TEMPO.CO, Jakarta - Masa depan Iran di badan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan PBB akan ditentukan pada pertengahan Desember mendatang. Washington masih terus melobi, supaya Teheran dihukum atas penolakannya terhadap hak-hak perempuan dan tindakan brutal terhadap protes yang dipicu kematian Mahsa Amini.
Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) yang beranggotakan 54 orang akan memberikan suara untuk mengeluarkan Iran dari komisi tersebut.
"Amerika Serikat dan lainnya telah secara aktif menggunakan telepon, menggalang dukungan untuk mengeluarkan Iran dari Komisi PBB tentang Status Wanita," kata seorang diplomat PBB, yang berbicara tanpa menyebut nama, kepada Reuters, Selasa, 29 November 2022.
"Sepertinya mereka membuat daya tarik - termasuk dengan beberapa negara yang awalnya ragu-ragu."
Amerika Serikat pada Senin, 28 November 2022, mengedarkan rancangan resolusi tentang langkah tersebut. Pernyataan itu menyebut kebijakan Iran sangat bertentangan dengan hak asasi perempuan dan anak perempuan, serta mandat Komisi Status Perempuan.
Iran baru saja memulai masa jabatan empat tahun di komisi kesetaraan dan pemberdayaan perempuan PBB yang beranggotakan 45 orang. Badan itu bertemu setiap tahun pada Maret dan bertujuan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
Resolusi yang dirancang AS akan "menghapus dengan segera Republik Islam Iran dari Komisi Status Perempuan untuk sisa masa jabatan 2022-2026."
Iran telah dilanda protes sejak kematian wanita Kurdi berusia 22 tahun Mahsa Amini dalam tahanan polisi pada September.
Kerusuhan telah berubah menjadi pemberontakan rakyat Iran dari semua lapisan masyarakat, yang merupakan salah satu tantangan paling berani terhadap kepemimpinan ulama sejak Revolusi Iran 1979.
REUTERS
