Rusia Mengamendemen Undang-undang, Mantan Napi Bisa Jadi Tentara

TEMPO.CO, Jakarta - Parlemen Rusia atau Duma pada Kamis, 27 Oktober 2022, mengesahkan undang-undang yang memungkinkan mantan narapidana dimobilisasi menjadi tentara. Undang-undang itu juga mengakomodasi langkah-langkah lain untuk menopang pasukan Moskow di Ukraina.

Baca: Elon Musk Resmi Mengakuisisi Twitter, Sejumlah Eksekutif Dipecat

Presiden Rusia Vladimir Putin pada bulan lalu mengumumkan mobilisasi ratusan ribu tentara cadangan di negara itu untuk meningkatkan kampanye militernya di Ukraina.

Dengan aturan baru tersebut, orang-orang yang dibebaskan dari penjara dengan catatan kejahatan berat sekarang bisa dimobilisasi ke dalam angkatan bersenjata Rusia.

Dekrit sebelumnya, yang memperkenalkan mobilisasi, melarang perekrutan mantan narapidana tersebut.

Perubahan tidak berlaku untuk orang yang dihukum karena penyerangan seksual terhadap anak di bawah umur, tindakan teroris, lalu lintas bahan radioaktif, atau kejahatan terhadap pemerintah, termasuk pengkhianatan dan spionase.

Duma juga mengesahkan undang-undang yang memperkuat status orang-orang yang secara sukarela mendukung tentara Rusia selama mobilisasi, di masa perang, operasi kontra-teroris, atau di luar negeri.

“Status sukarelawan akan sama dengan prajurit kami di bawah kontrak. Itu adil karena mereka melindungi negara kita,” demikian pernyataan Ketua Parlemen Rusia Vyacheslav Volodin yang diunggah di laman Duma.

Undang-undang tersebut akan mengatur langkah-langkah perlindungan material dan teknis untuk kelompok sukarelawan dan mendefinisikan perlindungan sosial untuk mereka dan keluarganya.

Kedua aturan tersebut masih perlu persetujuan majelis tinggi parlemen, Dewan Federasi, sebelum Putin dapat menandatanganinya menjadi undang-undang.

Kementerian Pertahanan Rusia pada awal Oktober lalu menyatakan lebih dari 200 ribu orang telah bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia sejak mobilisasi diumumkan.

Namun setelah publik marah karena laporkan bahwa siswa, orang tua, atau orang sakit secara keliru diperintahkan melapor untuk bertugas, Putin memerintahkan kesalahan itu diperbaiki.

Putin memerintahkan pembentukan dewan koordinasi khusus yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mikhail Mishustin untuk memenuhi kebutuhan angkatan bersenjata selama mobilisasi.

Baca: Soal KTT G20 di Indonesia, Putin: Saya Mungkin Akan Hadir

AL ARABIYA