TEMPO.CO, Jakarta - India memblokir penayangan film dokumenter BBC yang mempertanyakan kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi saat terjadi kerusuhan Gujarat 2002. Terkait hal ini, New Delhi menyebut menyebarkan potongan rekaman video melalui media sosial apa pun akan dilarang.
Arahan untuk memblokir klip tersebut agar tidak disebarkan telah dikeluarkan menggunakan kekuatan darurat yang tersedia bagi pemerintah. Penasihat Pemerintah India Kanchan Gupta, melalui Twitter pada Sabtu, 21 Januari 2023, mengatakan kebijakan itu sah di bawah aturan teknologi informasi negara itu.
Meskipun BBC belum menayangkan film dokumenter tersebut di India, menurut Gupta, video tersebut sudah diunggah di beberapa saluran YouTube.
Pemerintah India telah mengeluarkan perintah kepada Twitter untuk memblokir lebih dari 50 tweet yang terhubung ke video dokumenter tersebut. Sementara YouTube telah diperintahkan untuk memblokir unggahan video tersebut. Gupta menyatakan, baik YouTube dan Twitter telah mematuhi arahan.
Modi adalah menteri utama negara bagian barat Gujarat ketika kerusuhan komunal meletup. Menurut perhitungan pemerintah, kejadian itu menewaskan lebih dari seribu orang - kebanyakan dari mereka adalah Muslim. Kekerasan meletus setelah kereta yang membawa peziarah Hindu terbakar, menewaskan 59 orang. Namun Aktivis HAM memperkirakan setidaknya dua kali lipat dari jumlah itu tewas dalam kerusuhan itu.
Modi membantah tudingan dia gagal menghentikan kerusuhan. Dalam laporan setebal 541 halaman pada tahun 2012, Sebuah tim investigasi khusus yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung untuk menyelidiki peran Modi dan lainnya dalam kekerasan tersebut mengatakan, mereka tidak dapat menemukan bukti untuk menuntut menteri utama saat itu.
Modi diangkat sebagai calon perdana menteri dari partainya, Partai Bharatiya Janata nasionalis Hindu, pada 2013. Dia memimpin partainya berkuasa dalam pemilihan umum pada 2014 dan kemudian pada 2019.
Sebelumnya pekan lalu, seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri India menyebut film dokumenter BBC sebagai karya propaganda yang dimaksudkan untuk mendorong narasi yang didiskreditkan.
REUTERS
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.
