TEMPO.CO, Jakarta -Dewan Keamanan PBB menjadwalkan pertemuan darurat pada Kamis, 5 Januari 2023, atas permintaan Palestina dan negara-negara Islam dan non-muslim lainnya menyusul kunjungan menteri ultranasionalis Israel ke Kompleks Masjid Al Aqsa.
Baca juga: RI Kutuk Kunjungan Ben-Gvir ke Al Aqsa, Minta Israel Hormati Status Quo
Sidang darurat ini untuk memprotes kunjungan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir ke Al Aqsa di Yerusalem timur pada awal pekan ini. Ekstremis Israel dituntut untuk menghentikan provokasi dan menghormati status quo bersejarah di situs yang dipuja oleh Muslim dan Yahudi.
Perwakilan Palestina di PBB bertemu dengan Duta Besar Arab Saudi, perwakilan dari 57 negara Organisasi Kerja Sama Islam, 120 anggota Gerakan Non-blok dan lainnya pada Rabu, 4 Januari 2023, untuk membahas lawatan Menteri Israel ke Al Aqsa.
Setelah pertemuan itu, Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, mengatakan kepada wartawan bahwa tidak hanya ada kecaman luas atas kunjungan Ben-Gvir, tetapi juga dari "lingkungan ekstremisme" yang lebih luas yang mengelilingi pemerintah paling ekstremis dalam sejarah Israel.
Ben-Gvir terlihat mengunjungi situs tersebut pada Selasa, 3 Januari 2023, di bawah pengamanan ketat. Menteri sayap kanan ekstrem di pemerintahan baru Israel itu sudah lama menyerukan agar ada akses bagi umat Yahudi yang lebih besar untuk berdoa ke tempat suci itu.
Adapun pergerakan Ben-Gvir itu diambil setelah kelompok Palestina yang memerintah Jalur Gaza, Hamas, memperingatkan bahwa langkah tersebut adalah "garis merah". Kementerian Luar Negeri Palestina mengutuk keras tindakan Ben-Gvir (datang ke Masjid Al Aqsa).
Mansour menuduh Israel melakukan "agresi" tidak hanya terhadap tempat suci umat Islam termasuk Masjidil Aqsha, tetapi juga terhadap situs Kristen termasuk kuburan. Mansour, diapit oleh duta besar dari sekitar 20 negara, mengatakan bahwa pada pertemuan darurat Dewan Keamanan Kamis ini didukung oleh Uni Emirat Arab, China, Prancis, dan Malta, "kami tidak akan puas dengan pernyataan indah yang akan diucapkan."
"Kami ingin mereka diimplementasikan secara konkret. Kami ingin perilaku ini tidak terulang di Masjid Al Aqsa dan Al-Haram Al-Sharif, dan kami menginginkan jaminan untuk menghormati dan menghormati status quo bersejarah dalam perbuatan, tidak hanya dalam kata-kata," katanya.
Sementara Juru Bicara PBB Stepane Dujarric mengatakan, Asisten Sekretaris Jenderal untuk Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian Khaled Khiare akan memberi pengarahan kepada Dewan Keamanan dalam pertemuan Kamis.
Duta Besar Yordania untuk PBB Mahmoud Hmoud yang ada di pertemuan itu mengatakan, negaranya adalah penjaga tempat-tempat suci Islam dan Kristen. Dia mengaku sangat prihatin dengan serangan oleh menteri Ben-Gvir dan pemerintah Israel.
“Ini adalah tindakan ekstremisme yang dimaksudkan untuk menciptakan siklus kekerasan baru. Dewan Keamanan harus mengambil tanggung jawabnya dengan serius dan menghentikan upaya semacam itu," katanya.
