Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Baru Menjabat 15 Bulan, Presiden Peru Dimakzulkan

Reporter

Editor

Yudono Yanuar

image-gnews
Kandidat presiden Peru Pedro Castillo berbicara kepada para pendukung dari markas besar partai Peru Libre di Lima, Peru, 15 Juni 2021. REUTERS/Sebastian Castaneda
Kandidat presiden Peru Pedro Castillo berbicara kepada para pendukung dari markas besar partai Peru Libre di Lima, Peru, 15 Juni 2021. REUTERS/Sebastian Castaneda
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kongres Peru menggulingkan Presiden Pedro Castillo dalam sidang pemakzulan pada Rabu, 7 Desember 2022, beberapa jam setelah dia menjerumuskan negara ke dalam krisis konstitusional dengan mencoba membubarkan badan legislatif itu melalui dekret.

Mengabaikan upaya Castillo untuk membubarkan Kongres, anggota parlemen bergerak maju dengan sidang pemakzulan yang sudah direncanakan sebelumnya, dengan 101 suara mendukung pencopotannya, enam menentang dan 10 abstain. Hasilnya diumumkan dengan sorakan keras dan badan legislatif menunjuk Wakil Presiden Dina Boluarte untuk menjabat.

Polisi nasional Peru membagikan gambar di Twitter tentang Castillo yang duduk di sebuah kantor polisi setelah pemungutan suara pemecatannya dan mengatakan bahwa mereka telah "ikut campur". Unggahan itu menyebut Castillo sebagai "mantan presiden". Tidak jelas apakah dia telah ditahan.

Seorang anggota Kongres Peru mengibarkan bendera Peru setelah Kongres menyetujui pencopotan Presiden Pedro Castillo, di Lima, Peru 7 Desember 2022. REUTERS/Sebastian Castaneda

Castillo sebelumnya mengatakan dia akan menutup sementara Kongres, meluncurkan "pemerintahan darurat" dan menyerukan pemilihan legislatif baru.

Hal itu memicu pengunduran diri para menteri penting dari pemerintahan Castillo dan tuduhan "kudeta" oleh anggota oposisi dan sekutunya. Polisi dan Angkatan Bersenjata memperingatkannya bahwa jalan yang diambilnya untuk mencoba membubarkan Kongres tidak konstitusional.

Kongres memanggil Castillo minggu lalu untuk menanggapi tuduhan "ketidakmampuan moral" memerintah. Kantor kejaksaan pada bulan Oktober mengajukan gugatan konstitusional terhadap Castillo karena diduga memimpin "organisasi kriminal" untuk mendapatkan keuntungan dari kontrak negara dan menghalangi penyelidikan.

Castillo menyebut tuduhan itu "fitnah" oleh kelompok yang berusaha "mengambil keuntungan dan merebut kekuasaan yang dipilih rakyat di tempat pemungutan suara."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Guru sayap kiri yang menjadi presiden ini selamat dari dua upaya sebelumnya untuk memakzulkannya sejak dia memulai masa jabatannya pada Juli 2021.

Tetapi setelah pengumumannya bahwa dia akan membubarkan Kongres, sekutunya meninggalkan dia dan para menterinya mengundurkan diri. Duta Besar AS mengkritik langkahnya.

"Amerika Serikat dengan tegas menolak tindakan ekstra-konstitusional apa pun oleh Presiden Castillo untuk mencegah Kongres memenuhi mandatnya," tulis duta besar AS untuk Peru, Lisa Kenna, di Twitter.

Gejolak mengguncang pasar di produsen tembaga nomor dua dunia itu, meskipun analis mengatakan bahwa pemecatan Castillo, yang telah berjuang melawan Kongres yang bermusuhan sejak mengambil alih kekuasaan, bisa menjadi hal positif bagi investor.

Peru, yang telah mengalami kekacauan politik selama bertahun-tahun dengan pertikaian besar antara presiden dan Kongres sebelumnya.

Presiden Martin Vizcarra membubarkan Kongres dan kemudian dimakzulkan pada tahun 2020. Tiga dekade lalu, mantan presiden Alberto Fujimori, yang saat ini dipenjara karena pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi, juga berusaha membubarkan Kongres.

REUTERS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ma'ruf Amin Berharap Hak Angket Pemilu Tak Berujung Pemakzulan Jokowi

21 hari lalu

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin. Foto: Setwapres
Ma'ruf Amin Berharap Hak Angket Pemilu Tak Berujung Pemakzulan Jokowi

Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga menginginkan supaya pergantian pemerintahan berjalan dengan baik-baik saja tidak terjadi hal-hal yang tidak inginkan seluruh elemen bangsa.


Terjerat Skandal dengan Perempuan, PM Peru Mengundurkan Diri

22 hari lalu

Kepala staf Peru Alberto Otarola. Cris Bouroncle/Pool via REUTERS
Terjerat Skandal dengan Perempuan, PM Peru Mengundurkan Diri

PM Peru Alberto Otarola mengumumkan pengunduran dirinya setelah percakapan dengan kekasihnya beredar di media


Aksi Demonstrasi di DPR dan Kantor Gibran: Dari Hak Angket hingga Pemakzulan Jokowi

27 hari lalu

Massa dari berbagai ormas dan relawan berunjuk rasa di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat, 1 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Aksi Demonstrasi di DPR dan Kantor Gibran: Dari Hak Angket hingga Pemakzulan Jokowi

Aksi demonstrasi berlangsung di dua tempat berbeda. Selain desak digulirkannya hak angket oleh DPR, mereka juga menuntut pemakzulan Jokowi.


Putra Joe Biden, Hunter Biden Bersaksi dalam Sidang Lanjutan Usaha Pemakzulan Terhadap Ayahnya

28 hari lalu

Hunter Biden, putra Presiden AS Joe Biden, meninggalkan pengadilan federal setelah sidang pembelaan atas dua tuduhan pelanggaran ringan karena sengaja gagal membayar pajak penghasilan di Wilmington, Delaware, AS, 26 Juli 2023. REUTERS/Jonathan Ernst
Putra Joe Biden, Hunter Biden Bersaksi dalam Sidang Lanjutan Usaha Pemakzulan Terhadap Ayahnya

Keterlibatan Hunter Biden dalam sidang lanjutan pemakzulan ayahnya, Presiden Joe Biden, di Dewan Perwakilan Rakyat AS.


Mahfud Md Sebut Hak Angket Tak Bisa Ubah Hasil Pemilu, tapi Presiden Bisa Disanksi Pemakzulan

31 hari lalu

Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD usai menghadiri pertemuan dengan koalisi pasangan Ganjar-Mahfud di High End, Menteng, Jakarta, Kamis, 15 Februari 2024. Pertemuan tersebut membahas tentang Pemilu 2024 seperti persoalan dugaan kecurangan dan akan menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU RI. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Mahfud Md Sebut Hak Angket Tak Bisa Ubah Hasil Pemilu, tapi Presiden Bisa Disanksi Pemakzulan

Mahfud Md. mengatakan dugaan kecurangan pemilu dapat diselesaikan melalui jalur politik berupa hak angket di DPR meski tidak akan mengubah hasil.


Cerita Intel di Kantor ICW Usai Diskusi Mahasiswa Soal Kecurangan Pemilu dan Pemakzulan Jokowi

31 hari lalu

Puluhan masyarakat yang mengklaim sebagai mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di depan gedung ICW, Kalibata, Jakarta Selatan pada Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Cerita Intel di Kantor ICW Usai Diskusi Mahasiswa Soal Kecurangan Pemilu dan Pemakzulan Jokowi

Hari ini kantor ICW didatangi sekelompok massa yang memprotes soal rasisme di Papua. Isu yang jauh dari fokus dan agenda ICW.


Jimly Asshiddiqie Imbau Isu Hak Angket Tak Melebar ke Pemakzulan Presiden dan Pembatalan Hasil Pemilu

32 hari lalu

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie memberikan keterangan usai menggelar pertemuan dengan 9 hakim konstitusi terkait laporan dugaan pelanggaran etik, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. MKMK akan memeriksa sembilan hakim konstitusi buntut dari 18 laporan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Jimly Asshiddiqie Imbau Isu Hak Angket Tak Melebar ke Pemakzulan Presiden dan Pembatalan Hasil Pemilu

Jimly Asshiddiqie mengimbau substansi isu yang dipertimbangkan dalam hak angket tidak melebar kepada isu-isu liar.


Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi

33 hari lalu

Presiden RI Jokowi saat menunjukkan produk UMKM di Sulut dalam kegiatan silaturahmi dengan nasabah dan pendamping program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) binaan Permodalan Nasional Madani (PNM), di GOR Kota Bitung, Sulawesi Utara, Jumat 23 Februari 2024. ANTARA/Nancy L Tigauw.
Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi

Bagaimana intimidasi dan kekerasan terjadi kepada para pihak yang menggaungkan pemakzulan presiden.


Kecewa Pemilu Curang, Gerakan Aksi Rakyat Gugat Pemilu Tuntut Pemakzulan Jokowi

33 hari lalu

Gerakan Aksi Rakyat Gugat Pemilu 2024 membacakan maklumat menuntut pemakzulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai buntut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Dok. Gerakan Aksi Rakyat Gugat Pemilu 2024.
Kecewa Pemilu Curang, Gerakan Aksi Rakyat Gugat Pemilu Tuntut Pemakzulan Jokowi

Gerakan Aksi menyatakan kecewa dengan Jokowi yang dinilai tak mampu menyelenggarakan pemilu dengan netral, jujur dan adil.


Pakar Sebut Hak Angket DPR Bisa Berujung Pemakzulan Presiden Jokowi

34 hari lalu

Ilustrasi DPR. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Pakar Sebut Hak Angket DPR Bisa Berujung Pemakzulan Presiden Jokowi

Dia menjelaskan alur hak angket berawal dari persetujuan di DPR, lalu berlanjut dengan proses penggunaan hak menyatakan pendapat.