PBB Larang Junta Myanmar dan Taliban Kirim Duta Besarnya

TEMPO.CO, Jakarta - PBB untuk kedua kalinya menangguhkan pengiriman duta besar dari Junta Myanmar dan Taliban Afghanistan ke markas organisasi tersebut di New York. Keputusan ini akan ditinjau sembilan bulan mendatang, demikian menurut laporan komite kredensial PBB.

Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang pada Jumat, 16 Desember 2022, akan mengesahkan keputusan tersebut, yang juga menunda keputusan tentang perebutan atas kursi Libya di PBB. Komite kredensial PBB beranggotakan sembilan orang termasuk dari Rusia, China, dan Amerika Serikat.

Penundaan keputusan membuat utusan Libya saat ini tetap di posisinya untuk negara mereka, kata para diplomat.

Klaim dibuat untuk kursi Myanmar dan Afghanistan dengan administrasi Taliban dan junta Myanmar diadu melawan utusan pemerintah yang mereka gulingkan tahun lalu. Penerimaan PBB atas pemerintahan Taliban atau junta Myanmar akan menjadi langkah menuju pengakuan internasional yang diinginkan oleh keduanya.

Majelis Umum PBB tahun lalu mendukung penundaan keputusan tentang kredensial Myanmar dan Afghanistan.

Klaim tandingan juga dibuat tahun ini untuk kursi Libya - yang saat ini dipegang oleh Pemerintah Persatuan Nasional di Tripoli - oleh "Pemerintah Stabilitas Nasional" yang dipimpin oleh Fathi Bashagha dan didukung oleh parlemen di timur negara itu.

Komite kredensial PBB bertemu pada 12 Desember dan setuju, tanpa pemungutan suara, untuk "menunda pertimbangan kredensial" untuk Myanmar, Afghanistan dan Libya "dan untuk kembali mempertimbangkan kredensial ini di masa mendatang dalam sesi ketujuh puluh tujuh ," yang berakhir pertengahan September tahun depan.

Taliban merebut kekuasaan pada pertengahan Agustus tahun lalu dari pemerintah yang diakui secara internasional. Ketika Taliban terakhir memerintah Afghanistan antara tahun 1996 dan 2001, duta besar pemerintah yang mereka gulingkan tetap menjadi utusan PBB setelah komite kredensial menunda keputusannya tentang kursi tersebut.

Junta Myanmar merebut kekuasaan dari pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada Februari tahun lalu.

REUTERS