TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Inggris Jeremy Hunt akan menyusun rencana agar bisa menaikkan penghasilan negara dari sektor pajak sampai 60 miliar GBP (Rp 1.062 triliun). Hunt juga ingin memangkas anggaran pengeluaran setidaknya 35 miliar GBP (Rp 620 triliun).
Surat kabar The Guardian mewartakan berdasarkan sebuah sumber menyebut angka-angka tersebut masih berupa perkiraan dan masih akan berubah. Namun Hunt mengatakan pada stafnya dia ingin mengupayakan setidaknya 50 miliar GBP – 60 miliar GBP akan masuk dalam kebijakannya.
Baca juga:Menlu Inggris Salah Sebut Asal Istrinya di Kunjungan Resmi
Kementerian Keuangan Inggris belum mau mananggapi kabar ini karena masih bersifat spekulatif. Hunt dan Perdana Menteri Rishi Sunak memegang kekuasaan baru seminggu lebih. Keduanya sedang mencari cara terbaik untuk memangkas anggaran pengeluaran dan menaikkan revenue negara demi menutup lubang anggaran yang diperparah rencana ekonomi berbasis utang, yang dibuat oleh mantan Perdana Menteri Liz Truss.
Hunt akan memaparkan rencana kebijakan ekonominya pada 17 November 2022. Guardian mewartakan pada 17 November nanti, Hunt kemungkinan akan mengumumkan pemangkasan anggaran pengeluaran hingga 35 miliar GBP (Rp 621 triliun) dan kenaikan pemasukan negara dari sektor pajak sampai 25 miliar GBP (Rp 443 triliun). Hunt juga kemungkinan akan melakukan pembekuan ambang batas pajak penghasilan dan menargetkan keringanan pajak deviden.
Sedangkan keputusan soal apakah akan menaikkan tunjangan agar sejalan dengan inflasi atau mengubah pendanaan bagi para pensiunan, kemungkinan akan diambil dalam beberapa hari ke depan. Dengan begitu, lembaga independen Office for Budget Responsibility bisa memasukkan setiap perubahan ini dalam perkiraannya.
Perdana Menteri Sunak optimistis dapat memperbaiki krisis ekonomi di Inggris, walau tidak dapat mengabaikan banyaknya tantangan yang akan dihadapinya. Dia tidak mau tergesa-gesa dan akan membuat keputusan yang sulit untuk menyelesaikan masalah tersebut.
"Menteri keuangan telah mengatakan, tentu saja, keputusan sulit harus dibuat dan saya akan duduk dan bekerja melalui (tantangan ekonomi) bersamanya. Kita perlu melakukan hal-hal ini, sehingga kita bisa mendapatkan pinjaman dan utang kita kembali pada jalur yang berkelanjutan," kata Sunak.
Sunak pada Rabu, 26 Oktober 2022, menunda pengumuman rencana untuk memperbaiki keuangan publik negara itu hingga 17 November 2022 atau dua setengah pekan lebih lambat dari yang direncanakan semula.
Sumber: Reuters
Baca juga: Krisis Ekonomi Inggris, Jabatan Perdana Menteri Liz Truss di Ujung Tanduk
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini
