TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi berpeluang menjadi utusan khusus ASEAN dalam menyelesaikan krisis di Myanmar. Sejauh ini, Indonesia sebagai ketua blok Asia Tenggara belum memutuskan siapa delegasi spesial itu.
Baca: Retno Marsudi: Indonesia Ingin Membuat ASEAN Tetap Relevan
"Selama ini, kan Brunei memilih Menteri Luar Negeri, Kamboja juga. Untuk Indonesia, saya belum tahu, bisa juga Bu Menteri (Retno Marsudi)," kata Wakil Tetap Indonesia untuk ASEAN, Derry Aman, saat ditemui usai konferensi think tank FPCI di Jakarta, Sabtu, 26 November 2022.
Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar termasuk satu dari lima butir konsensus atau Five-Point Consensus (5PC). Kesepakatan 5PC dibuat pada April 2021 dengan lima poin yakni dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman Utusan Khusus ASEAN ke Myanmar.
Sejumlah pihak menilai 5PC itu tidak berjalan dengan baik. Sekitar 457 kelompok organisasi masyarakat sipil Myanmar menyerukan dalam sebuah surat terbuka bagi para pemimpin ASEAN untuk membatalkan konsensus tersebut dan membuka kerja sama dengan koalisinya.
Hingga kini, jabatan Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar masih diisi oleh Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn. Sebelum keketuaan ASEAN beralih ke Indonesia pada 2023, Prak dikabarkan akan melawat ke Myanmar untuk ketiga kalinya pada akhir tahun.
Indonesia pada pekan lalu menerima estafet keketuaan ASEAN dari Kamboja. Saat penyerahan presidensi di Phnom Penh, Presiden Joko Widodo mengatakan ASEAN harus menjadi kawasan yang stabil, damai, dan menjadi jangkar stabilitas dunia.
ASEAN juga harus konsisten menegakkan hukum internasional dan tidak menjadi proksi siapa pun. Indonesia mengusung tema ASEAN Matters: Epicentrum of Growth. “ASEAN harus menjadi kawasan yang bermartabat serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi,” kata Presiden Jokowi.
Derry mengatakan tidak ada ketentuan dalam menetapkan Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar tersebut. Nantinya ini akan dibahas oleh menteri luar negeri dan presiden.
Myanmar dikepung pertempuran sejak junta militer pada awal tahun lalu menggulingkan pemerintah sipil terpilih yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi.
Gerakan perlawanan, termasuk yang menggunakan senjata, muncul di berbagai wilayah di Myanmar. Namun junta militer melawannya dengan kekuatan mematikan.
Di sela KTT ASEAN, Jokowi menyerukan supaya konsensus ASEAN mengenai Myanmar itu diimplementasikan oleh junta militer. Nantinya, penerapan 5PC itu akan diawasi oleh para menteri luar negeri anggota ASEAN di bawah keketuaan Indonesia.
Baca: Indonesia Disarankan Gandeng India hingga Turki untuk Mengakhiri Perang di Ukraina
DANIEL AHMAD
