TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Taiwan Chiu Kuo-cheng mengklaim China telah menghancurkan kesepakatan diam-diam tentang gerakan militer di Selat Taiwan.
Seperti dilansir Reuters Rabu 5 Oktober 2022, Chiu menyebut hal itu terjadi ketika China melintasi 'garis tengah' tidak resmi yang mengalir di perairan itu.
"Garis median seharusnya menjadi kesepakatan diam-diam untuk semua orang," kata Chiu dalam rapat komite parlemen Taiwan. "Perjanjian diam-diam itu telah dihancurkan."
Meski mengakui kesepakatan secara diam-diam garis tengah dengan China sudah hancur, Chiu mengatakan kepada parlemen Taiwan bahwa Taiwan akan bereaksi jika China melewati 'garis merah'.
Dia tidak mengatakan apa itu garis merah Taiwan, tetapi itu termasuk pesawat China dan drone yang terbang ke wilayah Taiwan.
China, yang memandang pulau yang diperintah secara demokratis sebagai wilayahnya sendiri, melakukan latihan skala besar termasuk menembakkan rudal ke Taipei pada Agustus lalu untuk menunjukkan kemarahannya atas kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan.
Kegiatan militer China di dekat Taiwan terus berlanjut sejak itu, meskipun pada tingkat yang jauh berkurang, dan pesawat militer China secara rutin melintasi garis tengah, yang selama bertahun-tahun bertindak sebagai penghalang tidak resmi antara kedua belah pihak.
China tidak pernah secara resmi mengakui garis yang dibuat oleh seorang jenderal AS pada 1954 pada puncak permusuhan Perang Dingin antara Komunis China dan Taiwan yang didukung AS.
Selat Taiwan lebarnya sekitar 180 kilometer dan pada titik tersempitnya, garis tengahnya sekitar 40 kilometer dari perairan Taiwan.
Beberapa pejabat Taiwan dan analis keamanan mengatakan akan sulit bagi pulau itu untuk mempertahankan garis tengah tanpa meningkatkan risiko eskalasi berbahaya.
Chiu mengatakan pelanggaran garis tengah kedua negara oleh China menunjukkan cara baru Beijing dalam kebijakannya, yang akan ditentang Taiwan.
"Mereka ingin membangun new normal tapi kami tidak berubah ... kami akan berdiri teguh ketika mereka datang. Kami tidak menyerah."
Selama bertahun-tahun, China diam-diam mengakui garis median yang tidak ditandai. Namun, pada 2020 seorang juru bicara kementerian luar negeri menyatakan hal itu "tidak ada". China mengatakan angkatan bersenjatanya memiliki hak untuk beroperasi di sekitar Taiwan karena itu adalah wilayah China.
Taiwan menolak klaim kedaulatan China dengan mengatakan karena China tidak pernah memerintah Taiwan, hanya 23 juta penduduk pulau itu yang memiliki hak untuk memutuskan masa depan mereka.
Berbicara kepada wartawan sebelumnya pada hari ini, Chiu mengatakan memperpanjang wajib militer Taiwan lebih dari empat bulan adalah masalah penting. Namun, kementerian menurut dia masih dalam pembicaraan dengan lembaga pemerintah lainnya untuk mencari tahu rinciannya.
Baca juga: Didukung Presiden Tsai Ing-Wen, Taiwan Luncurkan Saluran TV Bahasa Inggris
REUTERS (NESA AQILA)
