DPR AS Setujui RUU Pernikahan Sesama Jenis

TEMPO.CO, Jakarta - DPR AS memberikan persetujuan akhir rancangan undang-undang yang memberikan pengakuan federal atas pernikahan sesama jenis, karena khawatir Mahkamah Agung dapat membatalkan dukungan untuk pengakuan hukum atas hubungan semacam itu.

Pemungutan suara DPR pada Kamis, 8 desember 2022, menghasilkan 258-169, dengan semua anggota DPR dari Demokrat dan 39 Republikan memberikan suara mendukung - meskipun 169 dari anggota DPR memilih menentangnya dan satu memilih abstain. Langkah itu sekarang masuk ke meja Presiden Joe Biden untuk ditandatangani menjadi undang-undang.

Undang-Undang Penghormatan terhadap Perkawinan, demikian sebutannya, mendapat persetujuan Senat bulan lalu.

Undang-undang tersebut memenangkan dukungan dari kelompok pro LGBT serta sejumlah organisasi dan entitas keagamaan termasuk Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir, meskipun banyak agama konservatif Amerika masih menentang pernikahan gay sebagai bertentangan dengan kitab suci alkitabiah.

Mahkamah Agung pada 2015 melegalkan pernikahan sesama jenis secara nasional, yang dikenal sebagai Obergefell v. Hodges. Keputusan ini akan memungkinkan pemerintah federal dan negara bagian untuk mengakui pernikahan sesama jenis dan antar ras selama itu legal di negara bagian tempat pernikahan itu dilakukan. Itu membuat kelonggaran bagi kelompok dan institusi agama yang tidak mendukung pernikahan semacam itu.

Tindakan itu akan mencabut undang-undang AS tahun 1996 yang disebut Undang-Undang Pertahanan Perkawinan, yang antara lain menolak tunjangan federal untuk pasangan sesama jenis. Undang-undang lama ini melarang negara menolak keabsahan pernikahan di luar negara atas dasar jenis kelamin, ras atau etnis. Mahkamah Agung pada tahun 1967 menyatakan larangan pernikahan antar ras tidak konstitusional.

Tetapi undang-undang tersebut tidak akan melarang negara memblokir pernikahan sesama jenis atau antar ras jika Mahkamah Agung mengizinkannya. Hal ini juga memastikan bahwa entitas agama tidak akan dipaksa untuk menyediakan barang atau jasa untuk pernikahan apa pun dan melindungi mereka dari penolakan status bebas pajak atau keuntungan lain karena menolak untuk mengakui pernikahan sesama jenis.

Dalam pidatonya di DPR menjelang pemungutan suara, Ketua DPR dari Partai Demokrat Nancy Pelosi mengutuk "gerakan kebencian" di balik serangan terhadap hak-hak LGBT di Amerika Serikat.

Undang-undang itu "akan membantu mencegah ekstremis sayap kanan mengacaukan kehidupan pasangan yang saling mencintai, membuat trauma anak-anak di seluruh negeri dan memutar balik waktu untuk hadiah yang diperoleh dengan susah payah," kata Pelosi.

Perwakilan Republik Jim Jordan mengatakan RUU itu "berbahaya dan membawa negara ke arah yang salah."

Ketika Senat mengesahkannya dengan suara 61-36, 12 wakil Republik bergabung dengan 49 wakil Demokrat untuk mendukungnya. Sebagian besar Senat Republik menentangnya.

Versi RUU yang lebih luas - tanpa perlindungan eksplisit untuk kebebasan beragama - disahkan oleh DPR dengan 435 kursi pada bulan Agustus, dengan dukungan dari semua Demokrat dan 47 Republik. Tetapi untuk mendapatkan 60 suara yang diperlukan di Senat untuk melanjutkan undang-undang di tengah penentangan oleh banyak senator Republik, co-sponsornya menambahkan amandemen yang mengklarifikasi bahwa kelompok agama tidak dapat dituntut.

Undang-undang tersebut ditulis oleh sekelompok senator Demokrat dan Republik sebagai tanggapan atas kekhawatiran bahwa Mahkamah Agung, dengan mayoritas konservatifnya yang semakin tegas, suatu hari nanti dapat membatalkan keputusan Obergefell, yang berpotensi membahayakan pernikahan sesama jenis secara nasional. Pengadilan telah menunjukkan kesediaan untuk membalikkan presedennya sendiri seperti yang terjadi pada bulan Juni ketika membatalkan keputusan penting tahun 1973 tentang pelegalan aborsi secara nasional.

Mayoritas hakim konservatif di Mahkamah Agung pada hari Senin tampaknya siap untuk memutuskan bahwa seorang desainer web Kristen memiliki hak menolak menyediakan layanan untuk pernikahan sesama jenis dalam kasus yang menurut hakim liberal dapat memberdayakan bisnis tertentu untuk mendiskriminasi berdasarkan perlindungan kebebasan berbicara konstitusional.

Sekitar 568.000 pasangan sesama jenis yang menikah tinggal di Amerika Serikat, menurut Biro Sensus AS.

REUTERS