Inggris Dukung Indonesia Kecam Pencaplokan Ukraina oleh Rusia

Reporter

Editor

Yudono Yanuar

Pengungsi asal Mariupol unjuk rasa menentang referendum di wilayah yang diduduki Rusia di Kyiv, Ukraina 24 September 2022. REUTERS/Valentyn Ogirenko

TEMPO.CO, Jakarta -  Inggris menyambut baik pernyataan penolakan Indonesia tentang referendum palsu Rusia dan pencaplokan secara ilegal wilayah kedaulatan Ukraina.

"Saya menyambut baik pernyataan Indonesia yang menyatakan bahwa referendum palsu ini adalah pelanggaran terhadap Piagam PBB dan hukum internasional," kata Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins dalam keterangannya seperti dikutip Antara, Selasa, 4 Oktober 2022.

Inggris memiliki pandangan yang sama dengan Indonesia bahwa semua negara harus menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara lain, dan bahwa referendum ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional, demikian disampaikan Kedubes Inggris.

Pemerintah Inggris menilai bahwa prinsip-prinsip tersebut sangat penting untuk perdamaian dan keamanan global.

Upaya Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menggambar ulang perbatasan internasional dengan paksa merusak aturan hukum, dan aturan hukum ini telah memberikan manfaat bagi semua negara, kata Kedubes Inggris.

Pemerintah Inggris menganggap klaim Putin untuk memasukkan wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson dan Zaporizhzhya ke dalam wilayah Federasi Rusia sebagai titik terendah baru dalam pelanggaran Rusia terhadap hukum internasional.

Dengan tindakan itu, Rusia kembali melanggar kedaulatan Ukraina, integritas teritorialnya, Piagam PBB, dan prinsip-prinsip serta komitmen yang disepakati bersama dari Helsinki Final Act dan Piagam Paris, menurut Kedubes Inggris.

"Putin kalah dalam perang ini dan langkahnya untuk merebut wilayah Ukraina melalui referendum palsu adalah pelanggaran serius terhadap Piagam PBB, membuat perdamaian semakin sulit untuk dicapai," kata Dubes Owen Jenkins.

"Ini adalah eskalasi besar, dan bersama mitra kami, Inggris meningkatkan sanksi dan tindakan untuk memastikan bahwa Rusia mengakhiri perangnya di Ukraina dan kerusakan yang ditimbulkannya terhadap orang-orang di seluruh dunia," ujar Jenkins.

Sebagai tanggapan bersama dengan para mitra internasionalnya, Inggris telah menerapkan serangkaian sanksi lebih lanjut yang menargetkan sektor-sektor utama ekonomi Rusia.

Tidak ada keraguan bahwa tindakan agresi Rusia yang berkelanjutan akan memperpanjang dampak negatif yang telah dijatuhkan Rusia pada ekonomi global dan akan membahayakan prospek perdamaian, kata Kedubes Inggris.

Sikap Indonesia terhadap Pencaplokan Wilayah Ukraina oleh Rusia

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia melalui pernyataan Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa semua negara harus menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah negara lain sesuai dengan prinsip-prinsip utama yang dirangkum dalam Piagam PBB.

"Indonesia secara konsisten menjunjung tinggi dan menghormati prinsip-prinsip tersebut (Piagam PBB). Prinsip-prinsip ini juga berlaku dalam kasus referendum empat wilayah di Ukraina. Pelaksanaan referendum tersebut melanggar prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional," kata Kemenlu RI dalam sebuah pernyataan resmi yang juga diunggah di Twitter.

"Referendum semacam itu akan semakin mempersulit upaya untuk menyelesaikan konflik secara damai dan membuat perang menjadi berkepanjangan, yang hanya akan menyebabkan penderitaan bagi semua orang," demikian pernyataan Kemenlu RI.

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres juga telah berulang kali mendorong upaya untuk membentuk langkah-langkah pengakhiran perang antara Rusia dan Ukraina.

"Sekarang adalah waktu yang tidak kalah penting bagi kita untuk bekerja sama mengakhiri perang yang telah menghancurkan dan tidak masuk akal ini, serta menegakkan Piagam PBB dan hukum internasional," ujar Sekjen Guterres.






Benteng Victoria di Kota Ambon, Tempat Pahlawan Pattimura Dihukum Gantung Belanda

6 jam lalu

Benteng Victoria di Kota Ambon, Tempat Pahlawan Pattimura Dihukum Gantung Belanda

Benteng Victoria terletak di Desa Uritetu, Sirimau, Ambon. Belanda gunakan benteng ini sebagai pusat pemerintahan. Pattimura dihukum gantung di sini.


Sanna Marin Sebut Perang Ukraina Menunjukkan Eropa Terlalu Bergantung ke Amerika Serikat

7 jam lalu

Sanna Marin Sebut Perang Ukraina Menunjukkan Eropa Terlalu Bergantung ke Amerika Serikat

Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin menyatakan, Invasi Rusia ke Ukraina telah menunjukkan Eropa terlalu bergantung pada Amerika Serikat untuk masalah keamanannya sendiri.


Utusan Khusus Amerika untuk Hak LGBTQIA+ Batal ke Indonesia

20 jam lalu

Utusan Khusus Amerika untuk Hak LGBTQIA+ Batal ke Indonesia

Utusan Khusus Amerika Serikat untuk Hak LGBTQIA+ Jessica Stern dikonfirmasi batal berkunjung ke Indonesia, yang sedianya dijadwalkan pekan depan.


Swiss Bekukan Aset Rusia Senilai Rp 122 Triliun

21 jam lalu

Swiss Bekukan Aset Rusia Senilai Rp 122 Triliun

Di antara aset yang dibekukan itu adalah 15 unit properti milik lembaga dan individu asal Rusia yang masuk daftar sanksi


Sejumlah Pendeta di Ukraina Disidang karena Dianggap Dukung Rusia

22 jam lalu

Sejumlah Pendeta di Ukraina Disidang karena Dianggap Dukung Rusia

Sejumlah pendeta Kristen orthodox dari Kyiv Pechersk Lavra dibawa ke meja hijau atas tuduhan telah mengglorifikasi Rusia


Jerman Kirim 7 Tank Tua Gepard ke Ukraina

23 jam lalu

Jerman Kirim 7 Tank Tua Gepard ke Ukraina

Jerman mengirimkan 7 tank tua Gepard ke Ukraina musim semi ini, menambah 30 tank pertahanan udara yang sudah digunakan untuk melawan Rusia


Kemlu: Indonesia Belum Mengakui Pemerintah Taliban Afghanistan

23 jam lalu

Kemlu: Indonesia Belum Mengakui Pemerintah Taliban Afghanistan

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan posisi Indonesia belum mengakui Pemerintahan Taliban di Afghanistan.


BMW Seri 3 Resmi Meluncur di Indonesia, Harganya Mulai Rp 900 Jutaan

1 hari lalu

BMW Seri 3 Resmi Meluncur di Indonesia, Harganya Mulai Rp 900 Jutaan

BMW Indonesia meluncurkan BMW seri 3 terbaru pada Jumat, 2 Desember 2022, di Plaza Senayan, Jakarta.


Komisi Eropa Tak Mau Minta Maaf karena Ungkap Jumlah Korban Tewas di Perang Ukraina

1 hari lalu

Komisi Eropa Tak Mau Minta Maaf karena Ungkap Jumlah Korban Tewas di Perang Ukraina

Komisi Eropa merasa tidak perlu meminta maaf ke Ukraina terkait ucapan Ursula Von Der Leyen, yang mengklaim militer Ukraina kehilangan 100 ribu jiwa


2.000 Pejuang Dilaporkan Tewas Melawan Junta Myanmar

1 hari lalu

2.000 Pejuang Dilaporkan Tewas Melawan Junta Myanmar

NUG sebagai pemerintah sipil Myanmar yang diakui dunia, juga mendesak sekutu untuk memberikan bantuan militer seperti halnya Ukraina