Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bank sentral Cina Terbitkan Kebijakan untuk Dukung Sektor Properti

Reporter

image-gnews
Cina Hadapi Bubble Sektor Properti
Cina Hadapi Bubble Sektor Properti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bank sentral Cina (PBOC) akan menawarkan pinjaman dengan bunga rendah kepada perusahaan jasa keuangan agar bisa membeli obligasi yang diterbitkan oleh pengembang properti (developer).

PBOC berharap uang pinjaman tersebut akan meningkatkan sentimen pasar terhadap sektor properti yang terlilit utang dan berpindah dari krisis ke krisis selama setahun terakhir. Sebuah sumber di PBOC mengatakan kebijakan itu diharapkan bisa menyelamatkan sejumlah pengembang swasta di Cina.

Cina telah meningkatkan dukungan dalam beberapa pekan terakhir untuk sektor properti, yang menjadi pilar satu perempat ekonomi Cina. Perekonomian Cina adalah yang terbesar kedua di dunia. Banyak pengembang saat ini gagal membayar kewajiban utang mereka dan terpaksa menghentikan pembangunan.

Baca juga: Jadwal Argentina vs Meksiko di Matchday Kedua Piala Dunia 2022: Saatnya Messi Cs Bangkit

Bank-bank terbesar di Cina pada Minggu ini menjanjikan mengucurkan kredit setidaknya US$162 miliar (Rp 2,5 triliun) untuk para pengembang. Pinjaman PBOC, melalui fasilitas pinjamannya, diperkirakan akan jauh lebih rendah daripada suku bunga acuan dan akan diterapkan dalam beberapa minggu mendatang. Hal ini memberikan lebih banyak insentif kepada lembaga keuangan untuk berinvestasi di obligasi.

Setidaknya ada tiga pengembang swasta, di antaranya Longfor Group Holdings Ltd, Midea Real Estate Holding Ltd dan Seazen Holdings, yang menerima lampu hijau bulan ini untuk mengumpulkan total 50 miliar yuan  ($ 7 miliar) utang.

PBOC dalam beberapa bulan terakhir telah menggunakan fasilitas pinjaman untuk mendukung berbagai sektor di negara itu, di antaranya sektor transportasi, logistik, dan inovasi teknologi yang sangat terpukul oleh pandemi Covid-19 atau didukung oleh kebijakan negara jangka panjang.

Dukungan Beijing untuk sektor properti menandai adanya pemutar-balikan kebijakan yang dimulai pada 2020 terhadap spekulan dan pengembang (developer) yang berutang dalam upaya mengurangi risiko keuangan. Namun, sebagai akibat dari tindakan keras tersebut, penjualan dan harga properti turun, pengembang gagal membayar obligasi dan menghentikan pembangunan. Penghentian proses pembangunan telah membuat marah para pemilik properti yang mengancam akan menghentikan pembayaran hipotek mereka.

PBOC juga berencana untuk menyediakan dana 100 miliar yuan (Rp 219 miliar) dalam bentuk fasilitas pembiayaan M&A kepada manajer aset milik negara terutama akuisisi proyek real estat dari pengembang bermasalah. 

Sebelumnya media di Cina mewartakan pada Senin, 21 November 2022, kalau bank sentral Cina berencana untuk menyediakan 200 miliar yuan (Rp 438 miliar) dalam bentuk pinjaman tanpa bunga kepada bank komersial hingga akhir Maret untuk penyelesaian perumahan.

Yi Huiman, ketua regulator sekuritas Cina, mengatakan Cina harus menerapkan rencana untuk meningkatkan neraca developer yang berkualitas baik. Sedangkan lembaga pemeringkat Fitch Ratings mengatakan developer swasta di Cina menghadapi risiko likuiditas yang lebih tinggi, dalam hal struktur utang dengan tekanan jatuh tempo jangka pendek yang lebih besar, dibanding developer BUMN, sehingga kreditur lainnya menjadi enggan untuk mengucurkan pinjaman.

Reuters | Nugroho Catur Pamungkas

Baca juga: Staf Khusus Presiden Jokowi Jadi Ketua Panitia Pertemuan Relawan di GBK Besok

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Garena Game Jam 2023 Dibuka, Uji Tanding bagi Developer Gim Indonesia

1 hari lalu

Garena resmi meluncurkan game RPG Black Clover M: Rise Of The Wizard King di App Store dan Google Play secara global pada Kamis, 30 November 2023. (Garena)
Garena Game Jam 2023 Dibuka, Uji Tanding bagi Developer Gim Indonesia

Garena Game Jam 2023 resmi digelar di Jakarta selama tiga hari kedepan. Kegiatan tersebut mewadahi 100 developer muda untuk berlomba membuat gim.


Proyek Terbaru Asiana Group Wakili Indonesia di Asia Property Awards di Bangkok

1 hari lalu

Loemongga Haoemasan, Presiden Direktur Asiana Group, tahun ini meraih penghargaan sebagai perempuan Indonesia pertama yang mendapatkan gelar 2023 Indonesia Real Estate Personality. Dok. Asiana Group
Proyek Terbaru Asiana Group Wakili Indonesia di Asia Property Awards di Bangkok

Asiana Group, perusahaan pengembang Indonesia, baru-baru ini meraih penghargaan untuk proyek pembangunan apartemen terbarunya TwoSenopati.


Terkini: OJK Akan Tutup 600 BPR, Respons Erick Thohir soal Utang Jumbo BUMN ke Vendor

4 hari lalu

Ilustrasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Tempo/Tony Hartawan
Terkini: OJK Akan Tutup 600 BPR, Respons Erick Thohir soal Utang Jumbo BUMN ke Vendor

Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Selasa siang ,5 Desember 2023 dimulai dari rencana OJK menutup 600 BPR.


Anggota DPR Soroti Utang Jumbo BUMN ke Vendor, Respons Erick Thohir?

4 hari lalu

Menteri BUMN Erick Thohir saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Agustus 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Anggota DPR Soroti Utang Jumbo BUMN ke Vendor, Respons Erick Thohir?

Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir menanggapi soal utang perusahaan pelat merah kepada anggota DPR RI. Seperti apa penjelasannya?


Utang Pemerintah Tembus Rp 7.950 Triliun, Ekonom: Picu Debt Overhang dan Hambat Pertumbuhan Ekonomi

9 hari lalu

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Utang Pemerintah Tembus Rp 7.950 Triliun, Ekonom: Picu Debt Overhang dan Hambat Pertumbuhan Ekonomi

Ekonom Celios Bhima Yudhistira menanggapi soal posisi utang pemerintah yang mencapai Rp 7.950,52 triliun per Oktober 2023.


Posisi Utang Pemerintah Naik, Capai Rp 7.950 Triliun Per Akhir Oktober 2023

9 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Juli 2019 sebesar Rp183,7 triliun atau 1,14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan
Posisi Utang Pemerintah Naik, Capai Rp 7.950 Triliun Per Akhir Oktober 2023

Posisi utang pemerintah per 31 September 2023 mencapai Rp 7.950,52 triliun atau lebih besar daripada posisi utang per Oktober 2023 yang sebesar Rp 7.891,61 triliun.


Pemerintah Tak Kunjung Bayar Utang Rafaksi Minyak Goreng Rp 344 Miliar, Ombudsman Surati Airlangga Hartarto

11 hari lalu

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika saat ditemui usai konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin, 30 Oktober 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Pemerintah Tak Kunjung Bayar Utang Rafaksi Minyak Goreng Rp 344 Miliar, Ombudsman Surati Airlangga Hartarto

Ombudsman mengirim surat ke Airlangga Hartarto lantaran pemerintah tak kunjung membayar utang rafaksi minyak goreng Rp 344 miliar kepada pengusaha.


Siapkan Skema Rights Issue untuk PMN Rp 6 T, WIKA: Timeline Kuartal I 2024

12 hari lalu

Wijaya Karya. wika.co.id
Siapkan Skema Rights Issue untuk PMN Rp 6 T, WIKA: Timeline Kuartal I 2024

Corporate Secretary WIKA, Mahendra Vijaya, mengatakan skema rights issue dapat berkontribusi untuk restrukturisasi utang dan menyehatkan kondisi keuangan perseroan.


Utang Pemerintah hingga Oktober 2023 Rp 203,6 T, Sri Mulyani: Lebih Kecil Dibanding Tahun Lalu

15 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam mengisi acara pembukaan Indonesia Millenial and Gen Z Summit 2023 di Senayan Park, Jakarta, Jumat, 24 November 2023. TEMPO/Defara Dhanya
Utang Pemerintah hingga Oktober 2023 Rp 203,6 T, Sri Mulyani: Lebih Kecil Dibanding Tahun Lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, hingga Oktober 2023, realisasi pembiayaan utang pemerintah turun 59,9 persen dibanding tahun lalu.


Sebab Banyak Guru Terjebak Pinjol Ilegal

15 hari lalu

Ilustrasi pinjaman online. Freepik
Sebab Banyak Guru Terjebak Pinjol Ilegal

Kurangnya literasi keuangan membuat banyak guru terjerat pinjol ilegal. Salah satu penyebabnya penghasilan yang tergolong rendah.