Ketika Jepang Memperkuat Militer karena Khawatir Ancaman China dan Korea Utara

TEMPO.CO, Jakarta - Jepang memasuki babak baru dalam membangun sistem pertahanannya. Untuk pertama kali sejak Perang Dunia Kedua, mereka memiliki angggaran senilai $320 miliar untuk belanja rudal yang mampu menyerang musuh di kawasan.

Makin kuatnya China dan Korea Utara, yang terus-menerus menguji coba rudal, ditambah invasi Rusia ke Ukraina, mengubah Jepang yang tadinya menahan diri dalam persaingan senjata.

Rencana lima tahun, yang dulu tidak terpikirkan di Jepang, akan menjadikan negara itu pembelanja militer terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan China, berdasarkan anggaran saat ini.

Perdana Menteri Fumio Kishida menggambarkan Jepang dan rakyatnya berada pada "titik balik dalam sejarah". "Ini jawaban saya atas berbagai tantangan keamanan yang kita hadapi," katanya, seperti dikutip Reuters, Jumat, 16 Desember 2022.

Pemerintahnya khawatir bahwa tindakan Rusia atas Ukraina menjadi preseden yang akan mendorong China untuk menyerang Taiwan, mengancam pulau-pulau Jepang di dekatnya, mengganggu pasokan semikonduktor canggih dan berpotensi mencekik jalur laut minyak Timur Tengah.

“Ini merupakan arah baru bagi Jepang. Jika dilaksanakan dengan tepat, Pasukan Bela Diri akan menjadi kekuatan nyata kelas dunia yang efektif,” kata Yoji Koda, mantan laksamana Pasukan Bela Diri Maritim, yang memimpin armada Jepang pada tahun 2008.

Pemerintah mengatakan akan menimbun suku cadang dan amunisi lainnya, memperluas kapasitas transportasi, dan mengembangkan kemampuan perang dunia maya. Dalam konstitusi pascaperangnya, yang dibuat oleh Amerika, Jepang menyerahkan hak untuk mengobarkan perang dan sarana untuk melakukannya.

"Invasi Rusia ke Ukraina merupakan pelanggaran serius terhadap undang-undang yang melarang penggunaan kekuatan dan mengguncang fondasi tatanan internasional," kata makalah strategi itu.

"Tantangan strategis yang ditimbulkan oleh China adalah yang terbesar yang pernah dihadapi Jepang." Makalah itu juga mencatat bahwa Beijing tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan membawa Taiwan di bawah kendalinya.

Dokumen strategi keamanan nasional terpisah yang menunjuk ke China, Rusia, dan Korea Utara, menjanjikan kerja sama yang erat dengan Amerika Serikat dan negara-negara lain yang berpikiran sama untuk mencegah ancaman terhadap tatanan internasional yang telah mapan.

"Perdana Menteri membuat pernyataan strategis yang jelas dan tidak ambigu tentang peran Jepang sebagai penyedia keamanan di Indo-Pasifik," kata Duta Besar AS untuk Jepang Rahm Emanuel.  

Bertemu dengan Ketua Asosiasi Pertukaran Jepang-Taiwan Mitsuo Ohashi di Taipei pada hari Jumat, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengatakan dia mengharapkan kerja sama pertahanan yang lebih besar dengan Jepang.

“Kami berharap Taiwan dan Jepang terus menciptakan pencapaian kerja sama baru di berbagai bidang seperti pertahanan dan keamanan nasional, ekonomi, perdagangan, dan transformasi industri,” kata kantor kepresidenan mengutip pernyataan Tsai.

Reaksi China

Beijing menuduh Jepang membuat klaim palsu tentang kegiatan militer China dalam strategi keamanan baru, menurut pernyataan dari kedutaannya di Jepang.

“Perang Ukraina telah menunjukkan kepada kita perlunya meningkatkan kemampuan pertempuran, dan itu adalah sesuatu yang sejauh ini belum dipersiapkan Jepang,” kata Toshimichi Nagaiwa, pensiunan jenderal Angkatan Udara Jepang. "Jepang terlambat memulai, seperti kita tertinggal 200 meter dalam sprint 400 meter," katanya.

Pengeluaran pertahanan China melampaui Jepang pada pergantian abad, dan sekarang memiliki anggaran militer lebih dari empat kali lebih besar. Terlalu sedikit amunisi dan kurangnya suku cadang untuk mendaratkan pesawat dan membuat peralatan militer lainnya tidak berfungsi adalah masalah paling mendesak yang harus ditangani Jepang, kata sumber militer kepada Reuters.

Rencana Kishida akan menggandakan pengeluaran pertahanan menjadi sekitar 2% dari produk domestik bruto selama lima tahun, melampaui batas pengeluaran 1% yang diberlakukan sendiri sejak 1976.

Berbelanja secara royal akan memberikan pekerjaan kepada pembuat peralatan militer Jepang seperti Mitsubishi Heavy Industries, yang diperkirakan akan memimpin pengembangan tiga rudal jarak jauh yang akan menjadi bagian dari kekuatan rudal baru Jepang.

Mitsubishi juga akan membangun jet tempur Jepang berikutnya bersama BAE Systems PLC  dan Leonardo SPA dalam proyek bersama antara Jepang, Inggris, dan Italia yang diumumkan minggu lalu.

Tokyo mengalokasikan $5,6 miliar untuk itu dalam program pertahanan lima tahun.

Perusahaan asing juga akan diuntungkan. Jepang mengatakan ingin membeli rudal jelajah Tomahawk AS buatan Raytheon Technologies yang diluncurkan kapal untuk menjadi bagian dari kekuatan pencegah barunya.

Item lain dalam daftar belanja militer Jepang selama lima tahun ke depan termasuk rudal pencegat untuk pertahanan rudal balistik, drone serang dan pengintai, peralatan komunikasi satelit, pesawat tempur siluman Lockheed Martin F-35, helikopter, kapal selam, kapal perang, dan jet angkut berat.

Untuk membayar peralatan itu, blok penguasa Kishida sebelumnya pada hari Jumat mengatakan akan menaikkan pajak pendapatan tembakau, perusahaan, dan rekonstruksi bencana. Namun, dengan penentangan terhadap kenaikan pajak di dalam partai Liberal Demokrat yang berkuasa masih kuat, pemimpin Jepang itu belum mengatakan kapan dia akan menerapkan tarif lebih tinggi itu.

REUTERS