Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

AS Sentuh Ambang Batas Utang, APBN Terancam Terganggu

image-gnews
Gedung Kapitol difoto melalui pagar berantai di Washington, Amerika Serikat, Senin (30/9). Sekitar satu juta pegawai pemerintahan AS membuat rencana darurat pada hari Senin jika terjadi 'shutdown' atau penutupan pada tengah malam, dengan serikat pekerja mereka menuntut Kongress untuk segera membuat kesepakatan. REUTERS/Kevin Lamarque
Gedung Kapitol difoto melalui pagar berantai di Washington, Amerika Serikat, Senin (30/9). Sekitar satu juta pegawai pemerintahan AS membuat rencana darurat pada hari Senin jika terjadi 'shutdown' atau penutupan pada tengah malam, dengan serikat pekerja mereka menuntut Kongress untuk segera membuat kesepakatan. REUTERS/Kevin Lamarque
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah Amerika Serikat (AS) mencapai ambang batas utang sebesar US$31,4 triliun pada Kamis, 19 Januari 2023.

Baca juga: Amerika Terancam Bakal Hadapi Penutupan Pemerintahan di Tengah Pandemi Covid-19

Kondisi ini terjadi di tengah kebuntuan antara Dewan Perwakilan Rakyat yang dikendalikan Partai Republik dan Demokrat yang dipimpin Presiden Joe Biden. Hal ini memicu kekhawatiran krisis fiskal dalam beberapa bulan mendatang.

Partai Republik sebagai kubu mayoritas DPR bertujuan untuk menggunakan ambang utang federal yang diamanatkan oleh Kongres untuk memangkas pengeluaran dari Biden dan Senat yang dipimpin Demokrat.

Tenggat pada Kamis akan berdampak kecil sebab pejabat Departemen Keuangan bersiap untuk mulai menggunakan langkah-langkah manajemen kas darurat untuk mencegah default.

Risiko yang lebih serius diprediksi akan muncul mendekati Juni, ketika pemerintah mendekati apa yang disebut tanggal X. Pada periode itu, Kementerian Keuangan akan kehabisan manuver darurat.

Menjelang tenggat itu, tidak ada tanda-tanda bahwa kedua belah pihak bersedia melunak.

"Itu adalah sesuatu yang harus dilakukan tanpa syarat. Kita tidak boleh bernegosiasi. Itu adalah tugas dasar," kata juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre kepada wartawan.

Sebaliknya, Partai Republik mengejar rencana "prioritas utang" yang akan berusaha mencegah default dengan mendesak Departemen Keuangan untuk memprioritaskan pembayaran utang.

Kubu Partai Tua Besar juga mungkin akan mengajukan prioritas lain seperti Jaminan Sosial dan Medicare, jika batas tersebut dilanggar selama negosiasi. Mereka berharap untuk menyelesaikan undang-undang tersebut pada Maret.

Prospek genting telah menimbulkan kekhawatiran di Washington dan di Wall Street tentang pertarungan sengit atas plafon utang tahun ini.

Keadaan ini diperkirakan bisa setidaknya sama mengganggunya seperti pertempuran yang berlarut-larut pada 2011, yang mendorong penurunan peringkat kredit AS dan tahun-tahun pemaksaan pemotongan pengeluaran domestik dan militer.

"Kami tidak akan gagal membayar utang. Kami memiliki kemampuan untuk mengelola layanan dan membayar bunga kami. Namun, kami juga tidak boleh secara membabi buta menaikkan plafon utang," kata Perwakilan Chip Roy, seorang konservatif terkemuka, kepada Reuters.

Roy menepis kekhawatiran tentang pasar yang khawatir dan ancaman resesi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Itulah yang mereka katakan setiap saat. Ini seperti jarum jam. Kita sudah meluncur menuju resesi. Pertanyaannya adalah seperti apa jadinya - kecuali kombinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal menyelamatkan kita dari kebodohan kita menghabiskan begitu banyak uang," kata Roy dalam sebuah wawancara.

Kongres mengadopsi plafon utang yang komprehensif, utang maksimum menurut undang-undang yang dapat dikeluarkan pemerintah. Langkah ini dikeluarkan pada 1939, dengan maksud untuk membatasi pertumbuhannya.

Langkah tersebut tidak memiliki efek itu, karena dalam praktiknya, Kongres telah memperlakukan proses anggaran atau APBN tahunan yang pada intinya menyetujui untuk menutup biaya pengeluaran yang telah disetujui sebelumnya.

Negosiasi tentang prioritas utang dan pengeluaran diperkirakan tidak akan berjalan lancar sampai anggota parlemen kembali ke Washington minggu depan.

Rencana Partai Republik menyerukan penyeimbangan anggaran federal dalam 10 tahun dengan membatasi pengeluaran diskresioner pada tingkat 2022.

Mereka ingin menggunakan pengawasan DPR untuk mengidentifikasi program federal yang dapat dihilangkan atau dikurangi dalam tagihan pengeluaran, yang diharapkan muncul dari Komite Alokasi DPR selama satu tahun.

Sementara itu, Kubu Republik bersumpah untuk menolak tagihan pendanaan pemerintah dari Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer, mirip dengan paket omnibus bipartisan US$1,66 triliun yang disahkan Kongres akhir tahun lalu.

Pejabat Gedung Putih mencatat bahwa Partai Republik di Kongres mendukung beberapa kenaikan plafon utang ketika Donald Trump dari Partai Republik menjadi presiden.

Menurut Menteri Keuangan Janet Yellen, Kongres dan Gedung Putih kemungkinan memiliki waktu hingga awal Juni untuk menemukan kesepakatan tentang pendanaan pemerintah, sebelum Washington harus menghadapi momok gagal bayar yang pertama kali.

"Kami optimis bahwa Demokrat akan datang ke meja perundingan dan bernegosiasi dengan itikad baik. Ada banyak ruang untuk bernegosiasi mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi krisis fiskal yang kita hadapi," kata Perwakilan Republik Ben Cline, yang memimpin satuan tugas anggaran dan pengeluaran konservatif.

Baca juga: Shutdown Dihindari, tapi Trump Ingin Berlakukan Darurat Nasional

REUTERS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Seorang Istri jadi Korban KDRT Suaminya Karena Tak Berikan Data KTP Untuk Pinjol

1 hari lalu

Ilustrasi KDRT. radiocacula.com
Seorang Istri jadi Korban KDRT Suaminya Karena Tak Berikan Data KTP Untuk Pinjol

Seorang menjadi korban KDRT karena tidak memberikan data KTP untuk pinjaman online.


Utang Luar Negeri RI Tercatat Rp USD 407,3 Miliar, Banyak Pembiayaan Proyek Pemerintah

3 hari lalu

Suasana gedung-gedung bertingkat di Jakarta, Selasa, 14 Maret 2023. Bank Indonesia (BI) menyebutkan utang luar negeri (ULN) Indonesia meningkat dari 396,8 miliar dolar AS pada kuartal IV 2022 menjadi 404,9 miliar dolar AS pada Januari 2023. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Utang Luar Negeri RI Tercatat Rp USD 407,3 Miliar, Banyak Pembiayaan Proyek Pemerintah

BI mencatat jumlah utang luar negeri Indonesia jumlahnya naik 1,4 persen secara tahunan.


Ini Strategi Sri Mulyani Antisipasi Dampak Ekonomi usai Serangan Iran ke Israel

6 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Ini Strategi Sri Mulyani Antisipasi Dampak Ekonomi usai Serangan Iran ke Israel

Perkembangan situasi ekonomi dan keuangan global dan tensi geopolitik yang sangat tinggi bergerak cepat dan dinamis.


Sri Mulyani Adakan Rapat di Tengah Konflik Iran dan Israel, Apa Pembahasannya?

7 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Adakan Rapat di Tengah Konflik Iran dan Israel, Apa Pembahasannya?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan situasi ekonomi, keuangan global, dan tensi geopilitik saat ini sangat tinggi.


Bos Kadin Ingatkan Pemerintah untuk Patuhi Disiplin Fiskal: Kalau Tidak, Bahaya..

10 hari lalu

M. Arsjad Rasjid P.M , President Director dari Indika Energy. TEMPO/Jacky Rachmansyah
Bos Kadin Ingatkan Pemerintah untuk Patuhi Disiplin Fiskal: Kalau Tidak, Bahaya..

Ketua Kadin Arsjad Rasjid menyatakan penyusunan RAPBN harus dilakukan secara bijaksana. Selain itu, pemerintah juga wajib mematuhi disiplin fiskal.


Pemerintah Sepakat Jaga Defisit Anggaran 2025 3 Persen, Apindo: Penyusunan RAPBN Mesti Displin

11 hari lalu

Shinta Widjaja Kamdani, CEO Sintesa Group.
Pemerintah Sepakat Jaga Defisit Anggaran 2025 3 Persen, Apindo: Penyusunan RAPBN Mesti Displin

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menanggapi soal keputusan pemerintah menjaga defisit APBN 2025 di bawah 3 persen.


Tersinggung Tak Diberi Utang, Pemuda di Kembangan Bakar Warung Rokok

15 hari lalu

Ilustrasi pedagang/warung rokok eceran. shutterstock.com
Tersinggung Tak Diberi Utang, Pemuda di Kembangan Bakar Warung Rokok

Tersinggung tak boleh utang rokok, pelaku membakar warung dengan melempar botol bensin dan tisu yang telah dibakar.


Terpopuler: Jokowi Minta Rancangan APBN Dibahas dengan Prabowo, Sri Mulyani Sebut Makan Siang Gratis Bisa Jalan Tahun Depan

17 hari lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Terpopuler: Jokowi Minta Rancangan APBN Dibahas dengan Prabowo, Sri Mulyani Sebut Makan Siang Gratis Bisa Jalan Tahun Depan

Terpopuler: Jokowi meminta rancangan APBN 2025 dibahas dengan pemerintah Prabowo, Sri Mulyani sebut program makan siang gratis bisa jalan tahun depan.


Sri Mulyani Sebut Program Makan Siang Gratis Prabowo Memungkinkan Jalan Tahun Depan

17 hari lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Sri Mulyani Sebut Program Makan Siang Gratis Prabowo Memungkinkan Jalan Tahun Depan

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan program makan siang gratis Prabowo-Gibran memungkinkan diaplikasikan tahun depan.


Jokowi Minta Rancangan APBN 2025 Dibahas dengan Pemerintah Prabowo

17 hari lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Minta Rancangan APBN 2025 Dibahas dengan Pemerintah Prabowo

Pemerintah Jokowi akan terus melakukan penajaman untuk desain dan postur APBN Tahun 2025, Berharap APBN 2025 dibahas dengan pemerintahan Prabowo.