Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kementerian Luar Negeri Belum Akui Pemerintah Bayangan di Myanmar

Reporter

image-gnews
Tangkapan layar-Pj Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, pada acara 'Webinar Internasional tentang Mempromosikan Investasi Qatar di Indonesia: Tantangan, Pengalaman, dan Peluang', diakses dari Rabu (30 Maret). , 2022). (ANTARA/Katriana)
Tangkapan layar-Pj Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, pada acara 'Webinar Internasional tentang Mempromosikan Investasi Qatar di Indonesia: Tantangan, Pengalaman, dan Peluang', diakses dari Rabu (30 Maret). , 2022). (ANTARA/Katriana)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengakuan terhadap pemerintahan bayangan Myanmar yang tergabung dalam National Unity Government (NUG) bukanlah inti dari penyelesaian krisis di negara tersebut. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti isu Myanmar setelah KTT ASEAN di Kamboja pada November 2022.

"Intinya, bukanlah pada hasil pengakuan (terhadap NUG). Namun bagaimana Indonesia ikut menyelesaikan masalah di Myanmar," kata Faizasyah menjawab pertanyaan saat jumpa pers virtual pada Jumat 7 Oktober 2022.

Paing Takhon (kanan) saat demo menentang kudeta militer di Yangoon, Februari 2021. (Myanmar Now)

Baca juga: Rusia Tangkap Kepala PLTN Zaporizhzhia

Pemerintahan demokratik sementara Myanmar atau NUG dibentuk pada April 2021. NUG disusun dari koalisi politisi NLD (Liga Demokrasi Nasional) yang terguling, aktivis, dan perwakilan dari beberapa kelompok etnis minoritas. Pembentukan ini didasarkan pada Piagam Demokrasi Federal yang diadopsi setelah pengambilalihan militer pada Februari 2021 oleh Komite Mewakili Pyidaungsu Hluttaw (CRPH)—sebuah badan pembuat undang-undang, sebagian besar dari NLD.

Sejak militer Myanmar merebut kekuasaan pada 1 Februari 2021, ada kekhawatiran internasional yang meningkat atas kekerasan militer terhadap para demonstran pro-demokrasi yang damai. Walaupun sejumlah negara telah menyerukan kembalinya demokrasi di Myanmar, hanya sedikit yang menunjukkan kesediaan politik untuk terlibat dengan NUG dalam upayanya untuk menantang kekuasaan militer di Myanmar.

Malaysia melalui Menteri Luar Negeri Saifuddin Abdullah beberapa kali mengingatkan negara-negara di ASEAN untuk melibatkan NUG dalam menyelesaikan krisis di Myanmar. Dalam sebuah pertemuan mengenai Rohingya bulan lalu, Kepala Misi Pencari Fakta PBB untuk Myanmar, Marzuki Darusman, juga menyarankan agar Indonesia segera mengakui NUG sebagai Pemerintah Myanmar yang sah yang terpilih secara demokratis pada 2020.

Faizasyah mengatakan Indonesia sudah menjalin baik komunikasi formal maupun informal dengan semua pemangku kepentingan, termasuk NUG, mengenai perkembangan yang terjadi di Myanmar. Namun tidak semua bisa disampaikan kepada publik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Nanti kita catat juga KTT (ASEAN) yang akan datang bagaimana hasil dari para leaders untuk isu Myanmar ini," kata Faizasyah.

Sebelum pertemuan puncak para pemimpin pada November 2022, para menteri luar negeri ASEAN akan rapat terlebih dahulu di Jakarta pada Oktober 2022. Tanggal pasti pertemuan tingkat menteri itu sendiri belum jelas, namun yang pasti isu Myanmar menjadi satu pembahasan. 

Faizasyah menyebut hasil dari KTT mendatang akan menjadi tolak ukur Indonesia untuk menjalankan keketuaan ASEAN tahun depan. Menurutnya, Indonesia selalu mengambil inisiatif untuk menyelesaikan krisis ini di berbagai tingkat.

Junta militer Myanmar sebelumnya diberikan opsi oleh para pemimpin di ASEAN untuk menyelesaikan krisis paska-kudeta di negaranya melalui 5 Point of Consensus (5PC). Kesepakatan 5PC dibuat pada April 2021, dengan lima poin yakni dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman delegasi ASEAN ke Myanmar.

Berdasarkan laporan-laporan terkini yang terjadi di Myanmar, belum ada niatan dari junta untuk memenuhi kesepakatan itu. 

Baca juga: Rusia Tangkap Kepala PLTN Zaporizhzhia

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bos Mata-mata Rusia Datangi Korea Utara, Bahas Apa?

5 jam lalu

Kim Jong Un bersalaman dengan Menlu Rusia Sergei Lavrov di Pyongyang, Korea Utara, 19 Oktober 2023. Kemenlu Rusia/Handout via REUTERS
Bos Mata-mata Rusia Datangi Korea Utara, Bahas Apa?

Kepala Intelijen Rusia mendatangi Korea Utara untuk membahas berbagai hal.


Putin Tak Serang Anggota NATO, Tapi Ancam Tembak Jet F-16

12 jam lalu

F-16 Fighting Falcon yang ditugaskan di Sayap Tempur ke-8 mengalami 'darurat dalam penerbangan', jatuh di Laut Kuning [File: Ints Kalnins/Reuters]
Putin Tak Serang Anggota NATO, Tapi Ancam Tembak Jet F-16

Putin mengatakan pesawat F-16 mampu mengangkut senjata nuklir. Ia menyatakan tak akan menyerang anggota NATO, tapi tembak jatuh F-16.


3 Jenazah ABK WNI dari Kapal 2 Haesinho Korea Selatan Dipulangkan, 4 Lainnya Hilang

14 jam lalu

Iluatrasi kapal tenggelam. AFP/JOSE LUIS ROCA
3 Jenazah ABK WNI dari Kapal 2 Haesinho Korea Selatan Dipulangkan, 4 Lainnya Hilang

Kapal 2 Haesinho membawa 9 ABK, yang 7 diantaranya ABK WNI. Hanya tiga jenazah ABK WNI yang bisa ditemukan.


6 Jenazah ABK WNI dari Kapal Keoyoung Sun yang Tenggelam Segera Dipulangkan

15 jam lalu

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha. Sumber: dokumen Kementerian Luar Negeri
6 Jenazah ABK WNI dari Kapal Keoyoung Sun yang Tenggelam Segera Dipulangkan

Keenam jenazah ABK WNI itu, setibanya di Tokyo akan dilakukan pemulasaraan jenazah oleh KBRI Tokyo dan penerbitan dokumen administrasi untuk jenazah.


Rusia Mengaku Tak Percaya ISIS Lakukan Penembakan Moskow

15 jam lalu

Petugas pemadam kebakaran Rusia memadamkan api di tempat konser Balai Kota Crocus menyusul penembakan di Krasnogorsk, di luar Moskow, Rusia, 22 Maret 2024. Sekelompok hingga lima pria bersenjata menyerang Balai Kota Crocus di wilayah Moskow, kata layanan darurat Rusia . Setidaknya 40 orang tewas dan lebih dari 100 orang terluka dalam serangan teroris itu, kata badan intelijen Rusia, FSB. EPA-EFE/VASILY PRUDNIKOV
Rusia Mengaku Tak Percaya ISIS Lakukan Penembakan Moskow

Rusia menaruh kecurigaan bahwa Ukraina, bersama Amerika Serikat dan Inggris, terlibat dalam penembakan di Moskow.


Tak Ada Korban WNI dalam Musibah Ambruknya Jembatan di Baltimore

17 jam lalu

Pemandangan udara dari kapal kargo Dali yang menabrak Jembatan Francis Scott Key, menyebabkannya runtuh di Baltimore, Maryland, AS, 26 Maret 2024. Maryland National Guard/Handout via REUTERS
Tak Ada Korban WNI dalam Musibah Ambruknya Jembatan di Baltimore

Kementerian Luar Negeri RI memastikan tak ada WNI dalam daftar korban musibah ambruknya jembatan di Baltimore


Rusia Kirimkan Lebih dari 29 Ton Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

1 hari lalu

Truk bantuan yang membawa pasokan kemanusiaan ke Gaza menunggu di Gerbang 96, pintu masuk yang baru dibuka memungkinkan akses lebih cepat ke Gaza utara, di Israel, 21 Maret 2024. REUTERS/Amir Cohen
Rusia Kirimkan Lebih dari 29 Ton Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Penerbangan khusus Rusia mengirimkan bantuan kemanusiaan gelombang ke-20 ke Gaza melalui Bulan Sabit Merah Mesir


HSBC Luncurkan Platform ASEAN Growth Fund Senilai 1 Miliar USD

1 hari lalu

Presiden Direktur PT Bank HSBC Indonesia Francois de Maricourt usai acara HSBC Summit 2023 di The St.Regis Jakarta Selatan, pada Rabu, 11 Oktober 2023. TEMPO/Ninda Dwi Ramadhani
HSBC Luncurkan Platform ASEAN Growth Fund Senilai 1 Miliar USD

PT Bank HSBC Indonesia meluncurkan platform untuk pengembangan usaha perusaan yang mengincar bisnisnya berkembang di Asia Tenggara.


Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar

1 hari lalu

Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, memimpin pertemuan bilateral yang penting dengan Delegasi Parlemen Myanmar dalam Pengasingan di Sidang Parlemen Dunia (IPU) di Jenewa, Swiss.


24 Tahun Vladimir Putin Menjadi Presiden Rusia, Pemilu Tahun ini Menang Besar

2 hari lalu

Presiden Rusia, Vladimir Putin. Kremlin via RUETERS
24 Tahun Vladimir Putin Menjadi Presiden Rusia, Pemilu Tahun ini Menang Besar

24 tahun, Vladimir Putin berhasil mempertahankan tahta politiknya. Bagaimana rekam jejaknya berkuasa sebagai Presiden Rusia terlama?