Erdogan Usulkan Referendum soal Jilbab, Tantang Kelompok Sekuler

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengusulkan pemungutan suara nasional untuk menjamin hak perempuan mengenakan jilbab di lembaga-lembaga negara, sekolah dan universitas.

Baca: Putin Rayu Erdogan Buka Pusat Pasokan Gas Rusia

Subjek ini sangat penting bagi Erdogan yang merupakan muslim taat. Referendum akan menjadi dasar pemerintahan Erdogan mencabut larangan mengenakan jilbab di lembaga-lembaga negara yang diterapkan pada 2013. 

Masalah jilbab telah mendominasi perdebatan politik dalam beberapa bulan terakhir menjelang pemilihan umum Turki pada 2023. Hal ini akan menjadi salah satu tantangan paling serius bagi pemerintahan Erdogan selama dua dekade terakhir.  

Sebelum Erdogan berkuasa, Turki dikuasi partai-partai sekuler hingga 2022. "Jika Anda memiliki keberanian, ayo, mari kita bawa masalah ini ke referendum. Biarkan bangsa yang membuat keputusan," kata Erdogan dalam sambutannya yang ditujukan kepada pemimpin utama partai oposisi Kemal Kilicdaroglu.

Kilicdaroglu memimpin CHP sekuler, sebuah partai yang didirikan oleh pendiri republik Turki modern sekuler, Mustafa Kemal Ataturk. Pemimpin CHP telah mengusulkan undang-undang untuk menjamin hak mengenakan jilbab untuk mengurangi ketakutan partainya akan memberlakukan kembali larangan tersebut.

Jilbab menjadi pusat perdebatan pada 1990-an tetapi tidak ada partai yang mengusulkan larangan penggunaan hijab di Turki yang mayoritas Muslim. “Kami telah membuat kesalahan di masa lalu terkait jilbab,” kata Kilicdaroglu awal bulan ini. “Sudah waktunya untuk meninggalkan masalah itu di belakang.”

Menurut para pengamat, Kilicdaroglu berusaha menunjukkan kepada pemilih Muslim bahwa mereka tidak perlu takut memilih partainya yang sekuler tahun depan.

Erdogan menanggapi pernyataan Kilicdaroglu bahwa perubahan konstitusi akan segera dikirim untuk disetujui ke parlemen. Partai Erdogan memegang mayoritas kecil di parlemen. 

Di bawah undang-undang Turki, perubahan mengharuskan 400 anggota parlemen untuk lolos tanpa perlu referendum. Oleh sebab itu diperlukan dukungan dari CHP. “Jika masalah ini tidak dapat diselesaikan di parlemen, kami akan menyerahkannya kepada rakyat,” kata Erdogan.

Baca juga: Presiden Erdogan Ajukan Jadi Juru Damai Perang Ukraina

AL ARABIYA