Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Aktivis Uyghur: Indonesia Korban Disinformasi Rezim Beijing

Reporter

Editor

Yudono Yanuar

image-gnews
Umat muslim yang tergabung dalam Aceh Solidaritas Untuk Muslim Uyghur (ASUMU) membentang poster dan spanduk saat menggelar aksi damai di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Jumat, 21 Desember 2018. Pemerintah Cina sudah mengakui menahan sejumlah orang yang disebutnya sebagai upaya mencegah terorisme.  ANTARA/Ampelsa
Umat muslim yang tergabung dalam Aceh Solidaritas Untuk Muslim Uyghur (ASUMU) membentang poster dan spanduk saat menggelar aksi damai di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Jumat, 21 Desember 2018. Pemerintah Cina sudah mengakui menahan sejumlah orang yang disebutnya sebagai upaya mencegah terorisme. ANTARA/Ampelsa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis hak asasi manusia mempertanyakan sikap Pemerintah Indonesia mengenai isu Uyghur setelah menolak proposal pembahasan dugaan pelanggaran HAM terhadap etnis tersebut dan muslim lainnya di Xinjiang oleh China. Proposal itu diajukan oleh negara-negara Barat ke Dewan HAM PBB pada Kamis, 6 Oktober 2022.  

Rushan Abbas, aktivis Uyghur yang lari ke Amerika Serikat dan lantang menyuarakan masalah etnis Uyghur, menyatakan, semua bukti penyelidikan baik dari lembaga-lembaga HAM, dokumen pemerintah China yang bocor, hingga laporan PBB, menunjukkan bukti dugaan pelanggaran kemanusiaan oleh Beijing.

Baca juga Anggota Dewan HAM PBB Tolak Bahas Kasus Muslim Uyghur, termasuk Indonesia

Dengan modal itu seharusnya pemerintah Indonesia bisa melihat kebenaran tanpa tekanan apapun, termasuk kerja sama ekonomi.

"Kita seharusnya melindungi hak-hak orang-orang yang tertindas. Jadi apakah kita masih tetap netral, atau berpihak pada rezim genosida?" kata Rushan saat diskusi di YLBHI Jakarta pada Jumat, 14 Oktober 2022.

Dalam pemungutan di Dewan HAM mengenai Uyghur, 17 negara mendukung, 19 menolak, dan 11 abstain termasuk Malaysia dan Libya, serta Ukraina. Ini merupakan kemenangan bagi China karena berusaha untuk menghindari pengawasan lebih lanjut terutama oleh Dewan HAM PBB.

Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris termasuk di antara negara-negara yang mengajukan mosi tersebut. Penolakan mosi ini baru pertama terjadi lagi sejak 16 tahun silam. Selain Indonesia, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Pakistan menolak mosi tersebut, dengan alasan risiko mengasingkan China. 

Rushan, sebagai orang Uyghur yang memiliki saudara perempuan korban penindasan langsung di Xinjiang, mengaku kecewa dengan keputusan Indonesia menolak  membahas isu kemanusiaan itu di PBB. Dia menyebutkan Pemerintah Indonesia jadi korban disinformasi rezim Beijing.

Kelompok HAM sebelumnya telah menuduh Beijing melakukan pelanggaran terhadap Uyghur, minoritas etnis mayoritas Muslim yang berjumlah sekitar 10 juta di wilayah barat Xinjiang, termasuk kerja paksa di kamp-kamp interniran.

Amerika Serikat menganggap China melakukan genosida. Beijing dengan keras menyangkal segala pelanggaran. Pemerintah China hanya mengakui ada pusat pelatihan keterampilan kejuruan di Xinjiang dan itu diperlukan untuk mengatasi ekstremisme.

Penjelasan Kemlu RI

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kementerian Luar Negeri RI sudah menjelaskan alasan Indonesia menolak proposal pembahasan dugaan pelanggaran HAM terhadap etnis Uyghur dan muslim lainnya di Xinjiang oleh China.   Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kemlu RI, Achsanul Habib, mengatakan, Indonesia tidak ingin ada politisasi Dewan HAM yang terkait rivalitas politik. 

Habib menyebut, keputusan ini diambil setelah berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk negara-negara Barat yang mengajukan proposal tersebut dan negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang juga berada di Dewan HAM PBB.

"OKI sepakat Dewan HAM sesuai mandatnya tidak boleh digunakan dengan tujuan yang politis. Kami berharap Dewan HAM tidak pilih-pilih, selektif dalam memilih isu yang dibahas," kata Habib dalam jumpa pers virtual, Jumat, 7 Oktober 2022.

Habib memahami bahwa pembahasan mengenai Uyghur ini terjadi di tengah ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan China. Ia menegaskan Indonesia akan bekerja sama dengan semua pihak.

Sebelumnya, berdasarkan keterangan tertulis yang diterima pada Jumat, 7 Oktober 2022, Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk PBB, WTO, dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa menjelaskan, alasan RI menolak karena Indonesia memandang pendekatan yang diajukan oleh negara pengusung dalam Dewan HAM PBB tidak akan menghasilkan kemajuan berarti.

Baca juga Malaysia Dikecam, Abstain dalam Sidang Dewan HAM PBB tentang Muslim Uyghur

"Utamanya karena tidak mendapat persetujuan dan dukungan dari negara yang berkepentingan," kata Delegasi Republik Indonesia mengenai Pertimbangan Rancangan Keputusan 'Situasi HAM di Wilayah Otonomi Xinjiang Uyughur, China' itu.

Perwakilan RI menjelaskan Indonesia sekali lagi menekankan komitmen yang teguh untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia termasuk di Xinjiang. 

DANIEL AHMAD

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Oppo Watch X Resmi Diluncurkan di China, Ini Spesifikasinya

6 hari lalu

OPPO Watch. Kredit: ANTARA/OPPO Indonesia
Oppo Watch X Resmi Diluncurkan di China, Ini Spesifikasinya

Oppo Watch X ditenagai prosesor Snapdragon W5 Gen 1 yang dipadukan RAM 2 GB dan penyimpanan internal 32 GB.


Honor Watch GS 4 Diluncurkan di China, Miliki Layar AMOLED 1,43 Inci dan NFC Intenal

7 hari lalu

Honor Watch 4 Pro. Gsmarena
Honor Watch GS 4 Diluncurkan di China, Miliki Layar AMOLED 1,43 Inci dan NFC Intenal

Honor Watch GS 4 berjalan pada real-time operating system (RTOS) dan dilengkapi Bluetooth 5.0 untuk konektivitas.


Luhut Pamer Hasil Kunjungan Kerja Anak Buahnya ke China: Tiga Hari, 3 Komitmen Investasi

9 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan dalam acara peresmian PT Free The Sea di Batam, Kamis, 9 Maret 2023. TEMPO/ Yogi Eka Sahputra
Luhut Pamer Hasil Kunjungan Kerja Anak Buahnya ke China: Tiga Hari, 3 Komitmen Investasi

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan perjalanan kerja timnya dimulai di Shanghai.


TikTok Makin Disukai sekaligus Tambah Dibenci di Amerika Serikat

12 hari lalu

Ilustrasi TikTok. shutterstock.com
TikTok Makin Disukai sekaligus Tambah Dibenci di Amerika Serikat

TikTok untuk kembali jadi objek perdebatan petinggi Amerika Serikat dan China setelah DPR AS meloloskan RUU pemblokirannya.


Mengenal Manggis Purwakarta yang Sukses Tembus Pasar China

14 hari lalu

Ilustrasi buah manggis (Pixabay.com)
Mengenal Manggis Purwakarta yang Sukses Tembus Pasar China

Manggis menjadi salah satu produk pertanian unggulan Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, setelah berhasil menembus pasar China.


Pameran Dagang Pembangunan dan Dekorasi Skala Internasional Dibuka Hari Ini

16 hari lalu

Wakil Direktur Departemen Perdagangan, Provinsi Guangdong, Tiongkok, Shuang Dehui (nomor 5 dari kiri) membuka pameran dagang berskala internasional di JIExpo, Jakarta pada Rabu, 13 Maret 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Pameran Dagang Pembangunan dan Dekorasi Skala Internasional Dibuka Hari Ini

Pameran Building and Decoration Expo (BD Expo), Appliances and Electronic Show (AES), serta China Homelife Indonesia digelar di JIExpo, Jakarta pada Rabu, 13 Maret 2024.


Sony Disebut Pertimbangkan Keluar dari Pasar Ponsel di China

20 hari lalu

Logo Sony.  REUTERS/Yuya Shino
Sony Disebut Pertimbangkan Keluar dari Pasar Ponsel di China

Hal ini bisa jadi karena ponsel Sony kesulitan mendapatkan pangsa pasar yang besar di China.


Pejabat Cina Sebut Islam Perlu Lalui Proses Sinifikasi di Xinjiang

21 hari lalu

Presiden Xi Jinping mengunjungi sebuah masjid di kota Urumqi, Xinjiang, pada tahun 2014. [Xinhua / Reuters]
Pejabat Cina Sebut Islam Perlu Lalui Proses Sinifikasi di Xinjiang

Pejabat Partai Komunis Cina mengatakan Islam di wilayah Xinjiang perlu melalui proses "Sinifikasi".


Investor China Zhang Bangcun Minta Maaf kepada Dirjen Imigrasi Silmy Karim

23 hari lalu

Investor asal China Zhang Bangcun (kiri)  meminta maaf secara terbuka kepada Dirjen Imigrasi Silmy Karim di Tangsel, Selasa 5 Maret 2204. (TEMPO/Muhammad Iqbal)
Investor China Zhang Bangcun Minta Maaf kepada Dirjen Imigrasi Silmy Karim

Investor di Maluku Utara itu juga berterima kasih kepada Dirjen Imigrasi Silmy Karim karena telah melakukan upaya mencari duduk permasalahannya.


Tanggal Peluncuran Meizu 21 Pro Terungkap, Apakah Jadi Ponsel Terakhir Meizu?

32 hari lalu

Ponsel Meizu M6. TEMPO/Charisma Adristy
Tanggal Peluncuran Meizu 21 Pro Terungkap, Apakah Jadi Ponsel Terakhir Meizu?

Meizu 21 Pro akan diluncurkan di sebuah acara di China pada 29 Februari 2024.