Dituduh Terima Suap dari Qatar, Wakil Presiden Parlemen Eropa Dicopot

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang anggota parlemen Yunani, Eva Kaili, diskors sebagai wakil presiden Parlemen Eropa pada Sabtu atas penyelidikan korupsi yang melibatkan tuan rumah Piala Dunia Qatar.

Baca juga: Kilas Balik Pemilihan Qatar sebagai Tuan Rumah Piala Dunia 2022 dan Skandal Suap FIFA

“Presiden Parlemen Eropa Roberta Metsola telah memutuskan untuk menangguhkan dengan segera semua kekuasaan, tugas dan tugas yang didelegasikan kepada Eva Kaili dalam kapasitasnya sebagai Wakil Presiden Parlemen Eropa," kata seorang juru bicara seperti dilansir France24 Ahad 11 Desember 2022.

Sebelumnya, Metsola mengatakan di Twitter bahwa parlemen "berdiri tegas melawan korupsi", menambahkan mereka akan melakukan segala yang mereka bisa untuk "membantu jalannya keadilan".

Penyelidikan ini juga telah menjerat empat orang lainnya dan memicu seruan untuk "reformasi akar dan cabang" di lembaga Uni Eropa.

Eva Kaili, politikus sosialis Yunani, ditangkap pada Jumat beberapa jam setelah empat orang lainnya ditahan untuk diinterogasi. Penangkapan itu menyusul penggerebekan di Brussel yang menurut jaksa Belgia menghasilkan uang tunai 600.000 euro. Polisi juga menyita komputer dan ponsel.

Harian Belgia L'Echo melaporkan bahwa "beberapa tas penuh uang kertas" telah ditemukan di rumah Kaili di Brussels.

Pengumuman itu muncul di tengah meningkatnya kemarahan atas tuduhan tersebut dan seruan untuk mengambil tindakan untuk mengatasi korupsi di dalam Parlemen Eropa.

"Selama beberapa dekade, Parlemen telah membiarkan budaya impunitas berkembang, dengan kombinasi aturan dan kontrol keuangan yang longgar dan kurangnya pengawasan etika yang independen (atau memang ada)," kata direktur Transparency International Michiel van Hulten.

Kelompok Hijau Parlemen Eropa menyerukan penyelidikan penuh atas tuduhan suap oleh Qatar."Kami tidak akan menerima bisnis seperti biasa," kata kelompok itu. "Kami harus memperkuat aturan sehingga ini tidak bisa terjadi lagi."

Alberto Alemanno, seorang profesor hukum yang berbasis di Belgia, mengatakan "skandal itu membuka banyak kotak Pandora sekaligus", termasuk "sistem etika UE yang cacat untuk anggota parlemen" dan "skala pengaruh asing terhadap UE".

• 1
• 2
• 3
• 4
• Selanjutnya