Sekjen PBB Minta India Bantu Negara Anggota G20 yang Tersandera Utang

TEMPO.CO, Jakarta -Sekjen PBB Antonio Guterres meminta dukungan India dalam menyatukan negara-negara G20, untuk membantu negara-negara berkembang yang dibebani dengan utang. Saat ini disebut ada tiga tetangga India sudah mencari pinjaman IMF di tengah kelumpuhan ekonomi.

"Saya mengandalkan dukungan India dalam memobilisasi negara-negara G20 seputar penghapusan utang," kata Guterres kepada mahasiswa dan fakultas Institut Teknologi India di Mumbai, seperti dilansir Reuters Rabu, 19 Oktober 2022.

Baca juga: Rakyat Sri Lanka Terancam Kelaparan, Pemerintahnya Minta Bantuan ke PBB

Guterres menyebut, banyak negara berkembang berada tengah, atau mendekati, kesulitan utang dan memerlukan tindakan multilateral, termasuk perluasan dan perpanjangan Inisiatif Penangguhan Layanan Utang G20.

Inisiatif Penangguhan Layanan Utang G20 didirikan pada Mei 2020 saat terjadi pandemi. Kerangka umum ini memungkinkan hampir 50 negara untuk menangguhkan US$12,9 miliar atau sekitar Rp 200 triliun pembayaran layanan utang hingga akhir tahun lalu.

Guterres menyatakan, perubahan iklim sudah menjadi ancaman besar bagi ekonomi, pertanian, dan sektor pangan India. Bukan hanya itu, ancaman itu dapat berdampak bagi kesehatan, kehidupan, dan mata pencaharian ratusan juta orang.

"Gelombang panas yang memecahkan rekor, kekeringan dan banjir di beberapa bagian India sudah menyebabkan malapetaka. Ini adalah pendahuluan, tanpa tindakan iklim global yang jauh lebih besar," tutur Guterres.

India akan mengambil alih kepresidenan G20 dari Indonesia selama satu tahun mulai 1 Desember 2022. Tetangga India; Sri Lanka, Pakistan dan Bangladesh dalam beberapa bulan terakhir mencari pinjaman IMF karena harga minyak yang tinggi mempersulit upaya untuk pulih dari kerusakan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Guterres mengatakan negara-negara G20 bertanggung jawab atas 80 persen emisi global dan harus memimpin dalam memotongnya. Menurutnya, negara-negara kaya juga harus secara finansial membantu negara-negara berkembang melakukannya.

"Saya telah menyerukan koalisi dukungan di seluruh negara termasuk India, dengan rencana ambisius untuk mempercepat penyebaran energi terbarukan," kata Guterres.

Menyinggung isu lain, dalam kesempatan yang sama, Guterres mendesak India untuk mengutuk ujaran kebencian secara tegas, melindungi hak dan kebebasan jurnalis, aktivis hak asasi manusia, mahasiswa dan akademisi, serta memastikan independensi peradilan.

Rencananya, Guterres akan bertemu Perdana Menteri India Narendra Modi dan Menteri Luar Negeri S. Jaishankar pada Kamis, 20 Oktober 2022.

Baca juga: Sekjen PBB dan Perdana Menteri Pakistan Kunjungi Daerah Banjir

REUTERS