TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Jumat, 2 Desember 2022, mengumumkan dirinya sendiri sebagai menteri keuangan dalam kabinet pemerintah persatuannya. Jauh sebelum menduduki jabatan puncak, Anwar Ibrahim memiliki portofolio sebagai bendahara negara Malaysia.
Baca: Bersih Kecewa Anwar Ibrahim Rangkap Jabatan dan Zahid Jadi Wakil PM
Direktur BowerGroupAsia (BGA), Firma Konsultasi Pemerintah dan Kebijakan Publik Asia-Pasifik, Adib Zalkapli mengatakan kepada CNA, Anwar Ibrahim kemungkinan mengambil posisi tersebut karena dia memiliki "urusan yang belum selesai" dari saat dia memegang peran tersebut. Anwar disebut akan berusaha untuk membawa negara melalui gejolak ekonomi langsung seperti melonjaknya inflasi dan ketakutan akan resesi.
Anwar pertama kali memegang peran sebagai menteri ekonomi pada 30 tahun lalu di bawah pemerintahan Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Dia kemudian dipecat pada 1998 setelah kejatuhan pahit dengan Mahathir atas penanganan krisis ekonomi Asia.
Adib meninjau, anggota dalam pemerintah persatuan bersaing untuk mendapatkan posisi menteri keuangan ini, begitu juga upaya lobi dari sektor swasta. Kemungkinan besar ini menjadi alasan lain mengapa perdana menteri baru mengambil posisi tersebut.
“Ada persaingan yang ketat dan lobi yang intens. Jadi Anwar mengakhiri persaingan dan ketegangan intrapartai itu dengan menunjuk dirinya sendiri sebagai menteri keuangan,” kata Adib dikutip Sabtu, 3 Desember 2022.
Dalam menjalankan pemerintahannya, Anwar Ibrahim menyatakan akan fokus mengatasi krisis biaya hidup di tengah laju ekonomi yang melambat. Pada Ahad lalu, Anwar menyebutkan sedang mengevaluasi program subsidi pemerintahnya agar mengarahkan aliran uang ke kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Sebagai menteri keuangan, Anwar Ibrahim mengatakan bahwa dia akan berada di garis depan untuk menghadapi pemborosan dan memotong anggaran untuk kegiatan yang tidak penting.
Anwar Ibrahim menambahkan bahwa meskipun ini tidak berarti banyak penghematan, langkah tersebut adalah permulaan. Dia juga hendak mengirimkan sinyal yang jelas kepada orang-orang bahwa Kabinetnya akan memenuhi tanggung jawabnya.
Pemimpin Pakatan Harapan itu mengatakan anggota Kabinet Malaysia yang baru nanti, akan dipanggil untuk menghadiri pertemuan khusus pada Senin, 5 Desember 2022. Pertemuan itu untuk membahas dan menyelesaikan kebijakan baru pemerintah.
Selain masalah keuangan, Malaysia juga menghadapi ancaman perpecahan paska-pemilu akibat adu saing dua kubu yang secara ekstrim berbeda pandangan politik. Para relawan mengharapkan pemerintah Anwar akan mencegah kembalinya ketegangan bersejarah antara etnis Melayu, mayoritas Muslim, dan minoritas etnis China serta India.
Simak: Anwar Ibrahim Tunjuk Zahid sebagai Wakil PM, meski Tersandung Kasus Dugaan Korupsi
REUTERS | CHANNEL NEWS
