TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong akan melakukan kunjungan kerja ke Cina pada pekan depan untuk memenuhi undangan Presiden Cina Xi Jinping. Partai Komunis Vietnam adalah Partai berkuasa di negara anggota ASEAN tersebut.
Pengumuman pada Selasa, 25 Oktober 2022, soal kunjungan kerja ke Cina oleh Trong itu, cukup mengejutkan. Pasalnya, Trong sangat jarang melakukan perjalanan ke luar negeri karena usianya yang sudah sepuh.
Jika tidak ada halangan, Trong akan bertolak ke Beijing pada 30 Oktober 2022 sampai 2 November 2022. Tidak dijelaskan oleh Pemerintah Vietnam apa saja yang akan menjadi pembahasan Trong dengan Xi nanti.
Trong, 78 tahun, pada Minggu, 23 Oktober 2022, mengirimkan sebuah pesan ucapan selamat kepada Presiden Xi karena terpilih untuk kembali memimpin Cina periode ketiga. Dalam pesannya, Trong juga berharap akan adanya kepercayaan politik yang semakin kuat dan hubungan kedua negara yang berkembang lebih besar lagi.
Cina adalah mitra dagang terbesar Vietnam dan menjadi sumber tempat impor bagi Vietnam, yang sedang tumbuh perekonomiannya. Vietnam juga membeli bahan-bahan mentah dan mesin-mesin dari Cina untuk sektor manufaktur yang krusial bagi negara itu.
Nilai perdagangan Cina dan Vietnam naik 10,2 persen atau menjadi USD 132.38 miliar (Rp 2.065 triliun) untuk pertama kalinya sejak 9 bulan dibanding setahun sebelumnya. Data resmi dari Pemerintah Vietnam menyebut hampir 70 persen impor Cina ke Vietnam.
Baca juga:Terpopuler: Efek Xi Jinping 3 Periode ke Investasi RI, Tokopedia Awasi Penjualan Obat di Marketplace
Sebelumnya hubungan Cina dan Vietnam secara sejarah dibayangi oleh rasa saling tidak percaya dan adanya sengketa teritorial. Di antara sengketa itu adalah sengketa sejumlah pulau dan perairan di Laut Cina Selatan.
Trong terakhir kalinya melakukan perjalanan ke luar negeri adalah ke Rusia. Sama seperti Xi, Trong juga memperpanjang masa jabatannya yang harusnya satu atau dua periode. Kondisi ini telah memperkuat pengaruh Trong di Partai Komunis Vietnam yang secara tradisional dipimpin lewat consensus dikalangan anggota politburo dan komite pusat yang berkuasa.
Sumber: Reuters
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.
