TEMPO.CO, Jakarta - Malaysia menggelar pemilihan umum besok Sabtu, 19 November 2022. Pemilu ini akan menjadi perlombaan sangat kompetitif antara tiga koalisi besar yang dipimpin oleh Perdana Menteri petahana Ismail Sabri Yaakob, pemimpin oposisi lama Anwar Ibrahim dan mantan perdana menteri Muhyiddin Yassin.
Koalisi Barisan Nasional Ismail, yang kalah dalam pemilihan terakhir tahun 2018 karena tuduhan korupsi, sedang berusaha mengembalikan citranya sebagai kandidat paling aman untuk mengelola ekonomi.
Baca juga Malaysia Izinkan Penderita Covid-19 Ikut Nyoblos di TPS
Mantan perdana menteri Najib Razak, yang dipenjara menjalani hukuman 12 tahun karena korupsi atas skandal miliaran dolar di dana negara 1MDB, tetap menjadi andalan mendulang suara untuk Barisan.
Anwar dan Muhyiddin bekerja sama untuk menjatuhkan Najib pada tahun 2018, dan bersekutu dalam pemerintahan koalisi berumur pendek berikutnya yang dipimpin oleh Mahathir Mohamad, perdana menteri terlama Malaysia, yang kembali bertarung pada usia 97 tahun.
Prospek ekonomi dan tekanan inflasi yang meningkat adalah masalah utama bagi warga Malaysia. Mereka juga frustrasi dengan ketidakstabilan politik baru-baru ini yang menurut mereka telah mengalihkan fokus politisi dari pembangunan ekonomi.
Sejak 2018, Malaysia tiga kali ganti perdana menteri dalam runtuhnya dua koalisi karena perebutan kekuasaan antar-faksi.
Barisan telah berjanji untuk memberikan bantuan bulanan kepada rumah tangga berpenghasilan rendah, pengasuhan anak gratis dan pendidikan usia dini, serta pengurangan pajak dalam upaya mengatasi kekhawatiran inflasi para pemilih.
Pemimpin oposisi Anwar juga berjanji untuk memprioritaskan ekonomi dan inflasi. Koalisinya mengatakan akan menawarkan insentif produksi dan menghilangkan kartel untuk mengurangi kenaikan harga bahan makanan pokok.
Sekitar 74% warga Malaysia yang disurvei oleh lembaga survei independen Merdeka Center mengidentifikasi 'masalah ekonomi' sebagai masalah terbesar negara.
Inflasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi lima perhatian teratas pemilih, menurut jajak pendapat Merdeka yang dilakukan pada bulan Oktober.
"Biaya hidup pasti akan menjadi sesuatu yang harus menjadi fokus pemerintah baru," kata Arinah Najwa Ahmad Said, analis senior di konsultan risiko politik Bower Group Asia.
Pemerintah baru juga harus menangani tunjangan pengangguran karena perusahaan memberhentikan karyawan untuk mengantisipasi masa-masa sulit di masa depan, katanya.
Berikutnya Anwar Pimpin Jajak Pendapat