terhadap keturunan Sultan Sulu


Bocah Bangladesh Main Petak Umpet di Kontainer, Terbawa Sampai Malaysia

2 hari lalu

Bocah Bangladesh Main Petak Umpet di Kontainer, Terbawa Sampai Malaysia

Seorang bocah laki-laki di Bangladesh terbawa sampai ke Malaysia saat bermain petak umpet. Ia berada di dalam kontainer selama 6 hari.


Inilah Perbandingan Biaya Haji Indonesia dengan Malaysia 2023

2 hari lalu

Inilah Perbandingan Biaya Haji Indonesia dengan Malaysia 2023

Sebagai negara serumpun dengan mayoritas penduduk beragama Islam, perbandingan biaya haji di Indonesia dan Malaysia menjadi sorotan.


Uni Eropa Ingin Pulangkan Lebih Banyak Imigran ke Negara Asal

2 hari lalu

Uni Eropa Ingin Pulangkan Lebih Banyak Imigran ke Negara Asal

Uni Eropa tengah menguatkan koordinasi di dalam blok tersebut untuk dapat mengirim lebih banyak orang tanpa hak suaka di Eropa kembali ke negara asal mereka termasuk Irak.


Krisis Politik, Bulgaria Umumkan Pemilihan Kelima dalam Dua Tahun

4 hari lalu

Krisis Politik, Bulgaria Umumkan Pemilihan Kelima dalam Dua Tahun

Bulgaria telah diguncang ketidakstabilan politik sejak protes antikorupsi pada 2020.


Ketika Kepiting Salju Arktik Jadi Rebutan Norwegia dan Latvia

4 hari lalu

Ketika Kepiting Salju Arktik Jadi Rebutan Norwegia dan Latvia

Tuntutan Latvia dizinkan menangkan kepiting salju di Arktik, Norwegia, bisa berbuntut pada pembagian hak penambang minyak dan mineral.