TEMPO.CO, Jakarta - Amnesty International meminta ASEAN merombak pendekatannya dalam menyelesaikan krisis di Myanmar. Saran ini muncul setelah serangan udara diduga dilakukan oleh Junta Militer Myanmar yang dilaporkan menewaskan sekitar 50 orang.
"Serangan ini menyoroti perlunya merombak pendekatan terhadap krisis di Myanmar. ASEAN harus meningkatkan dan merumuskan tindakan yang lebih kuat sehingga para pemimpin militer mengakhiri represi yang meningkat ini,” kata Wakil Direktur Kawasan Amnesty International Hana Young dalam sebuah pernyataan seperti dikutip pada Selasa, 25 Oktober 2022.
Baca juga: Warga Israel Ingin Boikot Zara
Serangan jet pada Minggu malam, 23 Oktober 2022, di negara bagian utara Kachin menewaskan warga sipil, penyanyi lokal, dan perwira Tentara Kemerdekaan Kachin (KIA). Media lokal, mengutip keterangan saksi mata mewartakan, tiga pesawat melakukan serangan itu.
Reuters merujuk laporan BBC Burma menjelaskan kejadian pada Minggu malam itu berlangsung di wilayah A Nang Pa di kotapraja Hpakant dan menewaskan sedikitnya 50 orang. Sementara situs berita Irrawaddy menyebutkan jumlah korban tewas sekitar 100 orang.
Juru Bicara Junta Militer Myanmar belum memberikan keterangan pers perihal ini. Sementara televisi milik pemerintah Myanmar tidak mewartakan insiden itu dalam berita malamnya pada Senin, 24 Oktober 2022.
KIA telah berjuang mati-matian selama enam dekade untuk otonomi yang lebih besar bagi orang-orang Kachin. Ia telah menyuarakan dukungan untuk oposisi terhadap kekuasaan militer setelah kudeta tahun lalu ketika para jenderal menggulingkan pemerintah sipil terpilih yang dipimpin oleh peraih Nobel Aung San Suu Kyi.
Menurut Amnesty International, agresi terbaru itu bagian dari pola serangan udara yang melanggar hukum oleh militer. Junta dianggap telah menunjukkan ketidakpedulian yang kejam terhadap kehidupan sipil dalam kampanye yang meningkat melawan pihak-pihak yang bersebrangan dengan Junta.
"Sulit dipercaya bahwa militer tidak mengetahui kehadiran warga sipil yang signifikan di lokasi serangan ini. Militer harus segera memberikan akses ke tenaga medis dan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang terkena dampak serangan udara ini serta warga sipil lainnya yang membutuhkan," kata Young.
Myanmar dikepung pertempuran sejak militer Myanmar menggulingkan pemerintah terpilih pada awal tahun lalu. Gerakan perlawanan, termasuk yang menggunakan senjata, muncul di berbagai wilayah di Myanmar. Namun militer Myanmar melawannya dengan kekuatan mematikan.
Serangan udara terbaru di konser musik kemarin memicu reaksi dari PBB hingga negara-negara Barat. Sekretariat ASEAN di Jakarta belum menjawab permintaan tanggapan yang dilayangkan Tempo, begitu juga Kementerian Luar Negeri RI.
Pemerintah bayangan yang tergabung dalam National Unity Government (NUG) menuduh tentara menargetkan warga sipil. PBB dan masyarakat internasional diminta untuk campur tangan dan menghentikan kekejaman serta kejahatan perang yang dilakukan oleh junta. Sebagian besar anggota NUG terdiri dari loyalis Suu Kyi
"Kami membutuhkan tindakan nyata dan dukungan segera dari masyarakat internasional untuk meminta pertanggungjawaban junta," kata Sasa, juru bicara NUG dalm sebuah pernyataan.
Rencananya, para menteri luar negeri anggota ASEAN akan bertemu akhir pekan ini untuk membahas krisis Myanmar. Kamboja sebagai ketua ASEAN tahun ini telah mengkonfirmasi rencana pertemuan ini pada Minggu, 23 Oktober 2022.
Junta militer Myanmar sebelumnya diberikan opsi oleh para pemimpin di ASEAN untuk menyelesaikan krisis paska-kudeta di negaranya melalui 5PC. Kesepakatan 5PC dibuat pada April 2021, dengan lima poin yakni dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman delegasi ASEAN ke Myanmar.
Saat wawancara dengan Tempo pada Jumat, 21 September 2022, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan, ASEAN mendukung penyelesaian krisis, namun tidak mengintervensi Myanmar. Penghentian konflik harus timbul dari niat baik pihak-pihak terkait di Myanmar. Adapun pelaksanaan 5PC, yang dinilai tidak berjalan itu, akan ditindak lanjuti di KTT ASEAN pada pertengahan November mendatang.
Sekitar 457 kelompok organisasi masyarakat sipil Myanmar menyerukan dalam sebuah surat terbuka bagi para pemimpin ASEAN untuk membatalkan "konsensus" lima poin mereka. Sebagai gantinya bekerja dengan para pemimpin sipil dan NUG.
DANIEL AHMAD | REUTERS
Baca juga: ASEAN Tersandera Masalah Myanmar, Menlu Retno: Bantu Kami untuk Membantumu
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.
