TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres meminta pihak berwenang Nigeria menyelidiki tuduhan aborsi sistemik dan paksa yang dilaporkan dilakukan oleh tentara Nigeria terhadap perempuan korban perkosaan Boko Haram, kata juru bicara PBB Stephane Dujarric, Jumat, 9 Desember 2022.
Sebelumnya, Reuters melaporkan bahwa Angkatan Darat Nigeria menjalankan program aborsi rahasia, sistematis dan ilegal di timur laut negara itu setidaknya sejak 2013.
Program tersebut menggugurkan10.000 kehamilan di antara perempuan dan anak perempuan, banyak di antaranya telah diculik dan diperkosa oleh kelompok militan, menurut puluhan saksi dan dokumentasi yang ditinjau oleh Reuters.
"Sekretaris Jenderal memperhatikan tuduhan aborsi sistemik dan paksa yang dilaporkan dilakukan oleh Angkatan Darat Nigeria terhadap perempuan dan anak perempuan yang telah menjadi korban Boko Haram," kata Dujarric dalam email kepada Reuters.
Dia menyerukan penyelidikan menyeluruh dan "tindakan perbaikan segera dan pertanggungjawaban".
"Kami meminta pihak berwenang Nigeria untuk menyelidiki sepenuhnya tuduhan ini dan memastikan ada pertanggungjawaban," kata Dujarric kepada wartawan pada Jumat malam.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan pemerintahan Joe Biden "sangat prihatin".
"Kedutaan kami di Abuja sedang mencari informasi lebih lanjut, termasuk dari pemerintah Nigeria dan pemangku kepentingan yang bekerja di ruang ini," kata juru bicara itu. "Kami telah mendorong pemerintah Nigeria untuk menganggap serius tuduhan tersebut dan melakukan penyelidikan menyeluruh dan transparan, dan kami akan terus melakukannya."
Kepala pertahanan Nigeria mengatakan pada hari Kamis bahwa militer tidak akan menyelidiki laporan tersebut, dengan mengatakan bahwa itu tidak benar. Pemerintah Nigeria belum menanggapi laporan tersebut secara terbuka.
Menteri Penerangan Nigeria Lai Mohammed tidak dapat segera dihubungi terkait seruan PBB untuk penyelidikan.
Reuters
