TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Fitriani, yakin kasus TNI mutilasi warga Papua tidak akan mengganggu penyelenggaraan KTT G20 di Bali pada November mendatang. Ia mengatakan, isu invasi Rusia ke Ukraina lebih akan menjadi perhatian para pemimpin negara anggota G20.
Fitriani menyebutkan ada tiga alasan mengapa kasus TNI memutilasi warga papua itu tidak akan mempengaruhi banyak KTT G20. Pertama, Indonesia sudah memproses hukum individu yang terlibat.
Kedua, forum (G20) berupaya menyelesaikan isu global dan bukan menggali masalah internal negara anggota. Ketiga, pelanggaran HAM dan dampak langsung dari konflik antara Rusia dan Ukraina lebih menyentuh negara-negara anggota G20.
"Meskipun kasus mutilasi di Papua juga penting, namun dampaknya tidak dirasakan langsung bagi negara-negara G20, sehingga saya ragu bahwa perwakilan negara tersebut akan walk out dari pertemuan KTT G20," kata Fitriani kepada Tempo, Senin, 5 September 2022.
Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP Effendi Simbolon saat rapat kerja di Senayan pada pekan lalu memperingatkan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi soal kasus TNI memutilasi warga sipil di Mimika, Papua. Sebab masalah ini berpotensi mengganggu KTT G20 di Bali.
Menurut informasi yang Effendi terima, ada gerakan kecil di Black Caucus untuk mengangkat isu ini. Congress Black Caucus (CBC) merupakan badan non-partisan yang terdiri dari anggota Kongres Afrika-Amerika untuk mengajukan kebijakan dan undang-undang yang memastikan persamaan hak, kesempatan, dan akses ke orang kulit hitam Amerika dan komunitas terpinggirkan lainnya.
Kasus pembunuhan dengan mutilasi oleh anggota TNI terjadi pada 22 Agustus sekitar pukul 21.50 WIT di kawasan SP 1, distrik Mimika Baru. Korban pembunuhan teridentifikasi bernama Arnold Lokbere, Irian Nirigi, Leman Nirigi dan satu korban lain belum diketahui identitasnya. Jasad para korban dibuang di sekitar sungai Kampung Pigapu, distrik Iwaka.
Sementara itu jumlah korban mutilasi oleh anggota TNI di Mimika dilaporkan bertambah. Jumlah korban semula dua orang menjadi empat orang. Namun sejauh ini, baru tiga korban yang ditemukan dalam bentuk potongan bagian tubuh. Sedangkan, bagian tubuh korban keempat masih dalam pencarian. Sedangkan motif pembunuhan masih belum diungkap ke publik.
Fitriani menegaskan ancaman serius bagi Indonesia saat KTT G20 di Bali adalah delegasi pendukung Ukraina akan walk out saat Rusia diberi kesempatan menyampaikan pendapat. Kendati demikian, mengenai masalah Papua, dia mencatat Indonesia idealnya bisa menjadi contoh pelaksanaan promosi, perlindungan, dan penegakan HAM. Mengingat keanggotaan RI Dewan HAM PBB yang berlaku pada 2020-2022.
Dia menyarankan supaya Indonesia perlu untuk menjalankan secara serius masukan pakar PBB mengenai pelanggaran HAM di Papua yang disampaikan pada Maret tahun ini, yakni perlu untuk melakukan penghentian pelanggaran HAM, penyidikan dan proses hukum tuntas atas pelanggaran HAM. Di samping itu, Indonesia harus membuka distribusi bantuan kemanusiaan, termasuk dari Palang Merah Internasional.
Kasus TNI memutilasi warga Papua terungkap setelah Jumat, 26 Agustus, jenazah Arnold Lokbere ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Pada Sabtu, 26 Agustus 2022, kembali ditemukan sesosok jenazah yang juga dalam kondisi mengenaskan dengan identitas yang belum diketahui.
Panglima TNI Andika Perkasa menjamin akan terus mengawal proses hukum anggotanya yang terlibat di kasus tersebut. Dia menegaskan akan transparan dan terbuka dengan berbagai pihak.
"Jangankan mutilasi ini, kasus-kasus yang terjadi dua tiga tahun ini masih kita kawal sekarang. Kenapa? Saya peduli. Jangan sampai proses hukum mencederai mereka yang jadi korban, mereka yang perlu diberikan keadilan. Itu sudah jelas," kata Andika kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 5 September 2022.
Baca juga: DPR Waswas Kasus TNI Mutilasi Warga Papua Bisa Ganggu KTT G20
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini
