Warga China Kritisi Kebijakan Nol Covid, Dorong Keterbukaan

TEMPO.CO, Jakarta - Komentator China terkemuka Hu Xijin mengatakan, para ahli epidemi perlu berbicara dan pemerintah harus melakukan penelitian komprehensif, serta membuat studi yang transparan untuk meninjau kebijakan Covid-19 negara itu.

Seruan Hu tentang kebijakan Covid-19  yang tidak biasa di media sosial China untuk keterbukaan dan transparansi membuatnya mendapatkan 34.000 like di mikroblog Weibo yang mirip Twitter. Ia juga mendapat tanggapan jujur dari netizen di internet yang biasanya langsung menyensor suara miring dan dianggap berisiko bagi stabilitas sosial.

Para pemimpin tinggi China memperingatkan pada Mei di tengah penguncian Covid di Shanghai dan pembatasan yang meluas di ibu kota Beijing, bahwa mereka akan melawan komentar atau tindakan apa pun yang mendistorsi, meragukan, atau menolak kebijakan negara itu.

"Tentang masa depan, China membutuhkan penelitian dan perhitungan yang sangat rasional," kata Hu, mantan pemimpin redaksi tabloid negara nasionalis Global Times.

"Para ahli harus berbicara, dan negara harus mengatur studi komprehensif dan membuatnya transparan kepada publik: apa pro dan kontra bagi rakyat jelata kita, dan apa pro dan kontra keseluruhan untuk negara?"

China secara signifikan memperketat kebijakan COVID-19 tahun ini untuk menahan penyebaran varian Omicron yang sangat menular bahkan ketika jumlah kematiannya sejak pandemi dimulai tetap rendah - sekitar 5.226 - dan karena banyak negara lain melepaskan pembatasan dan belajar hidup dengan virus corona.

"Tentang pencegahan epidemi yang berlebihan," tulis seorang pengguna Weibo sebagai tanggapan atas postingan Hu.

Dengan dalih mengutamakan kehidupan banyak orang, seluruh kota telah mengalami berbagai tingkat penguncian, sementara kasus yang terinfeksi atau yang dicurigai dikurung di fasilitas atau di rumah, dan penduduk setempat diharuskan melakukan tes PCR atau dilarang masuk fasilitas dan ruang publik. 

"Saya tidak keberatan terinfeksi, tetapi saya khawatir Anda tidak dapat membantu, kecuali hanya menghentikan saya untuk bergerak bebas," kata pengguna Weibo lainnya.

Bahkan Hong Kong yang dikuasai China bergerak untuk membatalkan kebijakan karantina hotel Covid-19 yang kontroversial untuk semua kedatangan, lebih dari 2 1/2 tahun setelah pertama kali diterapkan, dan hanya beberapa minggu menjelang kongres besar Partai Komunis di Beijing bulan depan ketika Presiden Xi Jinping diperkirakan akan mengamankan masa jabatan ketiga yang melanggar preseden sebagai pemimpin China.  

Makau juga berencana membuka kembali perbatasannya untuk kelompok wisata daratan pada bulan November.  

"Rakyat harus mempercayai negara, tetapi negara juga harus mempercayai pemahaman rakyat," kata Hu.

Reuters