Ikuti Kami di
TEMPO.CO, Jakarta - Thailand pada Kamis, 22 Desember 2022, menjadi tuan rumah pembicaraan regional untuk membahas krisis di Myanmar. Beberapa anggota penting Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), termasuk Indonesia sebagai ketua tahun depan, tidak hadir meskipun ada undangan.
Baca: DK PBB Setujui Resolusi atas Myanmar, Rusia - China - India Abstain
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Thailand Kanchana Patarachoke mengkonfirmasi, Menteri Luar Negeri Myanmar, Laos dan Kamboja serta wakil Menteri Luar Negeri Vietnam bergabung dalam pembicaraan yang diselenggarakan oleh Menteri Luar Negeri Thailand.
Tidak ada perwakilan dari Malaysia, Filipina, Indonesia dan Singapura - pengkritik junta yang paling vokal di ASEAN. Menteri Myanmar yang hadir adalah dari pemerintahan junta, yang dikucilkan dalam beberapa pertemuan ASEAN yang lalu.
Kementerian Luar Negeri RI menyatakan alasan mengapa Menteri Retno Marsudi berhalangan hadir karena waktu yang diusulkan bertabrakan dengan agenda yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, yaitu kunjungan Perdana Menteri Vietnam ke Indonesia.
"Menlu RI telah memberi tahu pihak Thailand," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah melalui pesan instan kepada Tempo, Jumat, 23 Desember 2022. Dia mengingatkan, pertemuan di Thailand tersebut bukan dalam kerangka ASEAN dan tidak semua menteri luar negeri yang diundang juga dapat hadir.
Kanchana dari Kementerian Luar Negeri Thailand mengatakan pertemuan kemarin diadakan di sela-sela pembicaraan bilateral Thailand-Myanmar di Bangkok. "Konsultasi tersebut merupakan pertemuan non-ASEAN tetapi dimaksudkan untuk melengkapi upaya kolektif ASEAN yang sedang berlangsung untuk menemukan resolusi politik yang damai," katanya dalam sebuah pernyataan.
Tidak ada hasil nyata yang dilaporkan dari diskusi tersebut. Menurut Kanchana isi pembahasan berfokus pada bantuan kemanusiaan dan dialog untuk menemukan cara untuk mengimplementasikan rencana perdamaian ASEAN yang dikenal sebagai Konsensus Lima Butir atau Five Point of Consensus.
Teuku Faizasyah mengaku tidak mengetahui apakah isi pertemuan tersebut akan dibagikan kepada negara-negara ASEAN yang tidak hadir. Namun dia menyebut, Menlu RI dan timpalannya dari Thailand biasa berkomunikasi langsung.
Menteri Luar Negeri Myanmar Wunna Maung Lwin hadir di Thailand bersama Menteri Investasi dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Kan Zaw dan Menteri Kerja Sama Internasional Ko Ko Hlaing. Delegasi tersebut dilaporkan "menjelaskan kegiatan teroris" dari milisi Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF) oposisi, dengan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang diisi mayoritas kelompok digulingkan.
“Oleh karena itu, delegasi Myanmar mendesak negara-negara anggota ASEAN untuk mengecam kegiatan teroris NUG, PDF dan untuk mencegah dukungan moral, materi, dan keuangan apa pun untuk organisasi teroris tersebut,” kata Kementerian Luar Negeri Myanmar di bawah junta.
Hubungan Myanmar dengan ASEAN telah tegang karena penolakannya untuk menghentikan serangan terhadap pasukan perlawanan.
ASEAN, yang membuat keputusan berdasarkan konsensus bulan lalu setuju untuk tetap mengesampingkan para jenderal Myanmar sampai mereka mematuhi rencana perdamaiannya yang macet. Konsensus lima butir itu tetap menjadi satu-satunya proses diplomatik yang dimainkan.
ASEAN Pecah?
ASEAN telah mengalami perselisihan internal soal keterlibatan junta Myanmar yang merebut kekuasaan pada 1 Februari tahun lalu. Kudeta itu menggagalkan satu dekade kemajuan demokrasi dan menjerumuskan Myanmar ke dalam konflik dan kehancuran ekonomi.
Para jenderal Myanmar telah dilarang dari pertemuan tingkat tinggi ASEAN karena gagal memenuhi janji tahun lalu untuk memulai pembicaraan dengan lawan yang terkait dengan pemerintah sipil yang digulingkan yang dipimpin oleh peraih Nobel Aung San Suu Kyi yang dipenjara.
Malaysia menegaskan tidak akan menghadiri pertemuan Bangkok tetapi tidak memberikan alasan. Filipina mengatakan menteri luar negerinya juga tidak akan bergabung, tanpa menjelaskan lebih lanjut. Kementerian Luar Negeri Singapura belum menanggapi pertemuan ini.
Reuters berdasarkan sumber menyebut, sebuah surat ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Singapura dikirim kepada tuan rumah Thailand, yang berbunyi keberatan dengan pertemuan tersebut karena ASEAN telah setuju untuk mengecualikan junta dari acara semacam itu.
"Setiap pertemuan yang diadakan di bawah ASEAN, formal atau informal, tidak boleh menyimpang dari keputusan ini," bunyi surat, menurut sumber tersebut.
Pertemuan Bangkok terjadi sehari setelah Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi pertamanya atas Myanmar dalam 74 tahun. Pernyataan deklarasi itu menuntut diakhirinya kekerasan dan agar junta membebaskan semua tahanan politik. Junta Myanmar belum mengomentari resolusi itu.
Simak: RI Sambut Resolusi PBB soal Myanmar, tapi Tetap Kedepankan Pendekatan ASEAN
DANIEL A. FAJRI | REUTERS
