TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat bertekat menindak penjahat lingkungan di balik deforestasi yang melonjak di Amazon Brasil, dengan hukuman seperti sanksi Magnitsky untuk mengatasi perubahan iklim secara lebih agresif.
Rencana tersebut merupakan perubahan besar dalam strategi Washington untuk memerangi pemanasan global, menambahkan sanksi langsung ke perangkat insentif pajak, dorongan diplomatik, dan kesepakatan multilateral yang kompleks dan bergerak lambat, demikian kata sumber dan pejabat AS kepada Reuters, Rabu, 23 November 2022.
Deforestasi di Brasil mencapai titik tertinggi dalam 15 tahun di bawah Presiden Jair Bolsonaro, yang membatalkan perlindungan lingkungan dan mendorong lebih banyak pertambangan dan pertanian komersial di Amazon, penyangga penting terhadap perubahan iklim.
Presiden terpilih sayap kiri Luiz Inacio Lula da Silva akan menjabat pada 1 Januari dan telah berjanji untuk mengakhiri deforestasi pada KTT iklim COP27 di Mesir minggu lalu. Dalam percakapan dengan pejabat AS, Lula dan sekutunya telah menekankan fokusnya untuk mengatasi perubahan iklim.
Namun masih ada tanda tanya tentang bagaimana dia memandang rencana tersebut, yang masih dalam tahap awal. Lula yakin Washington membantu jaksa Brasil memenjarakan pelaku perusakan hutan atas tuduhan korupsi.
Sanksi Magnitsky bertujuan untuk menghukum mereka yang dituduh melakukan korupsi atau memungkinkan pelanggaran hak asasi manusia. Sanksi termasuk pembekuan semua aset yang ada di AS dan melarang semua orang Amerika dan perusahaan AS berurusan dengan individu atau entitas yang terkena sanksi.
Departemen Keuangan AS, yang bertanggung jawab atas sanksi Magnitsky, menolak berkomentar. Baik kantor Bolsonaro maupun Kementerian Kehakiman Brasil tidak menanggapi permintaan komentar. Tim transisi Lula tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Rencana AS mulai terbentuk pada bulan Juni, pada KTT Amerika di Los Angeles, ketika Amerika Serikat dan Brasil mengumumkan gugus tugas bersama untuk memerangi penggundulan hutan ilegal di hutan hujan Amazon, kata sumber AS yang mengerjakan rencana tersebut.
Di antara tujuan kelompok kerja tersebut adalah "mendisinsentifkan penggunaan sistem keuangan internasional yang terkait dengan kegiatan ilegal dengan hasil hutan," menurut pernyataan dari Departemen Luar Negeri AS saat itu.
Dalam istilah yang lebih tepat, seorang pejabat AS terpisah yang mengetahui rencana tersebut mengatakan kepada Reuters, Washington ingin menghukum para penggundul hutan besar, dan pelaku kejahatan lingkungan lainnya seperti penambangan emas ilegal.
Pejabat AS di Brasil dan Amerika Serikat telah memulai proses mengidentifikasi dan menyelidiki target spesifik, kata sumber itu, dengan potensi hukuman mulai dari daftar hitam visa hingga sanksi Global Magnitsky.
Tidak jelas kapan atau apakah Amerika Serikat dapat memberikan sanksi kepada target tertentu, karena penyelidikan dapat memakan waktu cukup lama.
Menargetkan penjahat lingkungan dengan sanksi Global Magnitsky tidak biasa tetapi belum pernah terjadi sebelumnya.
Pada tahun 2019, Departemen Keuangan AS menuding Try Pheap, seorang taipan Kamboja dan pejabat partai yang berkuasa, membangun konsorsium pembalakan liar berskala besar yang berkolusi dengan para pejabat.
Departemen Keuangan AS sedang mengerjakan rencana tersebut dengan Biro Urusan Ekonomi dan Bisnis Departemen Luar Negeri dan Biro Kelautan dan Lingkungan Internasional dan Urusan Ilmiah, kata sumber itu.
Dalam kunjungan ke Brasil pada bulan Agustus, Brian Nelson, Wakil Menteri Keuangan untuk terorisme dan intelijen keuangan, mengatakan pertemuan KTT Amerika bulan Juni menghasilkan percakapan selanjutnya dengan Brasil tentang bagaimana "mengelola tantangan yang kita semua hadapi seputar perubahan iklim. "
"Tentu saja, kejahatan lingkungan adalah fitur signifikan dalam perspektif kami," kata Nelson dalam pertemuan dengan wartawan, menyebutkan "deforestasi Amazon."
Selama kunjungannya di bulan Agustus, Nelson juga bertemu dengan kelompok masyarakat sipil di Sao Paulo, Brasil untuk membahas kejahatan lingkungan "dan hubungannya dengan kejahatan terorganisir dan korupsi publik," menurut pernyataan Departemen Keuangan AS saat itu.
REUTERS
