TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah kesepakatan dicapai di Ibu Kota Brussels pada Rabu, 23 November 2022, yang diharapkan bisa meredakan ketegangan antara Serbia dan Kosovo. Sebelum menjadi negara merdeka, Kosovo adalah sebuah provinsi di Serbia.
Kesepakatan itu dicapai setelah Uni Eropa dan Amerika Serikat berusaha membujuk pemerintahan etnis Albania di Pristina agar membuang rencana mengubah paksa pelat nomot kendaraan Serbia.
“Kami mencapao kesepakatan !,” kata Komisi Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell, yang juga berterima kasih pada para negosiator dari Beograd dan Pristina karena mau menyetujui kebijakan demi meredam ketegangan lebih lanjut.
We reached an agreement between #Kosovo and #Serbia today that will allow to avoid further escalation.
We will discuss next steps within the framework of our proposal for normalisation of relations between the two parties. pic.twitter.com/YQ7vVWPOgT
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 23, 2022
Menurut Borrell, Serbia tidak akan lagi menerbitkan pelat nomor kendaraan untuk kendaraan di kota-kota di Kosovo. Sebaliknya, Kosovo akan mengambil langkah-langkah untuk pendaftaran ulang kendaraan-kendaraan di sana.
Menurut Borrel, dengan dicapainya kesepakatan ini maka Kosovo dan Serbia bisa lebih fokus pada normalisasi hubungan, di mana dalam beberapa hari ke depan akan banyak pertemuan dilakukan. Uni Eropa menyimpulkan Serbia mengakui Kosovo sebagai negara merdeka, namun hal itu ditolak oleh Beograd. Uni Eropa berkeras pengakuan Kosovo sebagai negara merdeka adalah prasyarat jika Serbia ingin jadi anggota Uni Eropa.
Kesepakatan itu sama dengan mengakhiri ancaman Pristina yang akan mengenakan warga Setbia denda 150 euro karena tidak memakai pelat nomor kendaraan Kosovo dan dokumen-dokumennya.
“Perdana Menteri Kosovo Albin Kurti malam ini telah menerima segala hal yang sebelumbya dia tolak. Kami berusaha mewujudkan perdamaian dan stabilitas. Rakyat kami sekarang bisa tidur dengan damai. Serbia setuju untuk tidak menggunakan pelat nomor kendaraan yang baru yang untungnya dalam tiga tahun terakhir kami belum menerbitkannya,” kata Kepala negosiator dari Serbia Petar Petkovic.
Kosovo adalah sebuah privinsi di Serbia yang diduduki NATO setelah kampanye pengeboman pada 1999. Pemerintahan di Kosovo dipegang oleh etnis Albania pada 2008 menyatakan diri sebagai negara merdeka.
Sumber RT.com
Sidang ACT Digelar Virtual, Ahyudin Dengarkan Dakwaan dari Ruang di Bareskrim
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini
