TEMPO.CO, Jakarta - Taiwan memprediksi pemaksaan dan intimidasi dari Cina akan meningkat begitu Presiden Cina Xi Jinping mengambil masa jabatan ketiganya. Berbicara kepada anggota parlemen, Chiu Tai-san, kepala Dewan Urusan Daratan Taiwan yang membuat kebijakan China, mengatakan Xi akan lebih mengkonsolidasikan kekuasaannya di kongres Partai Komunis Cina.
Perombakan kepemimpinan Beijing yang terjadi sekali dalam lima tahun sekali akan ditetapkan lewat kongres Partai Komunis yang akan dimulai pada 16 Oktober. Presiden Xi siap memecahkan rekor dan mengamankan masa kepemimpinannya untuk ketiga kali.
Presiden China Xi Jinping, mengunjungi sebuah kawasan industri yang memproduksi cetakan dan suku cadang otomotif kelas atas di Ningbo, Provinsi Zhejiang, China timur, 29 Maret 2020. Presiden Xi melakukan inspeksi terhadap proses pelanjutan kembali pekerjaan dan produksi di Zhejiang. Xinhua/Yan Yan
Cina memandang Taiwan yang diperintah secara demokratis sebagai wilayah kesatuan Cina. Negeri Tirai Bambu itu telah meningkatkan tekanan militer dan politik di Taiwan untuk menegaskan klaim kedaulatan, termasuk mengadakan latihan perang di dekat Taiean pada Agustus 2022, setelah Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi kunjungan kerja ke Taipei.
"Setelah itu, kekuatan Partai Komunis Cina akan berkembang secara bertahap, seiring dengan penekanan terus-menerus untuk mendorong proses reunifikasi dalam strategi pengembangannya. Kami percaya bahwa pekerjaan otoritas Beijing di Taiwan telah memasuki tahap memperkuat praktik yang disebut 'anti-kemerdekaan dan mempromosikan reunifikasi," kata Chiu.
Chiu menambahkan Cina akan menggunakan pemaksaan dan intimidasi, zona abu-abu, dan hukum internasional untuk mengganggu dan menghalangi interaksi dan kerja sama Taiwan dengan komunitas internasional agar Taiwan tak lepas dari Cina.
Baca juga: AS Keluarkan Visa Menlu Sergei Lavrov di Hari Pembukaan Sidang PBB
Berbicara pada sesi paralel di parlemen, Direktur Jenderal Biro Keamanan Nasional Taiwan Chen Ming-tong mengatakan Xi menggunakan Taiwan sebagai cara untuk tetap berkuasa.
"Sudah menjadi posisinya bahwa masalah Taiwan tidak dapat diteruskan ke generasi berikutnya lagi, jadi dia menggunakan masalah Taiwan sebagai alasan untuk memperpanjang masa jabatannya. Akibatnya dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang Taiwan. Namun, jika dia menyelesaikan masalah Taiwan maka dia tidak punya alasan untuk masa jabatan lain," kata Chen.
Cina tidak pernah menggunaan kekuatan militer untuk membawa Taiwan di bawah kendalinya, tetapi berjanji akan berusaha melakukan penyatuan kembali secara damai dengan Taiwan di bawah model "satu negara, dua sistem".
Jajak pendapat mengungkap semua partai politik utama di Taiwan menolak proposal itu dan hampir tidak ada dukungan publik.
Kantor Urusan Taiwan-Cina tidak mau berkomentar perihal ini. Cina sedang libur nasional selama seminggu saat berita ini diturunkan.
Cina menolak untuk berbicara dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen yang terpilih kembali pada 2020 setelah Tsai berjanji melawan Beijing. Cina percaya bahwa Tsai adalah seorang separatis. Tsai telah berulang kali menawarkan pembicaraan berdasarkan kesetaraan dan saling menghormati.
REUTERS | NESA AQILA
Baca juga: CSIS Yakin Kasus TNI Mutilasi Warga Papua Tak Ganggu KTT G20
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini
