Pemerintah Belanda berencana menerbitkan sebuah permohonan maaf secara resmi pada bulan depan atas rekam jejak sejarahnya sebagai negara penjajah. Rencana ini dipublikasi situs pemberitaan RTL pada Kamis, 3 November 2022, berdasarkan keterangan sejumlah sumber.
RTL dalam pemberitaannya menyebut Pemerintah Belanda juga berencana mengucurkan dana hingga 200 juta euro (Rp 3 triliun) sebagai dana penggalangan kepedulian atas perbudakan. Pendanaan itu, nantinya akan mendanai proyek-proyek terkait pemberantasan perbudakan dan sekolah-sekolah yang mengajarlan perihal ini.
Sejumlah sumber juga mengatalan pada RTL akan ada dana tambahan sebesar 27 juta euro, yang akan dialokasikan untuk membangun sebuah museum perbudakan.
Baca juga: 2 WNI yang Selamat dari Halloween Itaewon Jalani Masa Pemulihan
Dua meriam kuno di samping makam Wa Ode Bula di Benteng Patua Tomia di Kecamatan Tomia, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Senin, 13 Juni 2022. Benteng Patua merupakan salah satu benteng peninggalan sejarah masa perlawanan terhadap penjajahan Belanda dengan ketinggian 150 kaki di atas permukaan laut dan terdapat pula beberapa makam pahlawan pada masa Kesultanan Buton yaitu makam Wa Kaka, makam Wa Ode Mbero, Makam Wa Ode Bula, dan makam La Ode Guntu. ANTARA FOTO/Jojon
Rencana Pemerintah Belanda itu (minta maaf), disebut sebagai respon atas laporan Dialogue Group on Slavery History pada tahun lalu. Dialogue Group on Slavery History adalah sebuah komisi yang didirikan oleh Kementerian Dalam Negeri Belanda, di mana Dialogue Group on Slavery History merekomendasikan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte agar mau mengakui dan meminta maaf atas tindakan perbudakan (yang dilakukan Belanda) di masa lalu.
“Di satu sisi, pengakuan (ada perbudakan) akan memberikan rasa kepuasan pada para korban perbudalan era itu. Di sisi lain, hal ini akan mempromosikan sebuah pandangan kritis terhadap sejarah Belanda dalam perasaan yang lebih luas,” demikian keterangan Dialogue Group on Slavery History ketika itu.
Gagasan Belanda meminta maaf secara resmi juga didukung oleh sebagian besar anggota parlemen Belanda dan partai-partai kunci di parlemen, yang telah menyerukan pada Pemerintah Belanda untuk mengambil sikap.
Sebelumnya pada Juli 2021, Wali Kota Amsterdam, Femke Halsema, telah secara resmi meminta maaf atas keterlibatan secara tidak langsung Pemerintah Daerah Amsterdam dalam sistem komersial di era perbudakan.
Periode abad ke 16 dan abad 19, Belanda menjajah sejumlah negara jajahan, di antaranya Indonesia, Afrika Selatan, Nugini dan Curacao. Pada 1863, Belanda juga menjajah Suriname. Pada 2023 mendatang, Belanda akan memperingati 150 tahun Belanda membebaskan puluhan budak di negara-negara jajahannya dan Kepulauan Karibia jajahannya.
Sumber : RT.com
Baca juga: Kimia Alizadeh Membelot dari Iran ke Negara di Eropa
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini
