Kementerian Luar Negeri Belum Akui Pemerintah Bayangan di Myanmar

Reporter

Tangkapan layar-Pj Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, pada acara 'Webinar Internasional tentang Mempromosikan Investasi Qatar di Indonesia: Tantangan, Pengalaman, dan Peluang', diakses dari Rabu (30 Maret). , 2022). (ANTARA/Katriana)

TEMPO.CO, Jakarta - Pengakuan terhadap pemerintahan bayangan Myanmar yang tergabung dalam National Unity Government (NUG) bukanlah inti dari penyelesaian krisis di negara tersebut. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti isu Myanmar setelah KTT ASEAN di Kamboja pada November 2022.

"Intinya, bukanlah pada hasil pengakuan (terhadap NUG). Namun bagaimana Indonesia ikut menyelesaikan masalah di Myanmar," kata Faizasyah menjawab pertanyaan saat jumpa pers virtual pada Jumat 7 Oktober 2022.

Paing Takhon (kanan) saat demo menentang kudeta militer di Yangoon, Februari 2021. (Myanmar Now)

Baca juga: Rusia Tangkap Kepala PLTN Zaporizhzhia

Pemerintahan demokratik sementara Myanmar atau NUG dibentuk pada April 2021. NUG disusun dari koalisi politisi NLD (Liga Demokrasi Nasional) yang terguling, aktivis, dan perwakilan dari beberapa kelompok etnis minoritas. Pembentukan ini didasarkan pada Piagam Demokrasi Federal yang diadopsi setelah pengambilalihan militer pada Februari 2021 oleh Komite Mewakili Pyidaungsu Hluttaw (CRPH)—sebuah badan pembuat undang-undang, sebagian besar dari NLD.

Sejak militer Myanmar merebut kekuasaan pada 1 Februari 2021, ada kekhawatiran internasional yang meningkat atas kekerasan militer terhadap para demonstran pro-demokrasi yang damai. Walaupun sejumlah negara telah menyerukan kembalinya demokrasi di Myanmar, hanya sedikit yang menunjukkan kesediaan politik untuk terlibat dengan NUG dalam upayanya untuk menantang kekuasaan militer di Myanmar.

Malaysia melalui Menteri Luar Negeri Saifuddin Abdullah beberapa kali mengingatkan negara-negara di ASEAN untuk melibatkan NUG dalam menyelesaikan krisis di Myanmar. Dalam sebuah pertemuan mengenai Rohingya bulan lalu, Kepala Misi Pencari Fakta PBB untuk Myanmar, Marzuki Darusman, juga menyarankan agar Indonesia segera mengakui NUG sebagai Pemerintah Myanmar yang sah yang terpilih secara demokratis pada 2020.

Faizasyah mengatakan Indonesia sudah menjalin baik komunikasi formal maupun informal dengan semua pemangku kepentingan, termasuk NUG, mengenai perkembangan yang terjadi di Myanmar. Namun tidak semua bisa disampaikan kepada publik.

"Nanti kita catat juga KTT (ASEAN) yang akan datang bagaimana hasil dari para leaders untuk isu Myanmar ini," kata Faizasyah.

Sebelum pertemuan puncak para pemimpin pada November 2022, para menteri luar negeri ASEAN akan rapat terlebih dahulu di Jakarta pada Oktober 2022. Tanggal pasti pertemuan tingkat menteri itu sendiri belum jelas, namun yang pasti isu Myanmar menjadi satu pembahasan. 

Faizasyah menyebut hasil dari KTT mendatang akan menjadi tolak ukur Indonesia untuk menjalankan keketuaan ASEAN tahun depan. Menurutnya, Indonesia selalu mengambil inisiatif untuk menyelesaikan krisis ini di berbagai tingkat.

Junta militer Myanmar sebelumnya diberikan opsi oleh para pemimpin di ASEAN untuk menyelesaikan krisis paska-kudeta di negaranya melalui 5 Point of Consensus (5PC). Kesepakatan 5PC dibuat pada April 2021, dengan lima poin yakni dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman delegasi ASEAN ke Myanmar.

Berdasarkan laporan-laporan terkini yang terjadi di Myanmar, belum ada niatan dari junta untuk memenuhi kesepakatan itu. 

Baca juga: Rusia Tangkap Kepala PLTN Zaporizhzhia

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.






AS Masukkan China, Iran, dan Rusia sebagai Pelanggar Kebebasan Beragama

15 menit lalu

AS Masukkan China, Iran, dan Rusia sebagai Pelanggar Kebebasan Beragama

Menlu AS Antony Blinken mengatakan Amerika memberikan perhatian khusus kepada China, Iran, dan Rusia, di bawah Undang-undang Kebebasan Beragama.


Ketahui 2 Fungsi Paspampres, Bukan Sekadar Pengamanan Presiden dan Wapres

58 menit lalu

Ketahui 2 Fungsi Paspampres, Bukan Sekadar Pengamanan Presiden dan Wapres

Paspampres merupakan pasukan khusus yang bertugas untuk pengamanan Presiden dan wapres. Lalu, apa fungsi dari Paspampres?


Myanmar Tak Diundang Lagi ke Bali Democracy Forum

19 jam lalu

Myanmar Tak Diundang Lagi ke Bali Democracy Forum

Kementerian Luar Negeri RI dengan tanpa menyebutkan alasannya, memastikan Myanmar tidak diundang ke Bali Democracy Forum pekan depan.


Swiss Bekukan Aset Rusia Senilai Rp 122 Triliun

22 jam lalu

Swiss Bekukan Aset Rusia Senilai Rp 122 Triliun

Di antara aset yang dibekukan itu adalah 15 unit properti milik lembaga dan individu asal Rusia yang masuk daftar sanksi


Sejumlah Pendeta di Ukraina Disidang karena Dianggap Dukung Rusia

23 jam lalu

Sejumlah Pendeta di Ukraina Disidang karena Dianggap Dukung Rusia

Sejumlah pendeta Kristen orthodox dari Kyiv Pechersk Lavra dibawa ke meja hijau atas tuduhan telah mengglorifikasi Rusia


Jerman Kirim 7 Tank Tua Gepard ke Ukraina

23 jam lalu

Jerman Kirim 7 Tank Tua Gepard ke Ukraina

Jerman mengirimkan 7 tank tua Gepard ke Ukraina musim semi ini, menambah 30 tank pertahanan udara yang sudah digunakan untuk melawan Rusia


2.000 Pejuang Dilaporkan Tewas Melawan Junta Myanmar

1 hari lalu

2.000 Pejuang Dilaporkan Tewas Melawan Junta Myanmar

NUG sebagai pemerintah sipil Myanmar yang diakui dunia, juga mendesak sekutu untuk memberikan bantuan militer seperti halnya Ukraina


Serbia Menunjuk Tokoh Pro-Rusia Menjadi Kepala Badan Intelijen

1 hari lalu

Serbia Menunjuk Tokoh Pro-Rusia Menjadi Kepala Badan Intelijen

Serbia menunjuk Aleksandar Vulin, mantan mendagri pro-Rusia sebagai kepala badan intelijen


Zelensky: Lebih dari 1.300 Tahanan Ukraina Dibebaskan sejak Dimulainya Perang

1 hari lalu

Zelensky: Lebih dari 1.300 Tahanan Ukraina Dibebaskan sejak Dimulainya Perang

Zelensky berbicara setelah pertukaran tahanan baru dengan pasukan Rusia dan pro-Rusia.


Ukraina Kehilangan 10 Ribu - 13 Ribu Tentara, Rusia Lebih Banyak?

1 hari lalu

Ukraina Kehilangan 10 Ribu - 13 Ribu Tentara, Rusia Lebih Banyak?

Angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan antara 10.000 dan 13.000 tentara dalam perang, Rusia diperkirakan kehilangan 15 ribu tentaranya