Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anwar Ibrahim Enggan Beri Kursi Kabinet sebagai Jatah Dukungan Politik

Reporter

image-gnews
Raja Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah (kanan) dan Perdana Menteri Malaysia yang baru diangkat Anwar Ibrahim dalam upacara pengambilan sumpah di Istana Nasional di Kuala Lumpur, Malaysia, 24 November 2022. Mohd Rasfan/Pool via REUTERS
Raja Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah (kanan) dan Perdana Menteri Malaysia yang baru diangkat Anwar Ibrahim dalam upacara pengambilan sumpah di Istana Nasional di Kuala Lumpur, Malaysia, 24 November 2022. Mohd Rasfan/Pool via REUTERS
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengindikasikan proses pembentukan kabinet pemerintahannya tidak akan didasari oleh semacam transaksi dari dukungan politik. Dia kembali menggemakan dewan menterinya akan ramping.

Baca juga: Alasan Anwar Ibrahim Ogah Pakai Mobil Dinas Mercy Baru: Jangan Boros 

“Saya ingin mereka mendukung saya berdasarkan kebijakan saya dan komitmen saya terhadap pemerintahan yang baik, komitmen saya terhadap gerakan antikorupsi, dan untuk menyadarkan ekonomi. Itu sebenarnya," kata Anwar pada Minggu, 27 November 2022, dalam konferensi pers usai memimpin Rapat Khusus Dewan Aksi Nasional mengenai masalah biaya hidup di Putrajaya.

Anwar tak menampik dirinya mungkin akan mempertimbangkan satu atau dua sosok yang dia perlukan. Akan tetapi dia mengingatkan, jangan melihat itu sebagai ganjaran pada penguasa politik karena telah mendukungnya.

Mengenai kapan tepatnya susunan kabinet itu akan dipublikasikan, Anwar mengatakan akan mengumumkannya dalam beberapa hari ke depan. Dia masih berdiskusi dengan anggota koalisi, termasuk empat partai utama di Pakatan Harapan - PKR, DAP, Amanah dan Organisasi Persatuan Progresif Kinabalu.

Menurut Anwar, dia telah melakukan pertemuan yang sangat baik dengan Perdana Menteri Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg (ketua Gabungan Parti Sarawak) kemarin. Selanjutnya dia harus berbicara dengan perwakilan Barisan Nasional.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Mereka (Barisan Nasional) memiliki komite kerja juga untuk memberikan beberapa rekomendasi,” kata Anwar. Dia menambahkan akan bertemu Ketua Menteri Sabah dan ketua Gabungan Rakyat Sabah (GRS) Hajiji Noor pada Minggu malam.

Di hari pertama menjabat sebagai perdana menteri pada Jumat, 25 November 2022, Anwar mengatakan ukuran kabinetnya akan dikurangi. Dia juga sedang menggalang suara anggota yang akan diangkat untuk mengurangi gaji mereka.

Dalam menjalankan pemerintahannya Anwar Ibrahim menyatakan akan fokus untuk mengatasi krisis biaya hidup di tengah ekonomi yang melambat. Malaysia juga menghadapi ancaman keterpecahan paska-pemilu. Para relawan mengharapkan bahwa pemerintah Anwar akan mencegah kembalinya ketegangan bersejarah antara etnis Melayu, mayoritas Muslim, dan minoritas etnis China dan India.

Baca juga: Dinikmati Warga Kaya, Anwar Ibrahim Tinjau Pemberian Subsidi 

REUTERS | CHANNEL NEWS ASIA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini Bisnis: Ekonom Sepakat dengan Kritik Faisal Basri terhadap Menteri yang Bersaksi di Sidang MK, Puncak Arus Balik Lebaran

10 jam lalu

Foto kolase:  Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. TEMPO/Subekti.
Terkini Bisnis: Ekonom Sepakat dengan Kritik Faisal Basri terhadap Menteri yang Bersaksi di Sidang MK, Puncak Arus Balik Lebaran

Yusuf Wibisono turut mengkritik menteri Muhadjir Effendy yang mengklaim tidak ada pengaruh bansos terhadap perolehan suara Prabowo - Gibran.


Ekonom Dukung Kritik Faisal Basri terhadap 3 Menteri yang Bersaksi soal Politisasi Bansos di MK

13 jam lalu

(ki-ka) Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Ekonom Dukung Kritik Faisal Basri terhadap 3 Menteri yang Bersaksi soal Politisasi Bansos di MK

Yusuf Wibisono menilai pendapat ketiga menteri di hadapan majelis hakim MK mengecewakan publik.


Apa Alasan MK Tidak Memanggil Presiden Jokowi dalam Sidang Sengketa Pilpres?

2 hari lalu

Delapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden 2024 atau PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Apa Alasan MK Tidak Memanggil Presiden Jokowi dalam Sidang Sengketa Pilpres?

Hakim MK Arief Hidayat mengatakan MK tidak memanggil Presiden Jokowi karena yang bersangkutan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.


Bamsoet Harap Kabinet Baru Pemerintahan Diisi Figur Kompeten

4 hari lalu

Bamsoet Harap Kabinet Baru Pemerintahan Diisi Figur Kompeten

Bamsoet menegaskan, kabinet mendatang harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi, berintegritas, dan memiliki loyalitas yang tinggi.


Ditanya soal Calon Menteri Keuangan di Kabinetnya, Prabowo: Masih Lama

4 hari lalu

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, di rumah dinas Airlangga, Jalan Widya Chandra III, Jakarta, Kamis 11 April 2024. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Ditanya soal Calon Menteri Keuangan di Kabinetnya, Prabowo: Masih Lama

Menteri Pertahanan dan calon presiden Prabowo Subianto menghadiri acara halal bihalal di rumah dinas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.


Ketum PAN Tak Khawatir soal Jatah Kursi Menteri Berkurang jika Partai Lawan Gabung Koalisi

5 hari lalu

Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketua Umum PAN saat mendampingi Calon Presiden (Capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto, di Konferensi Pers acara Buka Puasa Bersama DPP PAN dan Konferensi Pers yang berlokasi di Kantor DPP PAN, Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Ketum PAN Tak Khawatir soal Jatah Kursi Menteri Berkurang jika Partai Lawan Gabung Koalisi

Ketum PAN Zulkifli Hasan mengaku tak khawatir jatah kursi menteri berkurang jika koalisi semakin ramai.


Bahlil Bantah Ditawari Kursi Menteri Lagi: Saya Orang Kampung

5 hari lalu

Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bersama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia (kanan) dalam acara Suara Muda Indonesia Untuk Prabowo-Gibran di Jakarta Convention Center, Jakarta, Sabtu, 27 Januari 2024. Dalam acara tersebut Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pidato untuk anak muda Indonesia. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bahlil Bantah Ditawari Kursi Menteri Lagi: Saya Orang Kampung

Bahlil Lahadalia membantah isu soal dirinya ditawari menjadi menteri kembali di masa pemerintahan berikutnya.


Ekonom Sebut MK Perlu Periksa Jokowi untuk Usut Politisasi Bansos

6 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Ekonom Sebut MK Perlu Periksa Jokowi untuk Usut Politisasi Bansos

Ekonom menilai pemanggilan Jokowi penting untuk mengusut politisasi bansos.


Bulan Lalu Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Kini Jokowi Diusulkan Jadi Penasehat Khusus Presiden

7 hari lalu

Presiden Jokowi (tengah) melihat proses pembagian sembako untuk warga di pintu Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 6 April 2024. Sebanyak 1000 paket sembako dibagikan Presiden Joko Widodo untuk warga Bogor di bulan Ramadan 1445 Hijriyah. ANTARA/Arif Firmansyah
Bulan Lalu Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Kini Jokowi Diusulkan Jadi Penasehat Khusus Presiden

Sebelum diusulkan jadi penasehat khusus presiden, pada Maret lalu, Jokowi sempat diusulkan untuk memimpin koalisi besar jika masuk Partai Golkar.


Maruarar Sirait Sebut Jokowi Bakal Jadi Penasihat Khusus Prabowo

9 hari lalu

Politikus Maruarar Sirait saat memberi keterangan usai mendampingi kunjungan capres Prabowo Subianto ke Kantor PGI di Grha Oikoumene, Jakarta, Jumat (19/1/2024). (ANTARA/Fath Putra Mulya)
Maruarar Sirait Sebut Jokowi Bakal Jadi Penasihat Khusus Prabowo

Mantan Politikus PDIP Maruar Sirait menyoroti hubungan capres terpilih Prabowo Subianto dengan Jokowi.