Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Warga China Kritisi Kebijakan Nol Covid, Dorong Keterbukaan

Reporter

Editor

Yudono Yanuar

image-gnews
Seorang pekerja mengenakan baju hazmat di tengah merebaknya kasus Covid-19, di Beijing, Cina, 13 Juni 2022. Pejabat setempat melakukan pengujian massal kepada warga menyusul melonjaknya kasus Covid-19. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
Seorang pekerja mengenakan baju hazmat di tengah merebaknya kasus Covid-19, di Beijing, Cina, 13 Juni 2022. Pejabat setempat melakukan pengujian massal kepada warga menyusul melonjaknya kasus Covid-19. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komentator China terkemuka Hu Xijin mengatakan, para ahli epidemi perlu berbicara dan pemerintah harus melakukan penelitian komprehensif, serta membuat studi yang transparan untuk meninjau kebijakan Covid-19 negara itu.

Seruan Hu tentang kebijakan Covid-19  yang tidak biasa di media sosial China untuk keterbukaan dan transparansi membuatnya mendapatkan 34.000 like di mikroblog Weibo yang mirip Twitter. Ia juga mendapat tanggapan jujur dari netizen di internet yang biasanya langsung menyensor suara miring dan dianggap berisiko bagi stabilitas sosial.

Para pemimpin tinggi China memperingatkan pada Mei di tengah penguncian Covid di Shanghai dan pembatasan yang meluas di ibu kota Beijing, bahwa mereka akan melawan komentar atau tindakan apa pun yang mendistorsi, meragukan, atau menolak kebijakan negara itu.

"Tentang masa depan, China membutuhkan penelitian dan perhitungan yang sangat rasional," kata Hu, mantan pemimpin redaksi tabloid negara nasionalis Global Times.

"Para ahli harus berbicara, dan negara harus mengatur studi komprehensif dan membuatnya transparan kepada publik: apa pro dan kontra bagi rakyat jelata kita, dan apa pro dan kontra keseluruhan untuk negara?"

China secara signifikan memperketat kebijakan COVID-19 tahun ini untuk menahan penyebaran varian Omicron yang sangat menular bahkan ketika jumlah kematiannya sejak pandemi dimulai tetap rendah - sekitar 5.226 - dan karena banyak negara lain melepaskan pembatasan dan belajar hidup dengan virus corona.

"Tentang pencegahan epidemi yang berlebihan," tulis seorang pengguna Weibo sebagai tanggapan atas postingan Hu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dengan dalih mengutamakan kehidupan banyak orang, seluruh kota telah mengalami berbagai tingkat penguncian, sementara kasus yang terinfeksi atau yang dicurigai dikurung di fasilitas atau di rumah, dan penduduk setempat diharuskan melakukan tes PCR atau dilarang masuk fasilitas dan ruang publik. 

"Saya tidak keberatan terinfeksi, tetapi saya khawatir Anda tidak dapat membantu, kecuali hanya menghentikan saya untuk bergerak bebas," kata pengguna Weibo lainnya.

Bahkan Hong Kong yang dikuasai China bergerak untuk membatalkan kebijakan karantina hotel Covid-19 yang kontroversial untuk semua kedatangan, lebih dari 2 1/2 tahun setelah pertama kali diterapkan, dan hanya beberapa minggu menjelang kongres besar Partai Komunis di Beijing bulan depan ketika Presiden Xi Jinping diperkirakan akan mengamankan masa jabatan ketiga yang melanggar preseden sebagai pemimpin China.  

Makau juga berencana membuka kembali perbatasannya untuk kelompok wisata daratan pada bulan November.  

"Rakyat harus mempercayai negara, tetapi negara juga harus mempercayai pemahaman rakyat," kata Hu.

Reuters

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mengapa Apple Intelligence Belum Bisa Digunakan di China dan Eropa?

2 hari lalu

Apple terus berinovasi menghadirkan produk elektronik dan sistem operasi, termasuk Apple Intelligence. Apa itu Apple Intelligence? Foto: Apple
Mengapa Apple Intelligence Belum Bisa Digunakan di China dan Eropa?

Apple Intelligence belum bisa digunakan di China dan Eropa karena regulasi privasi ketat di kedua wilayah tersebut.


Dirjen Tenaga Kesehatan Kemenkes Hindari Wartawan Saat Keluar dari KPK, Diperiksa Kasus Pengadaan APD Covid-19

6 hari lalu

Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Arianti Anaya, berlari menghindari awak media seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 12 September 2024. Arianti Anaya, diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri Covid-19 TEMPO/Imam Sukamto
Dirjen Tenaga Kesehatan Kemenkes Hindari Wartawan Saat Keluar dari KPK, Diperiksa Kasus Pengadaan APD Covid-19

Sebelumnya, sudah ada banyak nama yang dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi APD Covid-19


Pemprov Papua Minta Warga Gunakan Masker untuk Cegah Penularan Mpox

7 hari lalu

Ilustrasi mengenakan masker/pencemaran udara. REUTERS/Beawiharta
Pemprov Papua Minta Warga Gunakan Masker untuk Cegah Penularan Mpox

Pemprov Papua melalui Dinas Kesehatan setempat meminta masyarakat agar mulai menerapkan penggunaan masker guna mencegah penularan virus Monkeypox (Mpox) atau cacar monyet


Menteri BUMN Erick Thohir Merger AP I dan AP II Jadi PT Angkasa Pura Indonesia, Sejak Kapan Direncanakan?

8 hari lalu

Suasana lengang area konter 'check in' Terminal Internasional saat hari pertama pembukaan kembali penerbangan internasional di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Kamis 14 Oktober 2021. Bandara Ngurah Rai resmi dibuka kembali untuk melayani penerbangan internasional meskipun hingga Kamis siang masih belum ada pengajuan 'slot time' penerbangan internasional dari maskapai penerbangan di bandara tersebut. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf
Menteri BUMN Erick Thohir Merger AP I dan AP II Jadi PT Angkasa Pura Indonesia, Sejak Kapan Direncanakan?

Erick Thohir merger PT Angkasa Pura I (Persero)atau AP I dan AP II melalui proses integrasi yakni PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports.


Vivo Y37 Pro Resmi Rilis di China, Bagaimana Spesifikasinya?

11 hari lalu

Vivo Y37. Foto : vivo
Vivo Y37 Pro Resmi Rilis di China, Bagaimana Spesifikasinya?

Vivo Y37 Pro rilis di China, spesifikasinya antara lain memiliki layar LCD HD+ 6,68 inci dengan refresh rate 120Hz.


Putin Sebut Keluarganya Fasih Berbahasa Mandarin, Tapi Tak Lupakan Bahasa Inggris

16 hari lalu

Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara dengan murid-murid selama pelajaran
Putin Sebut Keluarganya Fasih Berbahasa Mandarin, Tapi Tak Lupakan Bahasa Inggris

Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada Senin bahwa anggota muda keluarganya fasih berbahasa Mandarin.


BPS Beberkan Dampak Penduduk Kelas Menengah Turun Kelas: Perekonomian Kurang Resilien

18 hari lalu

Ilustrasi belanja / masyarakat kelas menengah. ANTARA/Puspa Perwitasari
BPS Beberkan Dampak Penduduk Kelas Menengah Turun Kelas: Perekonomian Kurang Resilien

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti membeberkan dampak proporsi jumlah penduduk kelas menengah yang turun kelas.


Usut Korupsi Bansos Presiden di Masa Pandemi Covid-19, KPK Periksa Mantan Kepala Biro Kemensos

19 hari lalu

Warga menerima bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah.  TEMPO/Subekti.
Usut Korupsi Bansos Presiden di Masa Pandemi Covid-19, KPK Periksa Mantan Kepala Biro Kemensos

KPK terus memeriksa sejumlah pihak yang terlibat dalam pengadaan Bansos Presiden di masa pandemi Covid-19. Kerugian negara sementara Rp 125 Miliar.


BPS: 9,48 Juta Penduduk Kelas Menengah Turun ke Ambang Rentan Miskin

21 hari lalu

 Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. TEMPO/Aisha Shaidra
BPS: 9,48 Juta Penduduk Kelas Menengah Turun ke Ambang Rentan Miskin

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar mengatakan ada 9,48 juta penduduk kelas menengah yang turun kelas ke ambang rentan miskin.


Prabowo Ungkap Peran Jokowi Ketika Pandemi Covid-19

22 hari lalu

Presiden terpilih dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh saat tiba dalam penutupan Kongres III Partai NasDem di JCC, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Kongres III Partai NasDem kembali menetapkan Surya Paloh sebagai Ketua Umum untuk periode 2024-2029. TEMPO/M Taufan Rengganis
Prabowo Ungkap Peran Jokowi Ketika Pandemi Covid-19

Presiden terpilih Prabowo Subianto membela Presiden Jokowi yang kebijakan dan kinerjanya kerap mendapatkan kritikan.