TEMPO.CO, Aljir - Faksi-faksi Palestina yang bersaing menyetujui kesepakatan rekonsiliasi untuk menyelesaikan perselisihan selama 15 tahun melalui pemilu baru di wilayah pendudukan Palestina. Pertemuan dilaksanakan di Aljir yang dimediasi oleh pemerintah Aljazair.
Baca: Pejuang Palestina Tembak Mati Prajurit Israel di Tepi Barat
Perjanjian tersebut ditandatangani oleh pemimpin senior Fatah, Azzam al-Ahmad; Kepala Biro Politik Hamas, Ismail Haniya; dan Sekretaris Jenderal Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina, Talal Naji.
Tokoh Palestina lainnya yang diundang untuk menandatangani dokumen tersebut di antaranya anggota senior Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Ahmed Majdalani; Sekretaris Jenderal Inisiatif Nasional Palestina, Mustafa Barghouti; dan Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Palestina, Bassam al-Salhi.
“Ini adalah momen bersejarah, di mana kita melihat Yerusalem,” kata Haniya sebelum dia berterima kasih kepada Presiden Aljazair Abdulmajeed Tabboune yang telah mensponsori perundingan, seperti dilansir Al Jazeera, Kamis, 13 Oktober 2022.
Adapun al-Ahmad mengatakan bangga bisa dibantu Presiden Tabboune untuk menandatangani kesepakatan ini dan menyingkirkan perpecahan di Palestina. “Sebagai Fatah, kami berjanji menjadi yang pertama melaksanakan perjanjian ini,” ujar dia.
Perjanjian tersebut ditandatangani setelah para pemimpin 14 faksi, termasuk gerakan Fatah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas dan Hamas yang menguasai Jalur Gaza, berunding selama dua hari menjelang pertemuan puncak Arab di Aljir pada November nanti.
Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, mengatakan kesepakatan itu tidak termasuk bagian mengenai pembentukan pemerintah persatuan tetapi mencakup klausul tentang pengembangan struktur PLO, pembentukan dewan nasionalnya, dan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden.
Meski ada keraguan perjanjian itu akan memberikan perubahan nyata, warga Palestina mengikuti pembicaraan di Aljazair dengan sedikit optimisme bahwa kesepakatan akan membawa perubahan. Mereka ragu mengingat janji pemilu sebelumnya gagal terwujud.
Berdasarkan perjanjian tersebut, masing-masing faksi berjanji mempercepat penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden di semua wilayah Palestina, termasuk Yerusalem, dalam waktu satu tahun. Mereka juga mengakui PLO, yang dipimpin oleh Abbas, sebagai satu-satunya wakil rakyat Palestina.
Perpecahan politik sejak 2007 telah melemahkan aspirasi Palestina untuk menjadi negara dan telah menghalangi pemilu sejak pemungutan suara terakhir pada 2005 dan 2006. Kemenangan Hamas dalam pemilu legislatif meletakkan dasar bagi perpecahan politik. Kelompok yang menentang perdamaian dengan Israel itu menguasai Jalur Gaza pada 2007 sedangkan Otoritas Palestina yang didukung Barat bertahan di wilayah pendudukan Tepi Barat. Sejak itu, Gaza berada di bawah blokade brutal Israel-Mesir dan telah menghadapi setidaknya tiga serangan Israel.
“Kami memiliki harapan yang sangat tinggi kali ini, terutama karena serangan Israel terbaru terhadap rakyat kami,” kata Hazem Qassem kepada Al Jazeera.
Sebelumnya, Fatah dan Hamas telah berusaha menyelesaikan perbedaan di antara mereka dalam beberapa putaran pembicaraan. Mereka bahkan telah sepakat membentuk pemerintahan sementara, tetapi rekonsiliasi tak kunjung terwujud.
Baca: Kisah Warga Palestina di Kuburan Gaza dan 'Bau Kematian' Menyengat
AL JAZEERA
