Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PBB Singgung Eskalasi Konflik di Papua di Sidang Dewan HAM

Reporter

image-gnews
Tiga tersangka melakukan adegan saat mengikuti rekonstruksi pembunuhan dan mutilasi empat warga di Timika, Papua, Sabtu 3 September 2022. Sebanyak 230 petugas gabungan TNI dan Polri mengamankan proses rekonstruksi 10 tersangka yang terdiri empat warga sipil dan enam prajurit TNI AD. ANTARA FOTO/Sevianto Pakiding
Tiga tersangka melakukan adegan saat mengikuti rekonstruksi pembunuhan dan mutilasi empat warga di Timika, Papua, Sabtu 3 September 2022. Sebanyak 230 petugas gabungan TNI dan Polri mengamankan proses rekonstruksi 10 tersangka yang terdiri empat warga sipil dan enam prajurit TNI AD. ANTARA FOTO/Sevianto Pakiding
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Tinggi sementara PBB bidang HAM, Nada Al-Nashif, dalam Sidang Dewan HAM yang ke-51 menyindir kekerasan intensif yang terjadi di Papua dengan jumlah korban yang belum diketahui. Al-Nashif juga menyinggung kasus dugaan anggota TNI memutilasi warga sipil di Papua pada Agustus 2022. 

"Saya terkejut dengan laporan baru-baru ini tentang mayat empat warga sipil asli Papua yang terpotong-potong ditemukan di luar Timika di Provinsi Papua Barat pada 22 Agustus," kata Al-Nashif di Jenewa, Selasa, 13 September 2022.

PBB secara spesifik menyoroti upaya awal Pemerintah untuk menyelidiki kasus ini, termasuk penangkapan setidaknya enam personel militer. Namun Al-Nashif mengatakan pihaknya menuntut pertanggung jawaban dan mendesak penyelidikan yang menyeluruh, tidak memihak, dan independen.

Tiga tersangka melakukan adegan memasukkan tubuh korban Arnold Lokbere ke dalam mobil saat mengikuti rekonstruksi pembunuhan dan mutilasi empat warga di Timika, Papua, Sabtu 3 September 2022. Sebanyak 230 petugas gabungan TNI dan Polri mengamankan proses rekonstruksi 10 tersangka yang terdiri empat warga sipil dan enam prajurit TNI AD. ANTARA FOTO/Sevianto Pakiding

Menanggapi pidato Al Nashif, Indonesia meyakinkan telah mengambil langkah langsung untuk memproses para tersangka secara hukum.

"Presiden Joko Widodo secara langsung telah memerintahkan Panglima TNI untuk menyelesaikan kasus ini secara tuntas, dan untuk memproses hukum semua pelaku kejahatan tersebut," demikian bunyi naskah pidato Indonesia di PBB, yang sampai ke Tempo, Rabu, 14 September 2022.

Isi naskah itu berdasarkan laporan Panglima TNI Andika Perkasa yang menjelaskan sebanyak 9 tersangka telah ditahan, diperiksa, dan menjalani proses hukum. Semua tersangka menghadapi dakwaan berlapis, termasuk dakwaan pembunuhan berencana.

Para tersangka menghadapi kemungkinan hukuman 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Semua pelaku yang merupakan anggota TNI akan dipecat secara tidak hormat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mengenai peningkatan kekerasan di Papua, Perwakilan RI untuk PBB, WTO dan organisasi lainnya di Jenewa, menggarisbawahi bahwa kekerasan separatis bersenjata, termasuk terhadap warga sipil, telah menyebabkan eskalasi ini dan menjadi hambatan dalam mewujudkan perdamaian dan keadilan.

"Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, yang telah melakukan tindakan teroris kekerasan terhadap pasukan keamanan Indonesia dan warga sipil selama beberapa dekade, baru-baru ini meningkatkan serangan, menargetkan warga sipil yang mereka tuduh memiliki hubungan dengan pemerintah pusat," demikian keterangan Perwakilan RI.

Sebelumnya pada Juli 2022, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat diduga menembak dan/atau menikam 12 warga sipil serta menewaskan 10 orang (termasuk warga lokal Papua) di Nogolaid, Kabupaten Nduga, Papua. Pemerintah Indonesia mengutuk keras tindakan teror yang tidak manusiawi itu dan berkomitmen membawa pelaku kekejaman ini ke pengadilan.

Dalam pidatonya, Al-Nashif menyerukan negara-negara agar membangun jembatan serta komitmen politik yang didasarkan pada standar HAM internasional yang dapat mendorong untuk maju menuju masyarakat yang lebih adil dan setara. Sedangkan Indonesia meminta Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM (OHCHR) dapat menggunakan platformnya untuk semakin menyuarakan kecaman terhadap tindakan teroris yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata.

Baca juga: Kasus Prajurit TNI Mutilasi Warga Papua, Satu Tersangka Warga Sipil Masih Buron

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.          

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Yayasan Pusaka: Deforestasi di Papua Periode Januari-Februari 2024 Seluas 765,71 Ha

9 jam lalu

Peta Distrik Sarmi, Papua. google.com
Yayasan Pusaka: Deforestasi di Papua Periode Januari-Februari 2024 Seluas 765,71 Ha

Yayasan Pusaka mengidentifikasi deforestasi di Papua Januari-Februari 2024 seluas 765,71 Ha meski Indonesia mendapatkan dana dari komunitas global.


Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

10 jam lalu

Warga pegunungan memberikan hak pilihnya pada Pemilu serentak 2024 Sistem Noken di Kampung Algoni, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu, 14 Februari 2024. Sebanyak 1.306.414 orang masuk dalam daftar pemilih tetap di Provinsi Papua Pegunungan yang akan menggunakan hak pilih untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dan DPD. ANTARA / Gusti Tanati
Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

Perludem mencatat, dari 277 sengketa Pemilu 2024 yang masuk ke MK, hampir 10 persen terjadi di Papua Tengah.


Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

14 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

PT Freeport Indonesia menjanjikan fasilitas pengolahan dan pemurniannya dapat berproduksi penuh pada tahun ini.


Rumah Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar Dimasuki Biawak, Seliar Apakah Hewan Ini?

1 hari lalu

Seekor biawak di Pulau Biawak, Indramayu, Jawa Barat, 26 Juni 2014. Pada sore hari, biawak-biawak berenang di tepi pantai untuk memangsa ikan. TEMPO/Aditya Herlambang
Rumah Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar Dimasuki Biawak, Seliar Apakah Hewan Ini?

Rumah artis Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar dimasuki biawak belum lama ini. Hewan apakah ini? Ada sekitar 80 jenis biawak di seluruh dunia,


Apa Itu Resolusi PBB, Macam dan Dampaknya bagi Negara Anggota

1 hari lalu

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berbicara dalam Sidang Majelis Umum PBB yang membahas konflik Israel Palestina di New York, Amerika Serikat pada Kamis 26 Oktober 2023. Foto: Kemlu RI
Apa Itu Resolusi PBB, Macam dan Dampaknya bagi Negara Anggota

Berikut adalah pengertian resolusi PBB, sifat dan dampaknya bagi negara-negara anggota


Kronologi Kematian 1 Anggota TPNPB-OPM, Ini Penjelasan Polda Papua

1 hari lalu

Kabid Humas Polda Papua, Kombes. Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo. Dok Polda Papua
Kronologi Kematian 1 Anggota TPNPB-OPM, Ini Penjelasan Polda Papua

WM telah masuk daftar pencarian orang (DPO) atas kasus penyerangan OPM terhadap pekerja proyek pembangunan Puskesmas Omukia pada Oktober 2023.


TNI Sediakan Kapal Perang untuk Mudik Tujuan Semarang dan Surabaya

2 hari lalu

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 21 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kesiapan TNI dalam mendukung pengamanan Hari Raya Idul Fitri tahun 2024 dan Pilkada Serentak tahun 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
TNI Sediakan Kapal Perang untuk Mudik Tujuan Semarang dan Surabaya

TNI menyediakan kapal laut jenis landing platform dock (LPD) yang bisa menampung 500 pemudik termasuk sepeda motor.


KontraS Sebut Langkah TNI Tangani Kasus Papua Belum Cukup, Perlu Evaluasi Total

2 hari lalu

Kepala Divisi Bidang Korupsi dan Politik ICW Ego Primayoga (kanan) dan Peneliti KontraS Rozy Brilian (kiri) memberikan keterangan pada media usai mengantar surat permohonan keterbukaan informasi publik tentang Pemilu 2024 di KPU RI, Jakarta, Kamis, 22 Februari 2024. Dua organisasi itu mencatat sejumlah masalah pemilu seperti pelaporan dana kampanye partai politik maupun calon presiden tidak dapat diakses oleh masyarakat umum. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KontraS Sebut Langkah TNI Tangani Kasus Papua Belum Cukup, Perlu Evaluasi Total

KontraS mengatakan perlu dilakukan evaluasi total seluruh langkah dan pendekatan keamanan yang selama ini berlangsung di Papua.


Komnas HAM Papua Sebut Korban Penganiayaan yang Diduga Dilakukan Prajurit TNI Meninggal

2 hari lalu

Ilustrasi TNI. dok.TEMPO
Komnas HAM Papua Sebut Korban Penganiayaan yang Diduga Dilakukan Prajurit TNI Meninggal

Komnas HAM Papua menyebut korban kekerasan yang diduga dilakukan anggota TNI dari Yonif Raider 300/Brajawijaya telah meninggal dunia di Ilaga,


Terus Berulang, Organisasi Masyarakat Sipil Kecam Penganiayaan terhadap Warga Papua oleh Anggota TNI

2 hari lalu

Ilustrasi penganiayaan. siascarr.com
Terus Berulang, Organisasi Masyarakat Sipil Kecam Penganiayaan terhadap Warga Papua oleh Anggota TNI

Anggota TNI kembali melakukan penganiayaan terhadap warga Papua. Begini kata organisasi masyarakat sipil.