TEMPO.CO, Jakarta - Korea Utara kembali menembakkan rudal balistik jarak pendek ke laut arah Jepang, Kamis, 6 Oktober 2022, setelah kembalinya kapal induk AS ke wilayah tersebut dan pertemuan Dewan Keamanan PBB sebagai tanggapan atas peluncuran baru-baru ini oleh Pyongyang.
Jika sebelumnya Korea Utara meluncurkan rudal di atas wilayah Jepang, kali ini peluru kendali diarahkan ke laut namun berjumlah dua.
Peluncuran rudal tersebut adalah yang keenam dalam 12 hari dan yang pertama sejak Korea Utara menembakkan rudal jarak menengah (IRBM) di atas Jepang pada hari Selasa, yang mendorong latihan rudal bersama Korea Selatan dan AS di mana satu senjata jatuh dan terbakar.
Baca juga Korea Utara Uji Coba Rudal yang Ditembak ke Arah Jepang
Peluncuran terakhir ini dilaporkan oleh Kepala Staf Gabungan Korea Selatan dan pemerintah Jepang.
"Ini adalah keenam kalinya dalam waktu singkat, hanya menghitung yang dari akhir September," kata Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida kepada wartawan. "Ini benar-benar tidak bisa ditoleransi."
Peluncuran itu terjadi sekitar satu jam setelah Korea Utara mengutuk Amerika Serikat karena berbicara dengan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang "tindakan balasan yang adil dari Tentara Rakyat Korea pada latihan bersama Korea Selatan-AS," menunjukkan bahwa uji coba misilnya adalah reaksi terhadap gerakan militer sekutu.
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kementerian luar negeri negara tertutup itu, Korea Utara juga mengutuk Washington karena memposisikan ulang kapal induk AS di lepas semenanjung Korea, dengan mengatakan itu merupakan ancaman serius bagi stabilitas.
USS Ronald Reagan dan kapal perang yang menyertainya tiba-tiba dikerahkan kembali sebagai tanggapan atas peluncuran IRBM Korea Utara di atas Jepang.
Amerika Serikat mengutuk peluncuran Kamis, kata juru bicara Departemen Luar Negeri, menyebutnya sebagai pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB dan ancaman bagi tetangga regional dan masyarakat internasional.
Juru bicara itu, bagaimanapun, menambahkan bahwa Washington berkomitmen untuk pendekatan diplomatik dan meminta Korea Utara untuk terlibat dalam dialog.
Amerika Serikat menuduh China dan Rusia pada hari Rabu memberi angin pada pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dengan menghalangi upaya untuk memperkuat sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Pyongyang atas senjata nuklir dan program rudal balistiknya.
Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol, yang akan berbicara dengan Kishida melalui telepon pada hari Kamis, mengatakan kepada wartawan bahwa negaranya akan memastikan keamanan melalui aliansinya dengan Amerika Serikat dan kerjasama dengan Jepang.
Dia mengatakan kapal induk AS telah memasuki perairan Korea Selatan pada Rabu malam.
Dewan keamanan nasional Yoon memperingatkan bahwa Korea Utara akan menghadapi tanggapan internasional yang kuat atas tes tersebut.
Tokyo mengajukan "protes keras" terhadap Korea Utara atas peluncuran Kamis melalui delegasi di Beijing, kata Menteri Pertahanan Jepang Yasukazu Hamada.
Rudal pertama pada hari Kamis kemungkinan terbang di ketinggian sekitar 100 km dan jangkauan 350 km, sedangkan yang kedua diperkirakan memiliki ketinggian 50 kilometer dan menempuh jarak 800 km, kemungkinan terbang dalam lintasan yang tidak teratur, katanya. .
Banyak rudal balistik jarak pendek (SRBM) terbaru Korea Utara dirancang untuk terbang pada lintasan yang lebih rendah, dan berpotensi bermanuver, mempersulit upaya untuk mendeteksi dan mencegatnya.
"Korea Utara tanpa henti dan sepihak meningkatkan provokasinya terutama sejak awal tahun ini," kata Hamada kepada wartawan.
JCS Korea Selatan mengatakan rudal diluncurkan dari dekat ibukota Korea Utara, Pyongyang.
Korea Utara telah meluncurkan sekitar 40 rudal tahun ini. Percobaan dimulai pada Januari dengan peluncuran "rudal hipersonik" baru, dan berlanjut dengan memasukkan rudal jelajah jarak jauh; SRBM ditembakkan dari gerbong, bandara, dan kapal selam; rudal balistik antarbenua (ICBM) pertamanya diluncurkan sejak 2017; dan tembakan IRBM di atas Jepang.
Tampaknya juga siap untuk melakukan uji coba nuklir untuk pertama kalinya sejak 2017, menurut pejabat di Seoul dan Washington.
Amerika Serikat dan sekutunya telah meningkatkan unjuk kekuatan militer di kawasan itu, tetapi tampaknya ada sedikit prospek sanksi internasional lebih lanjut dari Dewan Keamanan PBB, yang telah mengeluarkan resolusi yang melarang pengembangan rudal dan nuklir Korea Utara.
Wakil Duta Besar China untuk PBB, Geng Shuang, mengatakan Dewan Keamanan perlu memainkan peran konstruktif "daripada hanya mengandalkan retorika atau tekanan yang kuat."
Pada bulan Mei, China dan Rusia memveto usulan AS untuk memberlakukan lebih banyak sanksi PBB terhadap Korea Utara atas peluncuran rudal balistiknya yang baru, secara terbuka memecah Dewan Keamanan untuk pertama kalinya sejak mulai menghukum Pyongyang dengan sanksi pada 2006.
Reuters
Baca juga Balas Korea Utara, Rudal Korea Selatan Gagal Meluncur Mulus
