Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kesepakatan COP27 untuk Beri Kompensasi Negara Miskin Dapat Pujian

Reporter

image-gnews
Anak-anak muda yang berdemonstrasi di areal COP27 di Sharm el-Sheikh Convention Center menuntut pembiayaan kerusakan dan kehilangan keragaman hayati akibat krisis iklim.
Anak-anak muda yang berdemonstrasi di areal COP27 di Sharm el-Sheikh Convention Center menuntut pembiayaan kerusakan dan kehilangan keragaman hayati akibat krisis iklim.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Para negosiator berhasil menyepakati apa yang disebut dana kerugian dan kerusakan. Kesepakatan yang dibuat pada Minggu, 20 November 2022 tersebut akan memberi kompensasi kepada negara-negara miskin yang mengalami cuaca ekstrem seperti kekeringan, banjir, dan gelombang panas yang diperparah oleh emisi karbon dari negara-negara kaya.

Kesepakatan tersebut dianggap sebagai kemenangan yang pantas untuk keadilan iklim yang akan menguntungkan negara-negara yang telah berkontribusi sedikit terhadap polusi yang memanaskan dunia tetapi yang paling menderita. Akan tetapi kesepakatan yang lebih besar dan bisa dibilang lebih penting untuk melangkah lebih jauh dalam pengurangan emisi terbukti terlalu banyak di KTT iklim ini atau COP27.

“Beginilah perjalanan kami selama 30 tahun, akhirnya. Kami harap bisa membuahkan hasil hari ini,” kata Menteri Iklim Pakistan Sherry Rehman, yang sering memimpin negara-negara termiskin di dunia. Satu pertiga wilayah Pakistan terendam banjir bandang padahal sedang musim panas.  

Kesepakatan yang dibuat pada 20 November 2022 tersebut, mendapat pujian dari pakar dengan menyebutnya sebagai keputusan bersejarah.

“Dana kerugian dan kerusakan ini akan menjadi penyelamat bagi keluarga miskin yang rumahnya hancur, petani yang ladangnya rusak, dan penduduk pulau yang terpaksa meninggalkan rumah leluhur mereka,” kata Ani Dasgupta, Presiden lembaga kajian bidang lingkungan World Resources Institute, beberapa menit setelah  persetujuan dini hari.

“Hasil positif dari COP27 ini merupakan langkah penting untuk membangun kembali kepercayaan dengan negara-negara yang rentan.” tambahnya.

Baca juga: Guardian Ajak Tempo dan Puluhan Media Buat Editorial Bersama Serukan Mitigasi Krisis Iklim Global

Pujian juga disampaikan oleh Alex Scott, pakar diplomasi iklim di lembaga kajian E3G. Dia menyebut kesepakatan itu adalah cerminan dari apa yang bisa dilakukan ketika negara-negara termiskin tetap bersatu.

"Saya pikir ini sangat penting untuk membuat pemerintah bersatu untuk benar-benar menyelesaikan setidaknya langkah pertama, bagaimana menangani masalah kerugian dan kerusakan," kata Scott.

Negara maju masih belum menepati janjinya yang dibuat pada 2009 untuk membelanjakan 100 miliar euro (Rp 1,6 triliun) per tahun sebagai dana bantuan iklim lainnya. Uang itu dirancang untuk membantu negara miskin mengembangkan energi hijau dan beradaptasi dengan pemanasan global di masa depan.

Menurut Harjeet Singh, Kepala strategi bidang politik global dari Jaringan Aksi Iklim Internasional, perjanjian tersebut menawarkan harapan kepada orang-orang yang rentan kalau mereka akan mendapatkan bantuan untuk pulih dari bencana iklim dan membangun kembali kehidupan mereka.

“Kerugian dan kerusakan adalah cara untuk mengenali bahaya masa lalu dan mengkompensasi kerugian masa lalu itu,” kata ilmuwan iklim Dartmouth, Justin Mankin, yang menghitung jumlah dolar untuk pemanasan di setiap negara.  "Bahaya ini dapat diidentifikasi secara ilmiah." tambahnya.

Sedangkan Sacoby Wilson, Professor bidang kesehatan lingkungan dan keadilan dari Universitas Maryland, menilai kesepakatan iklim yang dibuat pada hari Minggu kemarin menyoroti tentang perbaikan. Menurutnya negara-negara utara yang kaya mendapat manfaat dari bahan bakar fosil, sedangkan negara-negara selatan yang lebih miskin mengalami kerusakan akibat banjir, kekeringan, pengungsian iklim, dan kelaparan.

Sebelumnya kantor Kepresidenan Mesir pada Sabtu sore, 19 November 2022, mengusulkan agar ada kesepakatan kerugian dan kerusakan yang baru. Gagasan itu tercetus beberapa jam sebelum kesepakatan tercapai, tetapi negosiator dari Norwegia mengatakan bukan hanya Mesir tetapi negara lain juga harus bekerja sama.

Utusan iklim Jerman Jennifer Morgan dan Menteri Lingkungan Chili Maisa Rojas, yang menggiring kesepakatan itu ke dalam agenda dan ke garis finis, saling berpelukan setelah perjalanan, berpose untuk difoto dan mengatakan "yess, kami berhasil!"

Menurut perjanjian tersebut, dana tersebut pada awalnya akan diambil dari kontribusi negara-negara maju dan sumber-sumber swasta dan publik lainnya seperti lembaga keuangan internasional.

Dana tersebut sebagian besar akan ditujukan untuk negara-negara yang paling rentan, meskipun akan ada ruang bagi negara-negara berpenghasilan menengah yang sangat terpukul oleh bencana iklim untuk mendapatkan bantuan.

Dunia telah menghangat 1,1 derajat Celsius sejak pertengahan abad ke-19. Beberapa pembahasan dalam COP27 di Mesir menyinggung tentang mitigasi, yang tampaknya dikembalikan ke perjanjian Paris 2015.

Sebelum para ilmuwan mengetahui betapa pentingnya ambang batas 1,5 derajat dan banyak menyebutkan ambang batas 2 derajat celcius yang lebih lemah. Ilmuwan iklim Maarten van Aalst dari Pusat Iklim Palang Merah Bulan Sabit Merah mengatakan kondisi ini membuat para ilmuwan dan warga Eropa takut untuk mundur. 

“Kita perlu mendapatkan kesepakatan tentang 1,5 derajat.  Kami membutuhkan kata-kata yang kuat tentang mitigasi dan itulah yang akan kami dorong.” kata Menteri Lingkungan Hidup Irlandia Eamon Ryan.

Euro News | Nugroho Catur Pamungkas

Baca juga: Tidak Lagi Jadi Presiden, Pemakzulan Donald Trump Tak Cukup Kuat

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Menjelang Penyerahan Second NDC Iklim, Masyarakat Sipil Minta KLHK Perhatikan Kelompok Rentan

8 hari lalu

Aktivis Greenpeace berunjuk rasa di depan Balai Sarbini dengan tema
Menjelang Penyerahan Second NDC Iklim, Masyarakat Sipil Minta KLHK Perhatikan Kelompok Rentan

Masyarakat sipil meminta penyusunan dokumen komitmen iklim pemerintah lebih adil dan demokratis, serta memperhatikan kelompok rentan.


Wakil PM Australia Tiba di Indonesia, Sepakati Perjanjian Pertahanan dengan Prabowo

10 hari lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kiri) dan Minister for Defence and The Federal Member of Corio Richard Marles (tengah) memberikan keyterangan pada media saat bertemu di Kantor Kemenhan, Jakarta, Jumat, 23 Februari 2024. Pertemuan yang dilakukan secara tertutup tersebut merupakan untuk saling memperkuat pertahanan antara Indonesia dan Australia. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Wakil PM Australia Tiba di Indonesia, Sepakati Perjanjian Pertahanan dengan Prabowo

Wakil PM sekaligus Menhan Australia Richard Marles tanda tangani kesepakatan pertahanan dengan Menhan Indonesia Prabowo Subianto


Tolak Asian Zero Emission Community, Walhi Sebut Tidak Menjawab Persoalan Mendasar

18 hari lalu

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyatakan penolakan terhadap program Asian Zero Emission Community (AZEC), dan bersama beberapa koalisi masyarakat sipil seperti JATAM, KRuHA, CELIOS dan Oil Change International melakukan aksi simbolik di Kedutaan Besar Jepang. (Dok. Walhi)
Tolak Asian Zero Emission Community, Walhi Sebut Tidak Menjawab Persoalan Mendasar

Walhi dan koalisi masyarakat sipil melakukan aksi simbolik di Kedutaan Besar Jepang, bersamaan dengan momen Ministrial Meeting AZEC di Indonesia.


Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Silang Pendapat

25 hari lalu

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, bersama Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Menteri Kabinet Benny Gantz, mengadakan konferensi pers di pangkalan militer Kirya di Tel Aviv, Israel, 28 Oktober 2023. ABIR SULTAN POOL/Pool via REUTERS
Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Silang Pendapat

Benjamin Netanyahu tak berniat memecat Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant meski tak sepemikiran.


Pentingnya Resiliensi Anak Hadapi Perubahan Iklim

28 hari lalu

Ilustrasi bermain di banjir. TEMPO/Artika Rachmi Farmita
Pentingnya Resiliensi Anak Hadapi Perubahan Iklim

KemenPPPA menegaskan pentingnya membentuk resiliensi dan kesiapsiagaan anak terhadap bencana untuk menghadapi kompleksitas akibat perubahan iklim.


Australia dan Indonesia Menandatangani Kesepakatan Mutual Recognition Arrangement

30 hari lalu

Australia dan Indonesia menandatangani Kesepakatan Authorised Economic Operator Mutual Recognition Arrangement (AEO MRA) pada 7 Agustus 2024. Sumber: dokumen kedutaan besar Australia di Jakarta
Australia dan Indonesia Menandatangani Kesepakatan Mutual Recognition Arrangement

Sektor bisnis di Australia dan Indonesia akan mendapatkan keuntungan dari proses kepabeanan yang disederhanakan karena kesepakatan AEO MRA


Mahalnya Investasi Iklim Tantangan Mewujudkan Ekonomi Rendah Karbon

31 hari lalu

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar seusai menghadiri Sustainability Action for the Future Economy atau Katadata SAFE 2024 di Hotel Kempinski, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 7 Agustus 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun
Mahalnya Investasi Iklim Tantangan Mewujudkan Ekonomi Rendah Karbon

Bank Mandiri Tbk sebut mahalnya investasi iklim menjadi sebuah tantangan untuk mewujudkan ekonomi rendah karbon.


Israel Berang karena Hamas Dimasukkan dalam Pemerintahan Gaza Pascaperang,

46 hari lalu

Pejabat Fatah dan Hamas menunggu pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan perwakilan kelompok dan gerakan Palestina sebagai bagian dari pembicaraan intra-Palestina di Moskow pada 12 Februari 2019. [Pavel Golovkin/Pool via Reuters]
Israel Berang karena Hamas Dimasukkan dalam Pemerintahan Gaza Pascaperang,

Israel mengecam kesepakatan yang ditengahi oleh Cina yang akan membawa Hamas ke dalam "pemerintahan rekonsiliasi nasional" di Gaza


Cina Kembangkan Model Prakiraan Cuaca Gunakan Kecerdasan Buatan

50 hari lalu

Ilustrasi Kecerdasan Buatan (Yandex)
Cina Kembangkan Model Prakiraan Cuaca Gunakan Kecerdasan Buatan

Ilmuwan Cina telah mengembangkan sebuah model baru untuk prakiraan cuaca sub-musiman menggunakan kecerdasan buatan


Volodymyr Zelensky Buka Kemungkinan Pintu Dialog dengan Rusia

1 Juli 2024

Presiden Vladimir Putin dan Presiden  Volodymyr Zelensky. REUTERS
Volodymyr Zelensky Buka Kemungkinan Pintu Dialog dengan Rusia

Volodymyr Zelensky mengingatkan pemerintahannya tak mengatur bagaimana Kyev harus berkomunikasi dengan Rusia di masa mendatang.