TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joe Biden merombak kebijakan AS tentang ganja dengan mengampungi ribuan orang yang melanggar kepemilikan ganja serta meninjau kembali klasifikasi obat tersebut. Pada Kamis, 6 Oktober 2022, Biden mengatakan ribuan orang yang dihukum karena kepemilikan ganja, telah kesulitan mendapatkan pekerjaan, kepemilikan rumah maupun pendidikan. Namun dengan kebijakan baru ini, konsekuensi semacam itu bakal lebih ringan.
Baca: Biden Sebut Pengerahan Tentara di Afghanistan Sedang Didiskusikan
Hampir 40 negara bagian AS telah melegalkan penggunaan ganja dalam beberapa bentuk. Namun ganja tetap ilegal di beberapa negara bagian dan di tingkat federal.
Keputusan Biden ini akan menjadi langkah pertama menuju legalisasi yang lebih luas, sebuah langkah yang didukung oleh mayoritas orang Amerika. Kebijakan itu juga akan membawa perubahan besar-besaran bagi perusahaan serta penegakan hukum yang berdampak pada jutaan orang.
"Terlalu banyak nyawa yang dikorbankan karena pendekatan yang gagal terhadap ganja. Sudah waktunya kesalahan ini diperbaiki," kata Biden. Dia mendesak gubernur negara bagian untuk mengikutinya.
"Tidak seorang pun harus berada di penjara federal semata-mata karena kepemilikan ganja, tidak seorang pun harus berada di penjara lokal atau penjara negara bagian karena alasan itu," kata Biden.
Seorang pejabat senior administrasi mengatakan lebih dari 6.500 orang dengan hukuman federal dapat terpengaruh oleh keputusan tersebut.
Pendukung Biden menyambut baik langkah tersebut dan dampaknya terhadap ketidakseimbangan rasial dalam sistem peradilan AS. "Amerika Serikat tidak akan pernah melegalkan ganja secara adil sampai memperhitungkan kebijakan lama yang menyamakan ribuan pemuda kulit hitam dengan pengedar narkoba yang keras," kata Al Sharpton, presiden kelompok hak sipil Jaringan Aksi Nasional.
"Mereka dijebloskan ke jeruji besi selama bertahun-tahun karena ganja, merupakan pelanggaran tanpa kekerasan untuk zat yang sekarang dilegalkan oleh negara bagian merah dan negara bagian biru."
Kebijakan Ganja Biden Dikritik dan Dipuji
Namun kebijakan Biden ini menuai kritik dari Partai Republik. "Di tengah gelombang kejahatan dan ancaman resesi, Joe Biden memberikan pengampunan menyeluruh kepada para pelanggar narkoba. Banyak dari mereka mendapatkan tuduhan yang lebih serius," kata Senator Partai Republik Tom Cotton di Twitter. "Ini adalah upaya putus asa untuk mengalihkan perhatian dari kepemimpinan yang gagal."
Adapula yang memuji keputusan itu. “Kaukus progresif memuji tindakan Presiden Biden untuk memajukan peradilan pidana dan rasial,” kata Perwakilan Pramila Jayapal, yang memimpin sekelompok anggota parlemen berhaluan kiri, dalam sebuah pernyataan.
"Ini merupakan langkah besar dalam memperbaiki kesalahan di masa lalu dan mengubah kebijakan yang berdampak negatif pada banyak orang," kata Khari Edwards, kepala tanggung jawab sosial perusahaan di Ayr Wellness Inc, salah satu pengecer ganja terkemuka di Amerika Serikat.
Biden mengatakan dia telah meminta Jaksa Agung Merrick Garland mengampuni para terpidana kasus ganja, yang memenuhi syarat. "Departemen Kehakiman akan segera melaksanakan perintah Presiden, mengampuni individu yang terlibat dalam kepemilikan ganja, memulihkan hak politik, sipil, dan lainnya kepada mereka yang dihukum karena pelanggaran itu," kata departemen tersebut dalam sebuah pernyataan.
Baca: Momen Lawatan Joe Biden ke Arab Saudi
REUTERS | NESA AQILA | DRC
